Eks Ketua Pansel Capim KPK Duga Wahyu Setiawan Menipu Harun Masiku

MerahPutih.com - Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih, menduga eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan melakukan penipuan. Wahyu diduga mengimingi politikus PDIP Harun Masiku lolos penggantian antarwaktu (PAW) calon anggota DPR.

"Meski inisiatif dari penyuap bisa jadi di kronologi berikutnya mungkin penyuap mau mundur, malah dari KPU yang menawarkan atau malah memeras," kata Yenti dalam diskusi bertajuk "Ada Apa di Balik Kasus Wahyu?" di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1).

Baca Juga

Tim Hukum PDIP: KPU Harus Laksanakan Putusan MA

Mantan Ketua Pansel Capim KPK ini meminta lembaga yang dipimpin Firli Bahuri memerinci kronologi kasus suap tersebut. Hal tersebut, lanjut Yenti, untuk mempelajari modus pelaku sekaligus mencari tahu titik awal kejahatan tersebut.

"Kemudian bagaimana pada akhirnya penyuap memberikan padahal menurut KPU tidak mungkin kalau tidak kolektif kolegial." Ungkap Yenti.

Senada dengan Yenti, politikus PDIP Adian Napitupulu menduga apa yang dialami Harun Masiku adalah penipuan. Menurut Adian, Harun hanya menerima iming-iming dari Wahyu Setiawan.

"Jangan-jangan dia (Harun) korban iming-iming. Harun Masiku pegang putusan MA, dia punya hak menjadi anggota DPR, dia mendapat hak dari kepitusan partai berdasarkan putusan MA. Lalu dia tunggu haknya diberikan oleh KPU, tapi tidak diberikan," kata Adian di lokasi yang sama.

Menurut Adian, Harun mendapat rekomendasi dari PDIP untuk menggantikan Nazaruddin Kiemas menjadi anggota DPR berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Baca Juga

Caleg PDIP Harun Masiku Sudah Kabur ke Luar Negeri Sebelum OTT KPU, Kok Bisa?

Kasus ini bermula pada awal Juli 2019, saat salah satu pengurus DPP PDIP memerintahkan Doni sekalu Advokat mengajukan gugatan uji materi Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

"Pengajuan gugatan materi ini terkait dengan meninggalnya Caleg Terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas pada Maret 2019," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (9/1) malam.

Gugatan ini, kata Lili, dikabulkan Mahkamah Agung (MA) pada 19 Juli 2019. MA menetapkan partai adalah penentu suara dan pengganti antar waktu.

Penetapan MA ini kemudian menjadi dasar PDIP berkirim surat kepada KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti caleg yang meninggal tersebut.

"Namun, Tanggal 31 Agustus 2019, KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Alm. Nazarudin Kiemas," tuturnya.

Lili melanjutkan, dua pekan kemudian PDIP kembali mengajukan permohonan fatwa MA dan pada 23 September mengirimkan surat berisi penetapan caleg.

"SAE (Saeful) menghubungi ATF (Agustiani Tio Fridelina) dan melakukan lobi untuk mengabulkan HAR (Harun Masiku) sebagai PAW," ungkapnya.

Baca Juga

Polemik Surat Izin Dewas Upaya PDIP Kambing Hitamkan Penyidik KPK

Selanjutnya, kata Lili, Agustiani mengirimkan dokumen dan fatwa MA yang didapat dari Saeful kepada Wahyu untuk membantu proses penetapan Harun.

"Dan WSE (Wahyu) menyanggupi membantu dengan membalas: “Siap, mainkan!". Untuk membantu penetapan HAR (Harun) sebagai anggota DPR-RI pengganti antar waktu, WSE (Wahyu) meminta dana operasional sebesar Rp900 juta," pungkas Lili. (Pon)