Eks Bos KPK Pimpin Pencarian Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 17 Juli 2020
Eks Bos KPK Pimpin Pencarian Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Ombudsma RI (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo mencari 18 orang kandidat untuk menjadi calon anggota Ombudsman Republik Indonesia jabatan tahun 2021-2026.

Pencarian tersebut dilakukan oleh lima panitia seleksi (pansel) calon anggota Ombudsman RI 2021-2026 yaitu mantan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah sebagai ketua pansel, Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh (wakil ketua pansel), Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro (anggota), pengajar Departemen Sosiologi FISIP Francisia Saveria Sika Ery Seda (anggota) dan Ketua Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama Abdul Ghaffar Rozin (anggota).

Baca Juga:

Pemprov Lain Mulai Terapkan New Normal, Ganjar: Jateng Tak Ingin Tergesa-gesa

"Pendaftaran calon anggota Ombudsman Republik Indonesia diumumkan melalui website Kementerian Sekretariat Negara pada 17 Juli 2020, sedangkan pendaftaran akan dimulai pada 27 Juli sampai 18 Agustus 2020," ujar ketua pansel Chandra M Hamzah di gedung Sekretariat Negara Jakarta, Jumat (17/7).

Pansel akan menentukan dari calon yang ada sebanyak 18 orang calon anggota Ombudsman untuk diberikan kepada Presiden untuk kemudian presiden menyampaikannya kepada DPR.

Pansel pun mengundang sebanyak mungkin Warga Negara Indonesia untuk mendaftar sebagai calon anggota Ombudsman Republik Indonesia.

Pansel juga mengimbau untuk seluruh WNI yang penuhi syarat agar beramai-ramai daftarkan diri menjadi calon anggota Ombudsman. Ini adalah salah satu cara untuk berperan serta perbaiki layanan publik di negara ini.

"Karena Ombudsman sendiri bergerak dalam ruang lingkup layanan publik berdasarkan UU layanan publik," tambah Chandra.

Logo Ombudsman (ombudsman.go.id)

Proses seleksi nantinya akan dilakukan secara "online" maupun "offline". "Tentu saja tahapan seleksi nya mengikuti protokol kesehatan yang ada, kalau bisa kami lakukan secara 'online' akan kami lakukan secara 'online', kalaupun harus 'offline', protokol kesehatan tetap harus dijaga," ungkap Chandra.

Untuk penyerahan berkas administrasi, pelamar tidak perlu datang ke Kementerian Sekretariat Negara. Tapi cukup menyerahkan berkas lewat 'online'.

"Dan setelah itu proses seleksi dari admin, lalu tes tertulis juga akan kami lakukan 'online'. Kami sudah siapkan metode seleksi 'online' dan tetap valid untuk menghindari kemungkinan kecurangan karena apapun bisa terjadi ya," ujar Chandra.

Setelah lulus tes tertulis, sebagaimana dikutip Antara, kandidat akan melakukan wawancara. "Untuk saat ini kami belum putuskan (online atau offline) untuk itu, karena kami masih melihat perkembangan COVID. kalau memungkinkan, wawancara 'offline', kalau tidak akan kami cari cara lain," kata Chandra.

Baca Juga:

Selama Pandemi Corona, Perampokan Minimarket di Jakarta Meningkat

Sedangkan Juri mengatakan keanggotaan Ombudsman RI saat ini akan berakhir pada Februari 2021.

"Sekarang sudah Juli, jadi sejak bulan ini sampai Februari tahun depan proses seleksi memilih anggota Ombudsman yang baru periode 2021-2026. Tugas kami sampai kepada memilih 18 orang calon anggota Ombudsman yaitu 2 kali lipat dari jumlah anggota yang nanti oleh Presiden akan dikirim kepada DPR dan DPR akan memilih 9 anggota Ombudsman," tutur Juri.

Informasi mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran dapat dilihat melalui website atau laman resmi Kementerian Sekretariat Negara di alamat www.setneg.go.id. Hasil seleksi administrasi rencananya akan diumumkan pada 1 September 2020 pukul 13.00 WIB melalui www.setneg.go.id. (*)

#Ombudsman
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Divonis 5 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa
Eks Ketua Ombudsman RI Hery Susanto divonis lima tahun penjara dalam kasus suap tata kelola tambang nikel. Ia juga dihukum membayar uang pengganti Rp3,87 miliar.
Yusuf Abdillah - Kamis, 05 November 2026
Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Divonis 5 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa
Indonesia
Ombudsman Temukan Masalah MBG di 34 Provinsi, BGN Buka Diri untuk Evaluasi
Ombudsman RI menemukan temuan terkait penyelenggaraan MBG di 34 provinsi. BGN menyatakan terbuka terhadap hasil kajian dan rekomendasi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Oktober 2026
Ombudsman Temukan Masalah MBG di 34 Provinsi, BGN Buka Diri untuk Evaluasi
Indonesia
Buntut Rumah Mewah Napi di Cibinong, Dirjen Pemasyarakatan Mundur
Pengunduran diri Mashudi dari jabatan Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral yang bersangkutan
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Buntut Rumah  Mewah Napi di Cibinong, Dirjen Pemasyarakatan Mundur
Berita Foto
Komisi XIII DPR RI Sidak Temuan Ombudsman di Lapas Kelas IIA Cibinong Bogor
Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Mandenas Permenas Menunjukkan botol alkohol saat inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Kelas IIA Cibinong, Rabu (30/9/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 30 September 2026
Komisi XIII DPR RI Sidak Temuan Ombudsman di Lapas Kelas IIA Cibinong Bogor
Berita Foto
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Ketua Ombudsman Nuzran Joher mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 29 September 2026
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Indonesia
Momen Anggota DPR Cecar Kalapas Cibinong soal AC dan Sofa yang Mendadak Lenyap
Sejumlah barang mendadak hilang ketika Menteri Imipas Agus Andrianto melakukan peninjauan dua hari setelah inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman.
Yusuf Abdillah - Senin, 28 September 2026
Momen Anggota DPR Cecar Kalapas Cibinong soal AC dan Sofa yang Mendadak Lenyap
Berita Foto
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Eks Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putanto mengikuti RDP dengan Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Didik Setiawan - Senin, 28 September 2026
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
Menteri Imipas Cek Lapas Cibinong, Pejabat Terlibat Dugaan Penyalahgunaan Fasilitas Terancam Dicopot
Menteri Imipas Agus Andrianto mengusut temuan Ombudsman soal dugaan fasilitas mewah bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Cibinong.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 25 September 2026
Menteri Imipas Cek Lapas Cibinong, Pejabat Terlibat Dugaan Penyalahgunaan Fasilitas Terancam Dicopot
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Bagikan