Ekonomi Global Goyang, Aksi Borong Barang Malah Bikin Rakyat Buntung

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 10 Maret 2026
Ekonomi Global Goyang, Aksi Borong Barang Malah Bikin Rakyat Buntung

Telur Ayam. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketidakpastian ekonomi global kerap memicu kekhawatiran berlebih di tengah masyarakat.

Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, mengingatkan agar aksi borong barang atau panic buying segera dihentikan.

Perilaku konsumsi yang tidak wajar ini dinilai menjadi sumbu utama melambungnya harga kebutuhan pokok di pasaran.

Baca juga:

Pramono Anung Pastikan Stok BBM Jakarta Aman hingga Lebaran 2026, Tak Perlu Panic Buying

Kecenderungan masyarakat membeli barang secara berlebihan, terutama menjelang hari besar, berpotensi merusak stabilitas harga. Komoditas pangan yang sensitif terhadap fluktuasi permintaan menjadi sektor yang paling terdampak.

“Panic buying sebaiknya dihindari karena justru dapat mendorong kenaikan harga di pasar,” ujar Andi, Selasa (10/3).

Temuan Harga Bawang dan Cabai yang Mulai Merangkak

Berdasarkan hasil pemantauan langsung selama masa reses, Andi menemukan adanya tren kenaikan harga pada sejumlah komoditas dapur. Meskipun kenaikan tersebut belum masuk kategori ekstrem, dampaknya sudah mulai terasa pada kantong konsumen bawah.

Beberapa komoditas seperti bawang merah, bawang putih, hingga cabai rawit tercatat mengalami kontraksi harga. Fenomena ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengintervensi distribusi barang agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Dari hasil peninjauan di pasar saat reses, beberapa komoditas seperti bawang dan cabai memang mengalami kenaikan. Meski tidak terlalu tajam, kondisi ini tetap memengaruhi daya beli masyarakat,” tambahnya.

Baca juga:

Warga Aceh Panic Buying BBM Karena Info Cadangan Hanya 20 Hari, Ini Kata Pertamina

Desak Evaluasi APBN demi Kesejahteraan Rakyat

Menyikapi tekanan ekonomi global, Andi mendorong pemerintah untuk memantau indikator inflasi secara berkala. Skala prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu ditinjau ulang jika tekanan ekonomi terus memburuk.

Pemerintah diminta lebih selektif dalam mengeksekusi program kerja. Fokus utama anggaran negara harus berorientasi pada perlindungan jaring pengaman sosial dan stabilitas harga pangan nasional.

“Program-program yang tidak langsung berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat bisa ditinjau kembali skalanya, sehingga anggaran negara benar-benar difokuskan untuk menjaga kesejahteraan rakyat,” tutup Andi.

#DPR #DPR RI #Sembako #Harga Sembako #Data Pangan #Stok Pangan #Harga Pangan #Krisis Pangan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
8 WNI Gabung Militer Rusia, DPR Soroti Konsekuensi Status Kewarganegaraan
Sebanyak 8 WNI bergabung dengan militer Rusia. DPR meminta pemerintah untuk tidak kecolongan lagi.
Soffi Amira - Rabu, 02 September 2026
8 WNI Gabung Militer Rusia, DPR Soroti Konsekuensi Status Kewarganegaraan
Indonesia
Diduga 8 Orang Gabung Tentara Rusia, DPR Sebut Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
Jika ada WNI yang bergabung dengan militer negara asing maka status kewarganegaraan Indonesia akan hilang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Diduga 8 Orang Gabung Tentara Rusia, DPR Sebut Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
Indonesia
Harga Beras Melonjak, Pemerintah Bisa Berikan Subsidi Biaya Logistik Buat Turunkan Harga
Inflasi pangan menjadi kekhawatiran utama pada kuartal III dan IV 2026, terutama seiring risiko gangguan pasokan akibat El Nino.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Harga Beras Melonjak, Pemerintah Bisa Berikan Subsidi Biaya Logistik Buat Turunkan Harga
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jangkau 13 Tindak Pidana, Praktisi Hukum Ingatkan jangan Jadi Alat Tebang Pilih
Perluasan cakupan tersebut merupakan langkah maju dalam memperkuat pemberantasan kejahatan.
Dwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
RUU Perampasan Aset Jangkau 13 Tindak Pidana, Praktisi Hukum Ingatkan jangan Jadi Alat Tebang Pilih
Indonesia
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Tambah Rp 774,31 Miliar Jadi Rp 2,22 Triliun
Komisi III DPR RI menyetujui tambahan anggaran KPK sebesar Rp774,31 miliar. Dengan tambahan ini, pagu anggaran KPK 2027 naik menjadi Rp2,22 triliun untuk mendukung pemberantasan korupsi
Wisnu Cipto - Selasa, 01 September 2026
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Tambah Rp 774,31 Miliar Jadi Rp 2,22 Triliun
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Tetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur BI
Ketua DPR Puan Maharani bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 01 September 2026
Rapat Paripurna DPR Tetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur BI
Indonesia
DPR Soroti Tawaran Kerja Bergaji Tinggi di Wilayah Konflik, Diduga Pintu Perekrutan WNI Jadi Tentara Rusia
Modus semacam itu berpotensi membuat calon pekerja tidak memahami secara utuh risiko yang akan mereka hadapi, termasuk kemungkinan terlibat dalam militer.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
DPR Soroti Tawaran Kerja Bergaji Tinggi di Wilayah Konflik, Diduga Pintu Perekrutan WNI Jadi Tentara Rusia
Indonesia
Destry Damayanti Resmi Jadi Gubernur BI, DPR RI Tetapkan 2 Deputi untuk Periode Baru
DPR RI menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Aida S. Budiman dan Solikin M. Juhro juga ditetapkan sebagai Deputi BI.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 September 2026
Destry Damayanti Resmi Jadi Gubernur BI, DPR RI Tetapkan 2 Deputi untuk Periode Baru
Indonesia
4,2 Juta Jiwa Terdampak Karhutla, DPR Desak Penguatan Pencegahan
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kabut asap akibat karhutla telah berdampak terhadap lebih dari 4,2 juta jiwa di tujuh provinsi.
Dwi Astarini - Senin, 31 Agustus 2026
4,2 Juta Jiwa Terdampak Karhutla, DPR Desak Penguatan Pencegahan
Indonesia
13 Tindak Pidana Yang Bisa Aset Dirampas Negara
daftar tersebut disusun setelah pihaknya melakukan penelitian dan pendalaman, termasuk mempertimbangkan masukan dari para ahli hukum.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 30 Agustus 2026
13 Tindak Pidana Yang Bisa Aset Dirampas Negara
Bagikan