Eddy Flo
MerahPutih Bisnis - Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eko Patrio menuding bahwa operasi pasar yamg dilakukan Pemerintah hanyalah sebuah pencitraan semata. Hal tersebut terlihat ketiak Pemerintah terus gia melakukan operasi pasar. Namun, ternyata harga kebutuhan sembako tetap tidak mengalami penurunan malah cenderung semakin menaik di edisi puasa ini.
"Saya melihat pemerintah ini hanya sebatas pencitraan-pencitraan saja belum mencapai yang krusial. Krusial itu artinya begini sudah sampai menembus mana kaitan dengan masalah operasi pasar tersebut," tuturnya kepada merahputih.com, Jakarta, Senin, (29/6).
Menurutnya kenaikan harga yang signifikan setiap hari-hari besar ini dikarenakan tidak adanya data stok yang akurat yang dimiliki oleh Pemerintah. Hal tersebut menurutnya, karena tidak adanya komunikasi yang baik antar kedua belah pihak diantaranya Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.
"Terkadang menteri perdagangan dan menteri pertanian juga tidak ada komunikasi yang baik. Tidak ada satu warna. Jadi saya melihatnya yang satu pengen impor yang satu enggak mau," katanya.
Sementara kebutuhan di dalam negeri yang meningkat secara terus menerus tidak dibarengi dengan stok yang ada. Bahkan dia menuding adanya permainan-permainan yang dilakukan oleh para pelaku internal. Sehingga menyebabkan harga melambung tinggi karena menahan stok.
"Baik internal dan eksternal. Internal, pemerintah jangan-jangan bermain jugalah dan sebagainya dan sebagainya. Oknum-oknum pemerintah ada main juga mafia-mafia sembako juga. Nah ini permasalahannya. Kalau eksternalkan keliatan kaya pengusaha. Buat saya yang penting internalnya saja dulu beresin. Sebelum dia lakukan permasalahan eksternal," ujarnya.
Oleh sebab itu selain komunikasi yang harus dibangun koordinasi yang baik antar kedua belah pihak juga harus terkoordinasi dengan baik dan benar.
"Plus koordinasi juga," pungkasnya.(rfd)
Baca Juga:
Panja Komisi IV DPR Gelar RDP Tertutup
Beras Palsu, Komisi IV: Jangan Malu Katakan Kecolongan
Komisi IV DPR: Pemalsu Beras akan Dijerat Pasal Berlapis
Komisi IV: Belum Ada Izin Impor Beras
