Headline

Efek Kasus Novel, ICW: Teror Terhadap KPK Tidak Akan Berhenti

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 09 Januari 2019
Efek Kasus Novel, ICW: Teror Terhadap KPK Tidak Akan Berhenti

Koordinator Divisi Korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Koordinator Divisi Korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai, teror yang yang ditujukan kepada pimpinan KPK membuktikan bahwa lembaga antirasuah tengah giat bekerja memberantas korupsi.

Dia mengatakan, tidak mungkin KPK diserang teror bom kalau dia tidak bekerja.

"Teror ini bukti KPK bekerja, kalau tidak bekerja mereka tidak akan diteror," kata Donal Fariz di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Rabu (9/1).

Menurutnya, teror semacam ini akan terus terjadi dan menimpa Lembaga KPK jika aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian gagal menuntaskan kasus teror sebelumnya.

"Jadi ini bukan kejadian pertama, jadi teror ini akan terus terjadi terhadap KPK, kalau teror sebelumnya tidak terungkap," ucapnya.

Novel Baswedan disiram air keras
Penyidik KPK Novel Baswedan (kiri) bersama istri Rina Emilda (kanan) dan anak bungsunya saat ditemui di Singapura. (ANTARA FOTO/Monalisa)

Diapun merunut serangkaian kasus teror terhadap KPK yang hingga saat ini tidak terungkap siapa pelakunya, diantaranya pada 2008, teror di gedung KPK yang membuat pegawai KPK berhamburan menyelamatkan diri, 2009 juga ada teror, dan teranyar teror air keras terhadap Novel Baswedan.

Dia meminta agar segala bentuk teror terhadap KPK segera diusut dan diselesaikan pihak kepolisian. Tujuannya agar masyarakat tidak berpikiran liar dan menduga-duga motif dibalik itu.

"Inikan jadinya spekulatif, apa karena politik, keamanan dalam negeri atau karena kasus yang sedang diselidiki KPK, ini butuh proses hukum yang cepat," imbaunya.

Namun demikian, Fariz meyakini bahwa teror yang ditujukan ke rumah dua Pimpinan KPK itu tidak terkait urusan politik terdekat.

"KPK bukan aktor utama dia hanya sebagai panelis," ujarnya.

Itupun, kalau Pimpinan KPK bersedia hadir dan memberikan pertanyaan di debat itu.

"Barang kali dia enggak akan muncul di kegaitan debat," ucap Donal Fariz menduga.(Fdi)

Baca berita menarik alainnya dalam artikel: Rugi Rp100 Triliun Karena Kemacetan, Anies Bakal Bangun Parkir di Stasiun MRT dan LRT

#Teror Bom #KPK #ICW #Novel Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Ono Surono
KPK menduga Ketua DPP PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menerima aliran uang suap proyek ijon di Bekasi. Ia telah diperiksa sebagai saksi kasus suap proyek Bekasi.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Ono Surono
Indonesia
KPK Duga Bekas Sekjen Kemenaker Terima Rp 12 Miliar dari Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara di Kemenaker
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Januari 2026
KPK Duga Bekas Sekjen Kemenaker Terima Rp 12 Miliar dari Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Indonesia
Diperiksa KPK, Ono Surono Ngaku Dicecar soal Aliran Dana Kasus Suap Ijon Proyek Bekasi
Ono enggan membeberkan lebih jauh soal nominal maupun sumber aliran dana tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Diperiksa KPK, Ono Surono Ngaku Dicecar soal Aliran Dana Kasus Suap Ijon Proyek Bekasi
Indonesia
KPK Periksa Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono Terkait Suap Proyek Bekasi
KPK memeriksa Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek di Pemkab Bekasi. Tujuh pejabat teknis juga diperiksa.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
KPK Periksa Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono Terkait Suap Proyek Bekasi
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Pengungkapan kasus ini harus dijadikan momentum penting untuk melakukan bersih-bersih secara menyeluruh di kantor pajak.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Indonesia
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Mengusulkan agar substansi MoU Helsinki dimasukkan ke poin B konsideran menimbang, khususnya yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Berita Foto
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai pertemuan dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 14 Januari 2026
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Indonesia
KPK Kembangkan Kasus Suap Pajak, Kantor PT Wanatiara Persada Digeledah
KPK menggeledah kantor PT Wanatiara Persada terkait kasus dugaan suap pengurusan pajak KPP Madya Jakarta Utara dan menyita dokumen serta barang elektronik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
KPK Kembangkan Kasus Suap Pajak, Kantor PT Wanatiara Persada Digeledah
Indonesia
Belum Tahan Tersangka CSR BI, MAKI akan Somasi dan Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
KPK belum menahan tersangka kasus korupsi dana CSR BI dan OJK. MAKI menilai KPK tidak serius dan berencana melayangkan somasi serta melapor ke Dewas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Belum Tahan Tersangka CSR BI, MAKI akan Somasi dan Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
Indonesia
KPK Obok-Obok Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa, DPR Tegaskan Bersih-Bersih Jadi Syarat Mutlak Sistem Perpajakan Modern
Membersihkan oknum justru menguatkan pondasi negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
KPK Obok-Obok Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa, DPR Tegaskan Bersih-Bersih Jadi Syarat Mutlak Sistem Perpajakan Modern
Bagikan