Dukungan "Jangan Bunuh KPK" Mengalir Deras

Merahputih Peristiwa - Sejak dua hari yang lalu, dukungan "Jangan Bunuh KPK" mengalir deras. Lebih dari 37 ribu rakyat pengguna internet sudah menandatangani dukungan yang ditujukan untuk pimpinan DPR itu.

Untuk mencapai target 50 ribu tanda tangan, berarti masih kurang 12.724 tanda tangan,karena saat ini Sabtu (10/10) pukul 14.30 baru 37.276 orang yang baru menandatangani.

Terdapat dua tuntutan petisi "Jangan Bunuh KPK". Pertama menuntut Ketua DPR menghentikan pembahasan revisi UU KPK dan mencabutnya dari Prolegnas DPR. Kedua, menuntut Presiden Jokowi menolak revisi UU KPK.

Berikut adalah 7 pasal revisi UU KPK yang dianggap akan membuat KPK lemah.

1. KPK hanya berusia 12 tahun
2. KPK tidak menangani kasus di bawah Rp 50 M
3. KPK bisa mengeluarkan SP3
4. Penyadapan harus seizin Ketua Pengadilan Negeri
5. Pembentukan Dewan Kehormatan KPK
6. KPK Tanpa Kewenangan Penuntutan
7. KPK Fokus di Pencegahan Korupsi

"Revisi UU KPK bagi kami bukan hanya melemahkan KPK tapi membunuh harapan dan asa ratusan juta penduduk Indonesia yang terus bermimpi Indonesia bebas korupsi," demikian penggalan isi petisi yang dimulai oleh alumni Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Indonesia Corruption Watch tahun 2015 itu.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebelumnya telah mendengar tentang petisi ini. Dia coba memastikan pimpinan DPR akan mendengar aspirasi yang rakyat lontarkan dalam petisi tersebut.

"Petisi akan kita dengarkan," kata Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (9/10) kemarin.(Dri)

Baca Juga:

1. Mahasiswa UGM Demo Tolak Revisi RUU KPK
2. Lembaga Hukum dan Kebijakan Ikatan Alumni UI Tolak RUU KPK
3. Mahasiswa Lintas Kampus Tolak Revisi UU KPK
4. Pemerintah dan DPR Harus Sepakat Soal RUU KPK
5. Hendrawan Supratikno: KPK Dikembalikan ke Orbit Konstitusi