Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Masyarakat pendukung Novel Baswedan cs mengirim 1.505 surat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Sekretariat Negara. Surat tersebut sebelumnya diterima Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi sejak pertama pembukaan pada 15 September 2021.
"Sebanyak 1.505 surat ini terdiri dari 917 surat yang disampaikan secara daring dan 588 surat disampaikan melalui Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi. Baik dengan datang langsung, maupun melalui jasa pengiriman," kata perwakilan 57 pegawai nonaktif KPK Tri Artining Putri dalam keterangannya, Rabu (29/9).
Selain menyampaikan surat-surat dari masyarakat, perwakilan masyarakat ini juga menyampaikan petisi change.org yang telah ditandatangani 70.503 orang. Menurut Puput, masyarakat yang berkirim surat berasal dari seluruh Indonesia, selain dari Jakarta antara lain Bandung, Yogyakarta, Bogor, Karawang, Padang, Banten, Tenggarong, Bengkulu, dan Jambi.
Baca Juga:
Soal Tawaran Kapolri, Novel Baswedan Cs: Berarti Kami Lolos TWK
Latar belakang para pengirim surat pun beragam, yakni buruh, pelajar, mahasiswa, peneliti, mantan komisioner KPK, guru besar, dosen, pegawai bank, pengemudi ojek online, pengamen ondel-ondel, pengamanan gedung, korban korupsi bansos, hingga pedagang minuman keliling.
Puput mengatakan, sebanyak enam orang perwakilan masyarakat yang mengantarkan surat dan petisi ke Presiden adalah Ketua BEM STHI Jentera Renie Aryandani, Sekjen KASBI Sunarno, dua orang korban korupsi bansos Eni Rohayati dan Donris Sianturi, dan dua orang akademisi dari Universitas Andalas Charles Simabura dan Feri Amsari.
"Enam orang perwakilan masyarakat ini didampingi oleh Direktur LBH Jakarta Arief Maulana," ujar Puput.
Menurut Puput, pesan untuk Presiden dalam surat-surat ini beragam. Satu pesan umum yang ada di setiap surat adalah permintaan pembatalan pemecatan 57 pegawai KPK yang disebut tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Pesan lain adalah meminta perhatian Presiden Joko Widodo terhadap rakyat.
"Salah satunya adalah yang menyebut bahwa masa pandemi sudah sangat sulit untuk rakyat. 'Kami hidup di masa pandemi sudah sangat sulit, Pak, masa maling yang malah didukung dengan pelemahan KPK,' tulis seorang warga bernama Seva dalam sebuah surat," ujarnya.
Baca Juga:
Abraham Samad Minta Jokowi Angkat Novel Baswedan Cs Jadi ASN di KPK
Dia menuturkan, antusiasme masyarakat dalam mendukung Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi juga terus tumbuh. Hingga saat ini, sudah ada dua daerah yang ikut mendirikan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi, yakni Bandung dan Jawa Tengah.
"Berdirinya kantor darurat di berbagai daerah ini adalah simbol kekecawaan masyarakat terhadap kinerja pemberantasan korupsi di era Presiden Joko Widodo. Pendirian kantor darurat ini adalah simbol bahwa gerakan antikorupsi akan terus ada meskipun KPK hancur lebur," tutup Puput. (Pon)
Baca Juga:
Kabareskrim Pastikan Novel Baswedan Cs Cuma Jadi ASN Polri Bukan Penyidik
