Dukung Budi Gunawan Jadi Kapolri, Demonstran Akui Terima Bayaran Rp 30 Ribu

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 12 Februari 2015
Dukung Budi Gunawan Jadi Kapolri, Demonstran Akui Terima Bayaran Rp 30 Ribu

Ilustrasi, Sejumlah perempuan yang tergabung dalam Srikandi Pekat melakukan aksi demo di halaman PN Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (9/2). (Antara Foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik- Puluhan massa melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara. Mereka membawa poster berisi desakan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Dalam sebuah video berjudul "Demo Bayaran?" yang diunggah di youtube oleh akun Jakartanicus pada 11 Februari 2015 dengan durasi 11 Menit 3 detik. Para demonstran mengaku menerima bayaran Rp 30 ribu. Pengakuan tersebut disampaikan oleh seorang perempuan yang mengaku berasal dari kawasan Senen, Jakarta Pusat.

"Dibayar Rp 30 ribu, ada 20 orang yang ikut," kata perempuan dalam video youtube bertajuk Demo Bayaran.

Lebih lanjut ia menjelaskan kedatangan mereka ke istana negara dengan menggunakan Bus Metromini. Puluhan wanita yang ikut unjuk rasa mendukung Budi Gunawan memimpin Korps Bhayangkara juga mengaku diajak oleh seorang perempuan bernama 'Ibu Elli'.

"Saya cuma diajak aja, yang bawa namanya Ibu Elli," sambung Wanita tersebut.

Baca Juga: Ribuan Massa Demonstran Desak Jokowi Lantik Budi Gunawan

Dalam aksi tersebut juga nampak terlihat beberapa wanita cantik. Mereka mengaku ikut serta dalam aksi unjuk rasa mendukung pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Mereka juga mengaku sama sekali tidak bayar dan turut serta dalam aksi demontrasi demi kepentingan bangsa dan negara.

"Hidup BG, BG harus dilantik," teriak wanita-wanita cantik sambil memegang poster 'Lantik BG Sebagai Kapolri'.

Terakhir terlihat seorang wanita paruh baya yang tengah diwawancarai. Setelah di desak perempuan paruh baya tersebut mengaku turut serta dalam aksi unjuk rasa karena dibayar. Saat ditanya jumlah bayaran sebesar Rp 20 ribu, ia menilai jumlah tersebut terlalu kecil. Kemudian saat ditanya jumlah bayaran senilai Rp 25 ribu ia juga berpendapat jumlah tersebut terlalu kecil.

Bagi pihak-pihak yang hendak menggunakan jasa mereka untuk turun dalam aksi unjuk rasa, kisaran dana yang harus dikeluarkan adalah Rp 50 ribu per kepala.

"Kita kan rakyat kecil dan butuh makan juga, apalagi kondisinya kaya gini," tegas wanita paruh baya tersebut. (bhd)

 

#Budi Gunawan #Pro Kontra Budi Gunawan #Polri
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Polri Kini Sudah Punya 672 SPPG, Paling Banyak Ada di Jawa Tengah
Polri kini sudah memiliki 672 SPPG. Namun, SPPG Polri yang paling banyak berada di Jawa Tengah.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
Polri Kini Sudah Punya 672 SPPG, Paling Banyak Ada di Jawa Tengah
Indonesia
Ahli Gizi Sebut SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Program MBG, Dinilai Bersih dan Higienis
Ahli Gizi mengatakan, bahwa SPPG Polri bisa menjadi role model dalam program MBG.
Soffi Amira - Kamis, 16 Oktober 2025
Ahli Gizi Sebut SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Program MBG, Dinilai Bersih dan Higienis
Indonesia
Mabes Polri Sebut Oknum Polisi Rusak Citra Anggota Lain, Turunkan Tingkat Kepercayaan Rakyat
Masalah-masalah etik masih terjadi di tubuh Polri
Dwi Astarini - Kamis, 16 Oktober 2025
Mabes Polri Sebut Oknum Polisi Rusak Citra Anggota Lain, Turunkan Tingkat Kepercayaan Rakyat
Indonesia
Peneror Bom Sekolah Internasional NJIS Kelapa Gading Minta Tebusan Bitcoin US$ 30 Ribu
Pelaku meminta tebusan 30.000 dolar Amerika Serikat yang dibayarkan ke alamat bitcoin
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
Peneror Bom Sekolah Internasional NJIS Kelapa Gading Minta Tebusan Bitcoin US$ 30 Ribu
Indonesia
DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal
Publikasi yang masif bukan hanya membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal
Indonesia
DPR Desak Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan yang Mendesak Bagi Anggota Polri dalam Pembahasan RUU KUHAP
Menurutnya, aparat kepolisian justru menjadi pihak yang paling rentan bersinggungan langsung dengan kejahatan dan ancaman fisik di lapangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 Oktober 2025
DPR Desak Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan yang Mendesak Bagi Anggota Polri dalam Pembahasan RUU KUHAP
Indonesia
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
Andreas menegaskan bahwa profesionalisme Polri
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
Olahraga
Tatap SEA Games 2025, BG Targetkan Timnas Esport Pertahankan Gelar Juara Umum
Meraih pencapaian tertinggi di SEA Games 2025 untuk mengulangi prestasi edisi sebelumnya saat juara umum di Kamboja dengan tiga emas dan dua perak.
Wisnu Cipto - Selasa, 07 Oktober 2025
Tatap SEA Games 2025, BG Targetkan Timnas Esport Pertahankan Gelar Juara Umum
Indonesia
DPR Ungkap Polri Telah Miliki Lebih daripada 600 SPPG, Siap Sukseskan MBG
Keberhasilan SPPG mencerminkan komitmen Polri mendukung program pemerintah.
Dwi Astarini - Senin, 06 Oktober 2025
DPR Ungkap Polri Telah Miliki Lebih daripada 600 SPPG, Siap Sukseskan MBG
Indonesia
Akpol Resmi Luncurkan Siniar, Jadi Media Edukasi dan Keterbukaan
Jadi terobosan komunikasi publik yang dirancang untuk membangun ruang dialog terbuka.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Akpol Resmi Luncurkan Siniar, Jadi Media Edukasi dan Keterbukaan
Bagikan