Dukung Budi Gunawan Jadi Kapolri, Demonstran Akui Terima Bayaran Rp 30 Ribu

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 12 Februari 2015
Dukung Budi Gunawan Jadi Kapolri, Demonstran Akui Terima Bayaran Rp 30 Ribu

Ilustrasi, Sejumlah perempuan yang tergabung dalam Srikandi Pekat melakukan aksi demo di halaman PN Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (9/2). (Antara Foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik- Puluhan massa melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara. Mereka membawa poster berisi desakan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Dalam sebuah video berjudul "Demo Bayaran?" yang diunggah di youtube oleh akun Jakartanicus pada 11 Februari 2015 dengan durasi 11 Menit 3 detik. Para demonstran mengaku menerima bayaran Rp 30 ribu. Pengakuan tersebut disampaikan oleh seorang perempuan yang mengaku berasal dari kawasan Senen, Jakarta Pusat.

"Dibayar Rp 30 ribu, ada 20 orang yang ikut," kata perempuan dalam video youtube bertajuk Demo Bayaran.

Lebih lanjut ia menjelaskan kedatangan mereka ke istana negara dengan menggunakan Bus Metromini. Puluhan wanita yang ikut unjuk rasa mendukung Budi Gunawan memimpin Korps Bhayangkara juga mengaku diajak oleh seorang perempuan bernama 'Ibu Elli'.

"Saya cuma diajak aja, yang bawa namanya Ibu Elli," sambung Wanita tersebut.

Baca Juga: Ribuan Massa Demonstran Desak Jokowi Lantik Budi Gunawan

Dalam aksi tersebut juga nampak terlihat beberapa wanita cantik. Mereka mengaku ikut serta dalam aksi unjuk rasa mendukung pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Mereka juga mengaku sama sekali tidak bayar dan turut serta dalam aksi demontrasi demi kepentingan bangsa dan negara.

"Hidup BG, BG harus dilantik," teriak wanita-wanita cantik sambil memegang poster 'Lantik BG Sebagai Kapolri'.

Terakhir terlihat seorang wanita paruh baya yang tengah diwawancarai. Setelah di desak perempuan paruh baya tersebut mengaku turut serta dalam aksi unjuk rasa karena dibayar. Saat ditanya jumlah bayaran sebesar Rp 20 ribu, ia menilai jumlah tersebut terlalu kecil. Kemudian saat ditanya jumlah bayaran senilai Rp 25 ribu ia juga berpendapat jumlah tersebut terlalu kecil.

Bagi pihak-pihak yang hendak menggunakan jasa mereka untuk turun dalam aksi unjuk rasa, kisaran dana yang harus dikeluarkan adalah Rp 50 ribu per kepala.

"Kita kan rakyat kecil dan butuh makan juga, apalagi kondisinya kaya gini," tegas wanita paruh baya tersebut. (bhd)

 

#Budi Gunawan #Pro Kontra Budi Gunawan #Polri
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Akui Anak Buahnya Gegabah, Kapolres Jakpus Akan Bina Bhabinkamtibmas di Insiden 'Es Gabus'
Kapolres Jakpus mengakui kasus es gabus terjadi karena aparat Bhabinkamtibmas dan Babinsa terlalu terburu-buru tanpa berkoordinasi dengan pihak berkompeten.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Akui Anak Buahnya Gegabah, Kapolres Jakpus Akan Bina Bhabinkamtibmas di Insiden 'Es Gabus'
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Delapan poin yang telah ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersifat mengikat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Indonesia
Mutasi 85 Perwira Polri, Pengamat Ingatkan Jangan Sekadar Formalitas
Polri memutasi 85 perwira pada Januari 2026. Pengamat kepolisian mengingatkan mutasi harus jadi instrumen reformasi, bukan sekadar rutinitas administratif.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
Mutasi 85 Perwira Polri, Pengamat Ingatkan Jangan Sekadar Formalitas
Indonesia
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
PKB menegaskan Polri harus tetap berada di bawah Presiden dan menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
Indonesia
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Kepercayaan publik tidak dibangun dari pidato atau laporan, tetapi dari tindakan nyata
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Indonesia
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Peningkatan kesejahteraan bukan sekadar soal angka di atas kertas
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Indonesia
Kapolri Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian, Nanti Ada 2 Matahari Kembar
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Kapolri Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian, Nanti Ada 2 Matahari Kembar
Indonesia
Panggil Kapolri, DPR Pertanyakan soal Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Semakin persuasif respons Polri, semakin baik citranya. Sebaliknya, semakin represif, maka akan semakin negatif.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Panggil Kapolri, DPR Pertanyakan soal Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Indonesia
Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden Merupakan Mandat Reformasi 1998
Pemisahan dari TNI menjadi pijakan Polri untuk bertransformasi menuju konsep civilian police.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden Merupakan Mandat Reformasi 1998
Bagikan