Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota DPRD tahun 2021 sebesar Rp888 miliar dianggap tak wajar. Pasalnya peningkatan itu terjadi di saat perekonomian warga melemah akibat pandemi COVID-19.
"Kalau dalam konteks tidak pandemi, tentu wajar. Tapi persoalannya kan ada konteks pandemi covid," ujar Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, Jumat (4/12).
Baca Juga:
Anggota Bakal Dapat Rp8,3 Miliar, DPRD Jakarta Klaim Sesuai Koridor Hukum
Menurut dia, lebih baik anggaran kenaikan RKT yang capai Rp888 miliar itu difokuskan kepada penanganan COVID-19 Pemerintah DKI. Sebab, kasus corona di ibu kota terus meningkat.
"(Anggarannya untuk dilakukan) yakni tracing, testing, treatment," papar Trubus.
Kemudian, lanjut Trubus, diprioritaskan untuk jaringan pengaman sosial seperti bantuan sosial (bansos) dalam meringankan beban warga DKI di tengah pandemi.
"Jadi, masyarakat yang terdampak kan masih banyak, mereka masih membutuhkan safety net. tingkatkan pemerataan bansos," jelas dia.
Selanjutnya, anggaran kenaikan RKT itu dialokasikam untuk stimulus dalam membangkitkan kembali ekonomi Jakarta, agar daya beli warga meningkat.
"Bagaimana menghidupkan pemulihan ekonomi, yang kaitannya daya beli masyarakat dan kegiatan perekonomian," tutup dia.
Dalam rancangan APBD DKI tahun 2021, anggaran RKT dalam satu tahun tertera Rp888.681.846.000. Anggaran ini mencakup gaji, tunjangan, uang kunjungan, bimbingan teknis, reses, hingga uang sosialisasi.
Jika jumlah tersebut dibagi dengan 106 Anggota DPRD DKI dari seluruh fraksi, maka tiap anggota dewan DKI mengantongi mencapai Rp8.383.791.000 per tahun.
Angka kenaikan RKT itu melonjak dibandingkan APBD DKI 2020 yang hanya Rp152.329.612.000 per tahun atau jika dibagi pada 106 Anggota DPRD Jakartanya Rp1,4 miliar per orang per tahun. Sampai saat ini, hanya Fraksi PSI yang menolak lonjakan anggaran ini. (Asp).
Baca Juga:
Muncul Petisi Tolak Kenaikan RKT DPRD DKI Rp888 Miliar
