Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Besok DKPP Bacakan 12 Putusan

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Selasa, 01 Desember 2015
Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Besok DKPP Bacakan 12 Putusan

Ketua DKPP Jimly Ashiddiqie (Antara Foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Hukum - Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pembacaan dua belas putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelanggara pemilu di beberapa daerah pada Rabu (2/12) pukul 13.00 WIB bertempat di ruang sidang DKPP gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Demikian keterangan resmi humas DKPP kepada redaksi, Selasa malam (1/12).

Sidang tersebut akan dipimpin Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie. Selain itu enam pimpinan DKPP juga akan hadir dalam putusan tersebut. Keenam pimpinan DKPP tersebut adalah Anna Erliyana, Nur Hidayat Sardini, Ida Budhiati, Endang Wihdatiningtyas, Saut Hamonangan Sirait dan Valina Singka Subekti.

Adapun kedua belas perkara penyelanggara pemilu yang akan diputuskan esok sebagai berikut:

1. KPU Provinsi Sumatera Utara
2. KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara
3. KPU Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jatim
4. Panwas Kabupaten Karangasem Provinsi Bali
5. Panwas Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat
6. Panwas Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat
7. KPU Kota Balikpapan Provinsi Kaltim
8. KPU Kabupaten Mojokerto Provinsi Jatim
9. Panwas Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumut
10. PPS Desa Kenari Kabupaten Pahuwato Provinsi Gorontalo
11. KPU Kabupaten Bonebolango Provinsi Gorontalo.
12. PPK Siluqngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kaltim

BACA JUGA: 

  1. DKPP Berhentikan Tiga Komisioner KPU Kalteng
  2. Meski Anggaran Terbatas, DKPP Tidak Pernah Kecil Hati
  3. Sekjen Bawaslu Usulkan DKPP Jadi Dewan Etik Pemilu
  4. DKPP akan Bacakan 4 Putusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Ketua dan Anggota KPU
  5. DKPP : Hanya ada 6 Perkara Tersisa Di Tahun 2014

 

 

 

#Jimly Asshiddiqie #DKPP
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DKPP Ajak Masyarakat dan Jurnalis Bertarung Ide di Festival Etik 2026, Hadiah Puluhan Juta Menanti
Masyarakat dapat mendaftar lomba ini dengan menyertakan karyanya paling lambat tanggal 31 Mei 2026
Angga Yudha Pratama - Senin, 04 Mei 2026
DKPP Ajak Masyarakat dan Jurnalis Bertarung Ide di Festival Etik 2026, Hadiah Puluhan Juta Menanti
Indonesia
Tugas Komisi Percepatan Reformasi Polri Selesai, Puluhan Peraturan Kapolri Perlu Direvisi,
Opsi-opsi terkait pengaturan kelembagaan Polri akan disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden sebelum diputuskan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Maret 2026
Tugas Komisi Percepatan Reformasi Polri Selesai, Puluhan Peraturan Kapolri Perlu Direvisi,
Indonesia
Ketua Tim Reformasi Polri: Putusan MK soal UU Pers Sejalan dengan Upaya Kurangi Kriminalisasi Wartawan
Jimly Asshiddiqie menilai putusan MK soal UU Pers sejalan dengan upaya mengurangi kriminalisasi wartawan dan menempatkan pidana sebagai ultimum remedium.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
Ketua Tim Reformasi Polri: Putusan MK soal UU Pers Sejalan dengan Upaya Kurangi Kriminalisasi Wartawan
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
DKPP Ingatkan Potensi PSU Berulang seperti di Pilkada 2024, Minta Integritas Penyelenggara Diperketat
Ketua DKPP mengingatkan pentingnya mitigasi terhadap isu-isu krusial yang muncul dalam penyelenggaraan Pilkada di 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 14 Juli 2025
DKPP Ingatkan Potensi PSU Berulang seperti di Pilkada 2024, Minta Integritas Penyelenggara Diperketat
Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Indonesia
DKPP Pecat Anggota KPU Lombok Timur Zainul Muttaqin, Masih Terdaftar Kader PDIP
Zainul Muttaqin dinilai belum memenuhi syarat mengundurkan diri sekurang-kurangnya lima tahun sebagai anggota partai politik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 Maret 2025
DKPP Pecat Anggota KPU Lombok Timur Zainul Muttaqin, Masih Terdaftar Kader PDIP
Indonesia
DKPP Diminta Segera Tindaklanjuti Laporan Sengketa Pilkada Hingga Pileg
Bahtra menekankan pentingnya independensi DKPP
Angga Yudha Pratama - Selasa, 18 Februari 2025
DKPP Diminta Segera Tindaklanjuti Laporan Sengketa Pilkada Hingga Pileg
Bagikan