Dugaan Korupsi Proyek Dinas PUPR, KPK Konfirmasi Wali Kota Banjar
Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri (Antaranews)
Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih terkait catatan keuangan dalam kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar, Jawa Barat pada tahun anggaran 2012-2017.
Penyidik KPK, Kamis (12/11) telah memeriksa Ade sebagai saksi dalam penyidikan kasus tersebut. Pemeriksaan digelar di Gedung Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung.
Baca Juga:
"Wali Kota Banjar 2013-2018 dan 2018-2023 Ade Uu Sukaesih dikonfirmasi terkait dengan dokumen-dokumen perihal catatan keuangan yang berkaitan dengan perkara ini," ujar Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/11).
Selain Ade, KPK juga memeriksa dua saksi lainnya di Gedung BPKP Provinsi Jabar, Kamis (12/11), yaitu Direktur PT Harisma Bakti Utama Enang Supyana dan mantan Kabid Pengairan Dinas PUPR Kota Banjar Endang Pandi.
Saksi Enang, kata Ali, dikonfirmasi perihal proyek-proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Pemkot Banjar dan dugaan adanya pemberian gratifikasi kepada pihak tertentu di Pemkot Banjar.
Sementara itu, saksi Endang dikonfirmasi terkait dengan proyek-proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Pemkot Banjar.
Baca Juga:
Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa Ade Uu Sukaesih pada hari Rabu (12/8). Penyidik KPK saat itu mengonfirmasi Ade perihal kegiatan usaha yang dikerjakan oleh pihak keluarganya.
Untuk kasus di Kota Banjar, KPK saat ini belum dapat menyampaikan secara detil pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana kebijakan pimpinan KPK bahwa pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Lakukan 11 OTT, Tetapkan 118 Tersangka, dan Pulihkan Aset Negara Rp 1,53 Triliun Sepanjang 2025, Tertinggi dalam 5 Tahun Terakhir
KPK Bawa Duit Rp 400 Juta Dari Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu Riau, Ada Dolar Singapura
Kejagung Pecat Kajari Huku Sungai Utara dan 3 Anak Buahnya Setelah Terjaring OTT KPK
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
45 Jaksa Ditangkap Diduga Korupsi, ICW Soroti Kinerja Jaksa Agung
OTT Beruntun KPK Disebut Cuma Kelas Kabupaten, MAKI: Mestinya Tangkap Ikan Besar, Bukan Ikan Kecil
KPK Beberkan Alasan Penyegelan Rumah Kajari Kabupaten Bekasi
2 Jaksa HSU Diduga Terima Uang Rp 1,13 Miliar dari Kasus Pemerasan
Kabur Saat OTT, KPK Buru Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara
KPK Tetapkan Kajari Hulu Sungai Utara Tersangka Pemerasan Rp 1,5 Miliar