Duet Sohibul Iman di Pilkada Jakarta Akan Ditentukan Setelah Koalisi Terbentuk

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 24 Juni 2024
Duet Sohibul Iman di Pilkada Jakarta Akan Ditentukan Setelah Koalisi Terbentuk

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman (depan) . (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum memutuskan sosok yang akan mendampingi Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024.

Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan, pasangan Sohibul Iman akan ditentukan setelah koalisi di Jakarta terbentuk.

"Dengan siapa Pak Sohibul Iman berpasangan, nanti kita akan melihat komposisi koalisi yang terbentuk ya," kata Mabruri dalam keterangannya, Senin (25/6).

Baca juga:

PKS Putuskan Usung Sohibul Iman di Pilkada Jakarta

Mabruri menuturkan pihaknya akan menjalin komunikasi dengan seluruh partai politik yang mempunyai kursi di DPRD Jakarta.

"Jadi bukan berarti partai tidak punya kader, punya, tapi siapa pasangannya akan menunggu koalisi yang terbentuk," imbuhnya.

"Siapa yang akan diusung menjadi cagub atau cawagub, dan bagaimana deklarasinya akan dilakukan sesuai dengan waktu yang tepat, jadi tunggu saja," sambung Mabruri.

Baca juga:

Sohibul Iman Mengaku Siap Jalankan Amanat Partai Jadi Cagub Jakarta

Ia menyebut, sejak awal Presiden PKS Ahmad Syaiku memberikan arahan untuk Pilkada Jalarta agar mengusung kader internal.

"Pada rapat kemarin kita sudah putuskan bahwasannya kita akan mengusung Muhammad Sohibul Iman," imbuhnya.

Baca juga:

Sohibul Iman Sebut Pemilih PKS Dukung Anies jadi Capres 2024

Menurutnya, Sohibul Iman merupakan figur yang memiliki integritas dan kapasitas yang mumpuni. Sohibul Iman pernah memimpin PKS pada periode 2015-2020.

"Mantan Presiden PKS, mantan Wakil Ketua DPR RI dan mantan Rektor Universitas Paramadina," pungkasnya. (Pon)

#Pilkada 2024 #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Bagikan