Duet Kaesang-Jusuf Hamka untuk Pilkada Ternyata tak Pernah Dibahas di KIM

Dwi AstariniDwi Astarini - Minggu, 14 Juli 2024
Duet Kaesang-Jusuf Hamka untuk Pilkada Ternyata tak Pernah Dibahas di KIM

Ketua PAN Zulkifli Hasan. (Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PUTRA bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, diusulkan dimajukan sebagai bakal calon gubernur Jakarta pada Pilkada 2024. Kaesang bakal dijodohkan dengan pengusaha Jusuf Hamka.

Meski demikian, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan belum ada keputusan di internal Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang mendukung presiden terpilih Prabowo Subianto itu. "Belum," kata Zulhas di kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (14/7).

Ia mengatakan PAN tetap akan mengusulkan Zita Anjani untuk maju dalam pilkada Jakarta. "Kalau PAN kan jelas tuh ada Zita Anjani," ucap Zulhas.

Menteri Perdagangan (Mendag) ini pun mengatakan pembicaraan lebih lanjut akan dibahas di internal KIM. "Jadi nanti akan dibicarakan seperti apa koalisinya. Nama-nama yang muncul, ada yang baru, ada yang lama," jelasnya.

Baca juga:

Alasan Golkar Pasangkan Kaesang dengan 'Babah Alun' di Pilkada Jakarta

Wacana duet Kaesang-Jusuf Hamka di Pilkada Jakarta 2024 ini disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Meski demikian, ia mengakui masih banyak waktu untuk membahas wacana tersebut karena pendaftaran bakal pasangan calon dibuka pada 27-29 Agustus 2024.(knu)

Baca juga:

Golkar Ajukan Jusuf Hamka untuk Dampingi Kaesang di Pilkada Jakarta

#PAN #Zulkifli Hasan Ketum PAN
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wacana yang digagas PAN sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Diharapkan, Purbaya mampu memanfaatkan momentum dukungan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang konkret.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Bagikan