Soffi Amira
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta mengungkapkan, operasional gedung pertunjukan simulasi benda langit Planetarium Jakarta di Taman Ismail Marzuki (TIM), masih ditutup sampai saat ini.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana mengatakan, penyebab Planetarium belum beroperasi terjadi karena adanya dualisme pengelolaan antara Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dengan BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Justin juga menambahkan, bahwa penutupan Planetarium Jakarta sudah terjadi sejak 2020 hingga kini. Menurut Justin, kondisi ini mengakibatkan belum terlaksananya perbaikan proyektor dan terhambatnya pemanfaatan fasilitas tersebut sebagai sarana edukasi dan pemajuan kebudayaan.
Justin pun mendesak agar Pemprov DKI menyelesaikan masalah dualisme pengelolaan yang terjadi pascarevitalisasi TIM tersebut. Sebab, hal ini merugikan masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas di sana.
Baca juga:
Komisi C DPRD DKI Minta Wisata Ancol Gratis seperti PIK untuk Naikan Pengunjung
“Kami sangat mendukung operasional Planetarium segera dipulihkan, tetapi dualisme pengelolaan ini harus segera diselesaikan. Tanpa kejelasan, ada risiko anggaran yang diajukan Dinas Kebudayaan tidak tepat sasaran atau terhambat implementasinya," ujar Justin dalam keterangannya, Selasa (29/10).
Selama masa penyusunan APBD 2025 saat ini, Justin menegaskan, Dinas Kebudayaan harus bisa menjelaskan skema pengelolaan Planetarium sebelum pengajuan anggaran disetujui.
Ia mengatakan, sebagai perusahaan, PT Jakpro memiliki hak pengelolaan atas fasilitas hasil revitalisasi, tetapi fungsi edukasi publik dan pengembangan sains selama ini menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan.
Baca juga:
DPRD DKI Minta Pj Teguh Menjaga Netralitas di Pilkada Jakarta
Kondisi ini disinyalir menimbulkan ketidakpastian dalam managemen pengelolaan, dan masyarakat yang akan dirugikan karena terhambatnya akses terhadap program-program edukasi yang penting.
"Kami menekankan semangat agar Planetarium Jakarta segera beroperasi kembali dan kembali menjadi kebanggaan masyarakat. Namun, Pemprov DKI harus memastikan bahwa fasilitas ini dikelola dengan baik dan transparan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua warga," tegas Justin. (Asp)
