DPW PKS DKI Jagokan Sohibul Iman untuk Lawan Anies di Pilkada Jakarta

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Selasa, 25 Juni 2024
DPW PKS DKI Jagokan Sohibul Iman untuk Lawan Anies di Pilkada Jakarta

Anies Baswedan. (Foto: MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta setuju dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang memilih Mohamad Sohibul Iman sebagai kandidat bakal calon gubernur (Bacagub) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, DPW PKS DKI Jakarta legowo dengan usulan DPP tersebut, meski sebelumnya mengusulkan Anies Baswedan sebagai Cagub. Kendati demikian, Aziz menyatakan siap melawan Anies di Pilkada DKI mendatang.

"Kita siap (lawan Anies). Apapun keputusan DPP selama masih sesuai dengan usulan DPW yang empat orang itu, ya kita akan fight habis-habisan untuk bisa memenangkan siapapun yang diputuskan oleh DPP," ujar Aziz saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Senin (24/6)

Aziz mengaku memang saat ini elektabilitas Sohibul Iman di Jakarta masih kecil ketimbang Anies. Ia pun berencana melakukan sosialisasi ke tingkat bawah dan mengenalkannya ke masyarakat.

Baca juga:

PKS Usung Sohibul Iman, Airlangga tak Gentar karena Golkar Punya Ridwan Kamil

"Ini PR buat PKS Jakarta untuk bagaimana meningkatkan popularitas dan elektabilitas beliau," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman ditunjuk sebagai bakal calon gubernur (Bacagub) dalam Pilkada Jakarta 2024.

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Mabruri menuturkan Sohibul merupakan figur memiliki integritas dan kapasitas mumpuni. Sohibul Iman pernah memimpin PKS pada periode 2015-2020.

Di bawah kepemimpinannya, PKS mengalami peningkatan suara dan kursi secara signifikan dari 8,46 juta suara (6,77 persen) di 2014 menjadi 11,49 juta suara (8,21 persen) di 2019, atau meningkat dari 40 kursi di 2014 menjadi 50 kursi di 2019.

Baca juga:

PKS Cari Pendamping Sohibul Iman dari Partai Koalisi

"Pak Sohibul Iman ini figur yang tepat untuk memimpin Jakarta. beliau adalah perpaduan antara seorang birokrat yang andal, politisi yang mumpuni, dan intelektual yang disegani di dunia pendidikan," tutup Mabruri. (asp)

#Anies Baswedan #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Bagikan