DPRD Soroti Kebocoran Parkir Blok M Square, Omzet Rp 3,5 Miliar tapi Setoran ke DKI Hanya Rp 711 Juta

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
DPRD Soroti Kebocoran Parkir Blok M Square, Omzet Rp 3,5 Miliar tapi Setoran ke DKI Hanya Rp 711 Juta

Ilustrasi: Juru parkir. ANTARA/HO-Kominfotik J

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terungkap dalam pengelolaan parkir di kawasan Blok M Square. Nilainya ditaksir mencapai miliaran rupiah setiap bulan akibat sistem yang dinilai belum optimal.

Wakil Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Fuadi Luthfi, mengungkapkan potensi pendapatan parkir di kawasan tersebut bisa mencapai Rp 3,5 miliar per bulan. Namun, Unit Pengelola (UP) Parkir hanya menerima sekitar Rp 711 juta melalui skema fixed income atau pendapatan tetap.

"Ini sangat jomplang, Best Parking hanya dikasih fee sebesar 3 persen dari total omzet yang didapat," kata Fuadi usai rapat evaluasi bersama jajaran eksekutif dan operator parkir PT Dinamika Mitra Pratama (Best Parking), dikutip Selasa (28/4).

Fuadi menilai, skema kerja sama yang telah berjalan sekitar 15 tahun tersebut tidak menguntungkan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menyoroti ketimpangan antara pendapatan yang diperoleh operator dengan setoran yang diterima UP Parkir.

"UP Parkir kurang fair juga mendapatkan hasil segitu, belum lagi untuk operator parkirnya," ucapnya.

Baca juga:

Parkir Liar Lebak Bulus Digusur, Rano Karno Siapkan Lahan Milik Sarana Jaya

Berantas Jukir Parkir Liar di Blok M, Pemkot Jaksel Ajari Warga Jangan Mau Bayar

Selain itu, Fuadi mendorong agar sistem pengelolaan parkir di Blok M Square segera beralih ke sistem digital secara menyeluruh dan meninggalkan metode manual. Langkah tersebut dinilai penting untuk menutup celah kebocoran serta mencegah praktik pungutan liar (pungli) di lapangan.

"Ini penting untuk mencegah celah pungutan liar," tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Lebih lanjut, ia berharap ke depan skema kerja sama pengelolaan parkir dapat dievaluasi dan disusun ulang agar lebih transparan, akuntabel, serta memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD.

Hal ini mengingat tingginya volume kendaraan yang masuk ke kawasan Blok M Square, yang mencapai sekitar 15 ribu kendaraan per hari.

"Mudah-mudahan, siapapun yang mendapatkan perjanjian kerja sama dengan UP Parkir (Blok M Square) bisa memenuhi kriteria atau standar baku yang ditentukan," pungkasnya. (Asp)

#Parkir #Blok M Square #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Umar Kei Buka Suara soal Utang Parkir ke Pasar Jaya, Siapkan Rp 2 Miliar
Perwakilan PT MKK, Umar Kei, mengklarifikasi soal utang parkir ke Pasar Jaya. Pihaknya telah menyiapkan Rp 2 miliar.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
Umar Kei Buka Suara soal Utang Parkir ke Pasar Jaya, Siapkan Rp 2 Miliar
Indonesia
Pansus Perparkiran DPRD Jakarta Tolak Kenaikan Tarif Pakir Mencekik Warga
Pemerintah Provinsi DKI harus mulai membangun sistem perpajakan dan perparkiran yang digital, terintegrasi, transparan, dan dapat diawasi secara real time.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 Agustus 2026
 Pansus Perparkiran DPRD Jakarta Tolak Kenaikan Tarif Pakir Mencekik Warga
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Bagikan