DPRD Soroti Kebocoran Parkir Blok M Square, Omzet Rp 3,5 Miliar tapi Setoran ke DKI Hanya Rp 711 Juta

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
DPRD Soroti Kebocoran Parkir Blok M Square, Omzet Rp 3,5 Miliar tapi Setoran ke DKI Hanya Rp 711 Juta

Ilustrasi: Juru parkir. ANTARA/HO-Kominfotik J

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terungkap dalam pengelolaan parkir di kawasan Blok M Square. Nilainya ditaksir mencapai miliaran rupiah setiap bulan akibat sistem yang dinilai belum optimal.

Wakil Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Fuadi Luthfi, mengungkapkan potensi pendapatan parkir di kawasan tersebut bisa mencapai Rp 3,5 miliar per bulan. Namun, Unit Pengelola (UP) Parkir hanya menerima sekitar Rp 711 juta melalui skema fixed income atau pendapatan tetap.

"Ini sangat jomplang, Best Parking hanya dikasih fee sebesar 3 persen dari total omzet yang didapat," kata Fuadi usai rapat evaluasi bersama jajaran eksekutif dan operator parkir PT Dinamika Mitra Pratama (Best Parking), dikutip Selasa (28/4).

Fuadi menilai, skema kerja sama yang telah berjalan sekitar 15 tahun tersebut tidak menguntungkan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menyoroti ketimpangan antara pendapatan yang diperoleh operator dengan setoran yang diterima UP Parkir.

"UP Parkir kurang fair juga mendapatkan hasil segitu, belum lagi untuk operator parkirnya," ucapnya.

Baca juga:

Parkir Liar Lebak Bulus Digusur, Rano Karno Siapkan Lahan Milik Sarana Jaya

Berantas Jukir Parkir Liar di Blok M, Pemkot Jaksel Ajari Warga Jangan Mau Bayar

Selain itu, Fuadi mendorong agar sistem pengelolaan parkir di Blok M Square segera beralih ke sistem digital secara menyeluruh dan meninggalkan metode manual. Langkah tersebut dinilai penting untuk menutup celah kebocoran serta mencegah praktik pungutan liar (pungli) di lapangan.

"Ini penting untuk mencegah celah pungutan liar," tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Lebih lanjut, ia berharap ke depan skema kerja sama pengelolaan parkir dapat dievaluasi dan disusun ulang agar lebih transparan, akuntabel, serta memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD.

Hal ini mengingat tingginya volume kendaraan yang masuk ke kawasan Blok M Square, yang mencapai sekitar 15 ribu kendaraan per hari.

"Mudah-mudahan, siapapun yang mendapatkan perjanjian kerja sama dengan UP Parkir (Blok M Square) bisa memenuhi kriteria atau standar baku yang ditentukan," pungkasnya. (Asp)

#Parkir #Blok M Square #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Indonesia
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Robohnya JPO Tendean menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI. DPRD DKI pun meminta adanya pengawasan ketat jam operasional.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Indonesia
Dishub DKI Tertibkan Kendaraan Parkir Sembarang di Kawasan Cawang, 4 Mobil Diderek
Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan agar aman, tertib, dan nyaman bagi pengguna jalan.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
Dishub DKI Tertibkan Kendaraan Parkir Sembarang di Kawasan Cawang, 4 Mobil Diderek
Indonesia
Parkir Liar di Senopati dan Gunawarman Ditertibkan, Dishub Tindak Puluhan Kendaraan
Dishub Jakarta Selatan menertibkan parkir liar di Jalan Senopati dan Gunawarman, Kebayoran Baru.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 25 Juni 2026
Parkir Liar di Senopati dan Gunawarman Ditertibkan, Dishub Tindak Puluhan Kendaraan
Bagikan