DPRD Setuju Pemprov DKI Buka Layanan Vaksin DBD, Meski Rp1 Juta Dua Kali Suntik

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Maret 2024
DPRD Setuju Pemprov DKI Buka Layanan Vaksin DBD, Meski Rp1 Juta Dua Kali Suntik

Ilustrasi (foto: pexels-icon-com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan layanan vaksin untuk penyakit demam berdarah.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jhonny Simanjuntak berpandangan, kebijakan itu merupakan aksi sigap eksekutif dalam penanganan kasus demam berdarah.

"Saya pikir setuju kita lakukan itu (vaksin DBD). Pemprov harus memberikan perhatian soal hal ini," kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jhonny Simanjuntak di Jakarta, Rabu (27/3).

Kader PDI Perjuangan ini pun mengaku, tak mempersoalkan biaya yang dipatok Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Sari dalam pelayanan vaksin DBD sebesar Rp 1 juta untuk dua kali suntik. Sebabnya vaksin tersebut sangat dibutuhkan saat ini.

"Karena anak-anak kan bagi kita itu harus kita tanggulangi bersama. Mereka harus hadir disini jangan ketika mahal malah alasan (terhalang) anggaran, tapi ada cara kita mengatasi hal darurat dengan pengalihan anggaran yang lain masalah ini," tuturnya.

Baca juga:

RSUD Taman Sari Buka Layanan Vaksin DBD, Rp1 Juta Dua Kali Suntik

Menurut Jhonny, kasus DBD ini tidak pandang bulu, semua masyarakat bisa terkena penyakit demam berdarah, bukan hanya warga yang tinggal di pemukiman kumuh.

"Karena kadang-kadang mengenai ini bukan di pemukiman kumuh lho. Tapi terjadi di tempat tempat orang hebat juga karena ada genangan air tanpa disadari begitu kan," urainya.

Maka menurutnya, tindakan preventif dan kuratif dari Pemerintah DKI Jakarta memang perlu. Supaya persoalan kasus DBD ini jangan menjadi permasalahan rutin tiap tahunnya.

"Ketika terjadi perubahan dari musim penghujan ke kemarau kan itu terjadi pengembangannya. Kan kita lihat itu terus di jakarta, dia rutin," tutupnya.

Baca juga:

Kasus DBD di DKI Bakal Terus Naik Hingga Mei 2024

Diketahui sebelumnya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Sari di Jalan Madu, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat membuka layanan vaksin Demam Berdarah di Ruang One Stop Service MCU dan Vaksinasi, Lantai 1.

Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD Taman Sari, Ngabila Salma mengatakan, layanan vaksin Demam Berdarah dilakukan untuk pencegahan kasus DBD yang biasanya meningkat pada musim hujan.

"Vaksin Demam Berdarah 95 persen efektif untuk mencegah sakit dan kematian akibat DBD," ujar Ngabila, yang dikutip (27/3).

Adapun tarif vaksin DBD sebesar Rp 1.000.000 untuk dua kali vaksin. Pemberian vaksin dilakukan pada hari Senin dan Kamis (sepanjang bulan Ramadan) mulai pukul 08.00 - 15.00 WIB.

Selain itu RSUD Taman Sari juga melaksanakan vaksinasi Demam Berdarah dengan harga khusus untuk ASN dan keluarga yang bekerja di instansi pemerintah, karyawan BUMN, BUMD, dan fasilitas kesehatan.

Adapun ketentuan vaksin DBD, yaitu berusia 6-45 tahun, mengisi pendaftaran di bit.ly/dbdrsudtamansari setelah melunasi pembayaran vaksin dengan cara tranfer ke nomor rekening Bank DKI 30042700298 a.n RSUD Taman Sari.

Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi nomor telepon 085-8924-81576. (Asp)

Baca juga:

Cegah DBD dengan Rumus 'G1R1J 3x10'

#Vaksinasi #Demam Berdarah #DKI Jakarta #Dinas Kesehatan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Menurut Pramono, Indonesia menganut negara demokrasi. Oleh karena itu, siapa saja boleh berpendapat dan berekspresi di muka umum.
Dwi Astarini - 1 jam, 7 menit lalu
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Indonesia
Puluhan Orang Ditangkap Imbas Ricuh Pengosongan Hotel Sultan, Polisi: Mereka Dimobilisasi
Orang-orang yang diduga memantik kericuhan saat eksekusi tersebut merupakan orang luar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
Puluhan Orang Ditangkap Imbas Ricuh Pengosongan Hotel Sultan, Polisi: Mereka Dimobilisasi
Indonesia
GBK Sebut Lahan Hotel Sultan Bisa Digunakan Semua Masyarakat setelah Eksekusi
Aset tersebut akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
GBK Sebut Lahan Hotel Sultan Bisa Digunakan Semua Masyarakat setelah Eksekusi
Indonesia
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Pelaksanaan SPMB telah berlangsung mulai 15 Juni hingga 9 Juli 2026.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Indonesia
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat kemitraan Jakarta-Singapura dalam bidang investasi, pengembangan kawasan perkotaan, transportasi publik yang mendukung transformasi Jakarta menuju kota global.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Indonesia
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Pungli mencederai pelaksanaan SPMB yang seharusnya berjalan bebas dari biaya.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Indonesia
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
SPMB 2026/2027 disiapkan untuk memastikan setiap anak di Jakarta memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan berkualitas.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Cari Pelajar yang Lakukan Pembacokan
Setiap tindakan kriminal harus ditindak secara tegas, jangan sampai terjadi pembiaran bagi pelaku sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat luas.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
DPRD DKI Minta Pemprov Cari Pelajar yang Lakukan Pembacokan
Indonesia
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte
Jika Jakarta mampu menanggung subsidi tarif Transjabodetabek, daerah penyangga tak perlu ikut berpartisipasi.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan jangan Sampai Ada Pungli dalam Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Jakarta
Pemprov DKI didorong melakukan pengawalan dan pengawasan yang ketat terhadap program tersebut.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
DPRD DKI Ingatkan jangan Sampai Ada Pungli dalam Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Jakarta
Bagikan