DPRD Sarankan Pemprov DKI Tarik Raperda Terkait ERP
Andika Pratama - Rabu, 15 Februari 2023
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Pantas Nainggolan. ANTARA/HO DPRD DKI Jakarta
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE) soal electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Pantas Nainggolan menyampaikan, apabila ditarik maka Pemprov DKI mengkaki ulang Raperda tersebut dibandingkan harus merevisi di DPRD saat pembahasan.
Baca Juga
"Iya mungkin kalau perubahan itu bersifat menyeluruh, mau tidak mau, kami akan sarankan supaya ditarik, supaya dikaji secara ulang lagi secara menyeluruh," ujar Pantas di Jakarta, Selasa (14/2).
Sebab, menurut Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP ini, untuk merombak Raperda PL2SE harus semua, karena itu sudah bagian dari naskah akademiknya
"Iya, kalau perubahannya (raperda PL2SE) secara menyeluruh. Karena kan satu kesatuan dengan naskah akademik dengan raperdanya, satu kesatuan," terangnya.
Kendati demikian, lanjut Pantas, Bapemperda akan memberi kesempatan dahulu kepada eksekutif untuk merevisi Rapeda ERP tersebut. Namun bila Pemprov DKI merubahnya bagian pentingnya, seyogyanya mending ditarik.
"Makanya kami lihat dulu nanti perubahannya apakah hanya parsial tok. kalau parsial kan bisa saja dalam pembahasan, tapi kalau itu ada perubahan substantif, saya pikir sebaiknya kajiannya pun disempurnakan," tuturnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI, Syafrin Liputo membantah, akan mencabut rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) terkait jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di DPRD.
Nantinya, kata Syafrin, Pemprov DKI Jakarta akan mengubah draf Raperda PL2SE di DPRD DKI dari kajian yang bersumber dari masukan masyarakat khususnya komunitas ojek online (ojol).
"Jadi, sekali lagi itu bukan penarikan (Raperda PL2SE). Kami akan komunikasi dengan dewan, karena kan masih dalam pembahasan di dewan," kata Syafrin di Jakarta, Senin (13/2).
Padahal, di hadapan massa aksi dari ojek online (ojol), Syafrin berjanji akan menarik rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) perihal jalan berbayar.
Tujuan dari penarikan Raperda PL2SE ini, untuk dibahas kembali secara mendalam oleh Pemprov DKI.
"Jadi aspirasinya untuk kami berkoordinasi dengan DRPD untuk itu (Raperda PL2SE) dikembalikan ke Pemprov," ucap Syafrin saat menemui massa ojek online (ojol) yang menggelar demo penolakan jalan berbayar atau ERP di depan Balai Kota DKI, Jakarta. (Asp).
Baca Juga
Pj DKI 1 Serahkan keputusan Penarikan Raperda ERP ke DPRD Jakarta
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
MRT Jakarta Tambah 8 Kereta Baru dari Jepang untuk Rute HI–Kota, 'Headway' Bakal Jadi Secepat Kilat
