Pj DKI 1 Serahkan keputusan Penarikan Raperda ERP ke DPRD Jakarta

MerahPutih.com - Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono buka suara soal pengemudi ojek online (ojol) yang dua kali menggelar aksi unjuk rasa perihal penolakan wacana jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di ibu kota.

Heru menuturkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke DPRD ihwal peninjauan kembali pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) di DPRD.

Baca Juga:

Pemprov DKI Belum Tarik Dokumen Raperda ERP di DPRD

Raperda PL2SE itu sendiri mencantumkan soal penerapan sistem jalan berbayar elektronik.

"Ya kan sedang proses di dprd, itu tergantung arahan dari teman-teman dprd apa ya kita ikut," ujar Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu pun mengatakan, Pemprov DKI akan menampung saran dan masukan dari masyarakat terkait pemberlakuan ERP ini.

"Yang penting adalah semua aspirasi kita perhatikan," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo berjanji akan menarik peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang saat ini berada di DPRD.

Baca Juga:

Kadishub DKI Janji Tarik Raperda ERP di Hadapan Ratusan Pengemudi Ojol

Tujuan dari penarikan Raperda PL2SE ini, untuk dibahas kembali secara mendalam oleh Pemprov DKI.

"Jadi aspirasinya untuk kami berkoordinasi dengan dprd untuk itu (Raperda PL2SE) dikembalikan ke pemprov," ucap Syafrin saat menemui massa ojek online (ojol) yang menggelar demo penolakan jalan berbayar atau ERP di depan Balai Kota DKI, Jakarta.

Sementara itu, Ketua Bapemperda DKI, Pantas Nainggolang mengungkapkan, sampai saat ini belum ada surat dari Pemprov DKI Jakarta untuk menarik dokumen rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) di DPRD.

Sejauh ini, kata pantas, rencana penarikan Raperda ERP baru dirinya ketahui dari radio.

"Belum belum (ada komunikasi soal pencabutan Raperda PL2SE). Belum secara resmi. Tadi saya baru dengar di radio akan ditarik. Baru dengan di radio radio," Ketua Bapemperda DPRD DKI, Pantas Nainggolan di Jakarta, Kamis (9/2). (Asp)

Baca Juga:

Alasan Bapemperda DPRD DKI Belum Bahas Raperda ERP