Kadishub DKI Janji Tarik Raperda ERP di Hadapan Ratusan Pengemudi Ojol

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 08 Februari 2023
Kadishub DKI Janji Tarik Raperda ERP di Hadapan Ratusan Pengemudi Ojol

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menemui massa ojek online (ojol) yang menggelar unjuk rasa. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menemui massa ojek online (ojol) yang menggelar unjuk rasa penolakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di depan Balai Kota DKI, Jakarta.

Tak sendiri, Syafrin didampingi oleh Kepala Satpol PP DKI, Arifin dan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DK, Taufan Bakri menemui massa ojol di atas mobil komando aksi.

Baca Juga:

Ratusan Pengemudi Ojol Geruduk Balai Kota Tolak Kebijakan ERP yang Dinilai Jahat

Dalam kesempatan itu, Syafrin berjanji akan menarik peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang saat ini berada di DPRD

Diketahui, Raperda PL2SE mencantumkan soal penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

"Jadi aspirasinya untuk kami berkoordinasi dengan dprd untuk itu (Raperda PL2SE) dikembalikan ke pemprov," ucap Syafrin di hadapan ratusan massa ojol.

Syafrin menerangkan, tujuan dari penarikan Raperda PL2SE ini untuk dibahas kembali secara mendalam oleh Pemerintah DKI.

"Kami akan koordinasi dengan rekan-rekan di dewan untuk mengembalikan dulu rancangan peraturan daerah untuk kami lakukan kajian komprehensifnya," lanjutnya.

Baca Juga:

Pj DKI 1 Ajak Warga Beri Masukan tentang Penerapan ERP

Syafrin menerangkan, bahwa rencana awal dari penerapan ERP digaungkan di tahun 2007, pada era Gubernur Fauzi Bowo. Namun, niatan itu batal diberlakukan hingga sampai sekarang ini.

Memang dalam kajian ilmiah, penerapan jalan berbayar dinilai akan mengurangi tingkat kemacetan karena mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi.

Maka dari itu, ucap Syafrin, Eksekutif dan Legislatif DKI Jakarta akan membahas Raperda PL2SE terkait jalan berbayar.

Ia pun mengajak, pendemo atau ojol untuk ikut serta dalam memberikan masukan dalam pembahasan Raperda ERP.

"Saya sampaikan bahwa dalam mengkaji ulang regulasi akan ada perwakilan angkutan online. Sehingga hasil dari regulasinya nanti sesuai kebutuhan kita semua dalam rangka Jakarta yang lebib lancar ke depan," ucapnya. (Asp)

Baca Juga:

Alasan Bapemperda DPRD DKI Belum Bahas Raperda ERP

#Dishub DKI Jakarta #Demo Ojol #DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Ingin Presiden Prabowo Resmikan RDF Plant, Nilai Investasinya Gede
Pemerintah DKI tengah melakukan perbaikan fasilitas pengelolaan sampah RDF Plant.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Ingin Presiden Prabowo Resmikan RDF Plant, Nilai Investasinya Gede
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Dinas LH DKI Ingatkan Pelaku Usaha Wajib Kantongi Persetujuan Lingkungan
Bentuk komitmen nyata setiap usaha untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan kebersihan.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Dinas LH DKI Ingatkan Pelaku Usaha Wajib Kantongi Persetujuan Lingkungan
Indonesia
Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak
Pemerintah DKI melalui dinas kesehatan akan melakukan penanganan kasus campak agar tidak terus menyebar.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak
Berita
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Pengabdian petugas PMI sangat penting untuk kemanusiaan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Indonesia
Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian
Langkah cepat yang diambil jajaran Dinkes DKI untuk mencegah penyakit campak salah satunya ialah melalui respons penanggulangan bernama ORI (Outbreak Response Immunization).
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub
Respons positif dari UMKM ini tidak terlepas dari berbagai insentif yang ditawarkan pemerintah dengan pemberian sewa gratis kios selama dua bulan.
Dwi Astarini - Senin, 08 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Tunggu Keputusan DPRD DKI Terkait dengan Tunjangan Rumah
Besarannya lebih besar ketimbang tunjangan DPR RI.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Tunggu Keputusan DPRD DKI Terkait dengan Tunjangan Rumah
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Resmikan Halte Senen yang Rusak Parah saat Kerusuhan, Senin (8/9)
Seluruh layanan moda transportasi juga telah berjalan normal.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Resmikan Halte Senen yang Rusak Parah saat Kerusuhan, Senin (8/9)
Bagikan