Mula Akmal
MerahPutih.com - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menemui massa ojek online (ojol) yang menggelar unjuk rasa penolakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di depan Balai Kota DKI, Jakarta.
Tak sendiri, Syafrin didampingi oleh Kepala Satpol PP DKI, Arifin dan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DK, Taufan Bakri menemui massa ojol di atas mobil komando aksi.
Baca Juga:
Ratusan Pengemudi Ojol Geruduk Balai Kota Tolak Kebijakan ERP yang Dinilai Jahat
Dalam kesempatan itu, Syafrin berjanji akan menarik peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang saat ini berada di DPRD
Diketahui, Raperda PL2SE mencantumkan soal penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).
"Jadi aspirasinya untuk kami berkoordinasi dengan dprd untuk itu (Raperda PL2SE) dikembalikan ke pemprov," ucap Syafrin di hadapan ratusan massa ojol.
Syafrin menerangkan, tujuan dari penarikan Raperda PL2SE ini untuk dibahas kembali secara mendalam oleh Pemerintah DKI.
"Kami akan koordinasi dengan rekan-rekan di dewan untuk mengembalikan dulu rancangan peraturan daerah untuk kami lakukan kajian komprehensifnya," lanjutnya.
Baca Juga:
Syafrin menerangkan, bahwa rencana awal dari penerapan ERP digaungkan di tahun 2007, pada era Gubernur Fauzi Bowo. Namun, niatan itu batal diberlakukan hingga sampai sekarang ini.
Memang dalam kajian ilmiah, penerapan jalan berbayar dinilai akan mengurangi tingkat kemacetan karena mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi.
Maka dari itu, ucap Syafrin, Eksekutif dan Legislatif DKI Jakarta akan membahas Raperda PL2SE terkait jalan berbayar.
Ia pun mengajak, pendemo atau ojol untuk ikut serta dalam memberikan masukan dalam pembahasan Raperda ERP.
"Saya sampaikan bahwa dalam mengkaji ulang regulasi akan ada perwakilan angkutan online. Sehingga hasil dari regulasinya nanti sesuai kebutuhan kita semua dalam rangka Jakarta yang lebib lancar ke depan," ucapnya. (Asp)
Baca Juga:
