DPRD Sarankan Pemprov Adakan Kurikulum Bahaya Narkoba

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 10 April 2018
DPRD Sarankan Pemprov Adakan Kurikulum Bahaya Narkoba

Rapat pengesahan RPJMD di ruang paripurna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/4). (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah mengesahkah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2017-2022, yang digelar di ruang paripurna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/4).

Pengesahan empat raperda tentang RPJMD itu dihadiri langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno.

Rapat tersebut dibuka oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Kemudian rapat dilanjutkan dengan penyampaian hasil pembahasan raperda tentang RPJMD dan beberapa raperda lain yang dibacakan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Merry Hotma.

Setelah Merry menyelesaikan penyampaian hasil pembahasan tersebut Prasetyo bertanya kepada seluruh anggota yang hadir dalam rapat tersebut.

"Apakah Raperda RPJMD, Raperda Perindustrian, Raperda Perpasaran, dan Raperda Perusahaan Daerah Pasar Kaya bisa ditetapkan menjadi perda? Dapat disetujui?" ujar Prasetyo dalam rapat pengesahan Raperda.

Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno usai rapat RPJMD. (MP/Asropih)
Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno usai rapat pengesahan RPJMD. (MP/Asropih)

"Setuju, setuju," sahut para anggota DPRD DKI dan masyarakat yang hadir di lokasi.

Dalam penyampaian pengesahan itu Merry juga membacakan saran dan harapan dari fraksi-fraksi melalui pandangan umum fraksi di DPRD.

Merry menyarankan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk membuat kurikulum baru di dunia pendidikan tentang bahaya narkoba. Sebab saat ini narkoba sebagai musih terbesar bangsa Indonesia.

"Sebagai bentuk perlindungan warga Jakarta dari peredaran narkoba, harus ada kurikulum pedidikan 'Bahaya Narkoba' yang diberikan di semua jenjang pendidikan," kata Merry sambil melihat para anggota dewan.

Tak hanya itu, Merry juga menyampaikan bahwa Pemprov DKI harus memperhatikan penyediaan air bersih begi warga Jakarta termasuk daerah pesisir Utara Jakarta dan Kepulauan Seribu. (Asp)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Putra Bos GRANAT Henry Yosodiningrat Ditemukan Mabuk Narkoba di SPBU

#DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan