Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Anggota DPRD DIY Eko Suwanto menilai Pemda DIY dan Polda DIY tidak bisa sembarangan melakukan operasi penertiban taksi online. Penertiban sebaiknya turut diimbangi dengan langkah-langkah menjamin kesejahteraan pengemudi taksi Online.
Ia menilai, sebelum penindakan dilakukan, sebaiknya Pemda memanggil kedua management pengelola taksi untuk berdiskusi bersama. Diskusi kedua belah pihak dilakukan untuk mencari solusi dan jalan tengah yang bermanfaat untuk bersama.
“Tiap orang berhak dapat penghidupan yang layak. Nah tugas Pemda adalah menghadirkan lapangan kerja dan menjamin masyarakat untuk beraktifitas ekonomi sesuai peraturan yang ada ,” kata Eko di DPRD DIY, Rabu (10/1).
Pelarangan para pengemudi taksi online tak berizin untuk tidak menarik penumpang juga dirasa bukan langkah yang tepat. Sebab akan memunculkan permasalahan sosial baru, yakni pengangguran.
Selama ini Pemda sudah melakukan pemanggilan dan diskusi dengan para supir taksi online dan konvensional. Namun, diskusi ini dirasa tidak bisa mengatasi masalah. Sebab hanya pemilik perusahaan yang bisa mengambil keputusan untuk mengikuti peraturan pengoperational kendaraan umum.
Menurut Eko, baik taksi online maupun konvensional selama ini kerap menimbulkan masalah. Misalnya adanya kemacetan akibat taksi online dan konvensional yang sembarangan parkir di dekat stasiun dan bandara.
“Intinya diundang keduanya untuk rembukan. Semuanya harus mau taat dan ikuti aturan yang ada,” tegas Politisi muda PDIP ini.
Sebelumnya Dinas Perhubungan DIY bersama Dirlantas Polda DIY berencana melakukan operasi penertiban taksi online bulan ini. Seluruh pengemudi taksi online yang belum memiliki surat-surat dan perizinan akan ditindak tegas. (*)
Berita ini ditulis berdasarkan laporan Teresa Ika, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.
Ikuti berita-berita menarik lainnya dari Yogyakarta dalam artikel: Kisah Pembunuhan Keji Dua Pahlawan Revolusi dari Yogyakarta
