DPRD Panggil Jakpro dan MRT Terkait Pembelian Lahan Ancol Barat Rp1,5 Triliun

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 21 Juli 2020
DPRD Panggil Jakpro dan MRT Terkait Pembelian Lahan Ancol Barat Rp1,5 Triliun

Komisi B DPRD DKI Jakarta saat meninjau kawasan TIM yang direvitalisasi oleh PT Jakarta Propertindo, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019). (ANTARA/Livia Kristianti)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta bakal memanggil PT Jakarta Propertindo, PT MRT Jakarta, dan PT Pembangunan Jaya Ancol mengenai pembebasan lahan di Ancol Barat untuk dijadikan pembangunan depo MRT fase 2B.

Lahan Ancol Barat tersebut sebetulnya milik PT Jakpro yang selanjutnya dijual kepada PT Asahimas Flat Glass. Namun sekarang ini, PT MRT justru berencana akan membebaskan lahan tersebut dengan harga Rp1,5 triliun.

Baca Juga:

Indonesia tidak Masuk Kalender Formula E, JakPro Buka Suara

"Ini yang kita ingin klarifikasi sebenernya statusnya seperti apa. Dari satu BUMD (Jakpro) dijual ke pihak ketiga. Terus BUMD lain (MRT Jakarta) beli dari pihak tersebut, untuk apa?" kata Ketua Komisi A DPRD DKI Abdul Aziz di Jakarta, Selasa (21/7).

PT Jakarta Propertindo (JakPro). (Foto: .jakarta-propertindo.com)
PT Jakarta Propertindo (JakPro). (Foto: jakarta-propertindo.com)

Pemanggilan itu, kata Aziz, ingin mengonfirmasi mengenai pengerjaan proyek-proyek tersebut. Menurut dia, bakal ada pemborosan anggaran dari pembebasan lahan itu. Sebab yang semula milik PT Jakpro, dijual ke PT Asahimas Flat Glass, kemudian dibeli PT MRT Jakarta. Pasti harga yang ditawarkan pun akan lebih mahal dari harga yang diberikan PT Jakpro.

"Berarti ini pemborosan anggaran negara. Apalagi kalau belinya lebih mahal. Kalau lebih murah sih alhamdulillah, ada penghematan," tuturnya.

Baca Juga:

Jakpro: Tidak Semua Keinginan Seniman Terakomodasi

Seperti diketahui, PT MRT Jakarta membutuhkan dana sekitar Rp1,5 triliun untuk pembebasan lahan depo 2B MRT Jakarta seluas 20 hektarw (ha) di Ancol Barat, pada 2021 mendatang.

Sedianya pembebasan lahan untuk trase II-B jurusan Kota-Ancol ini dilakukan pada 2020, namun terpaksa ditunda karena anggaran dialihkan untuk penanganan COVID-19. (Asp)

Baca Juga:

Jakpro: Commitment Fee Tak Hangus meski Formula E Batal

#TransJakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - 43 menit lalu
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
TJ Radio Resmi Meluncur, Bakal Temani Sekaligus Jadi Sumber Informasi Bagi Pelanggan Transjakarta
Teman Jakarta (TJ) Radio diluncurkan bertepatan dengan Hari Radio Nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
TJ Radio Resmi Meluncur, Bakal Temani Sekaligus Jadi Sumber Informasi Bagi Pelanggan Transjakarta
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
Pramono Pastikan Layanan dan Tarif Transportasi Umum di Jakarta Sudah Kembali Normal
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan, layanan dan tarif transportasi umum di Jakarta sudah kembali normal.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Pramono Pastikan Layanan dan Tarif Transportasi Umum di Jakarta Sudah Kembali Normal
Indonesia
Cara Pramono Anung Abadikan Sisa-Sisa Kerusakan Akibat Demo Rusuh di Halte Jaga Jakarta
Pramono berharap sisa-sisa kerusakan ini bisa menjadi pengingat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Cara Pramono Anung Abadikan Sisa-Sisa Kerusakan Akibat Demo Rusuh di Halte Jaga Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Bagikan