DPRD Minta Pemprov DKI Rinci Kebutuhan Rp 600 T untuk Jadikan Jakarta Kota Global

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juli 2024
DPRD Minta Pemprov DKI Rinci Kebutuhan Rp 600 T untuk Jadikan Jakarta Kota Global

Sekda DKI Joko berpidato dalam acara Sosialisasi Undang-Undang No.2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. (foto: tangkapan layar Youtube Pemprov DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengaku sudah mendengar pernyataan Sekretariat Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono soal kebutuhan anggaran Rp 600 triliun menjadikan Jakarta setara dengan kota global.

Lantas, Wibi meminta rincian detail dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terkait kebutuhan Rp 600 triliun untuk mengubah kota global.

"Kami DPRD DKI Jakarta belum diberikan paparan lengkapnya 600 triliun itu komponen apa saja. Saya rasa perlu segera dijelaskan oleh pemprov," kata Wibi di Jakarta, Kamis (11/7).

Baca juga:

Sekda DKI Sebut Butuh Dana Rp 600 Triliun Jadikan Jakarta Kota Global

Anggota Komisi C DPRD DKI ini menuturkan, anggaran yang dibutuhkan dengan nilai APBD DKI Jakarta saat 2024 memiliki gap yang terlalu jauh. Pasalnya, total APBD DKI pada tahun ini hanya Rp 84 triliun. Sedangkan kebutuhan penataan daerah menjadi Kota Global mencapai Rp 600 triliun.

"Gap yang jauh itu tentu Jakarta tidak bisa berharap dari APBD saja perlu pembahasan yang mendetail dari mana sumber pendapatan lain ya untuk menutupi target kota Jakarta sebagai kota global," urainya.

Baca juga:

Pj Heru: Pesona Jakarta Tak Akan Memudar dan Terus Tumbuh Jadi Kota Global

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta membutuhkan anggaran Rp 600 triliun untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global.

Lanjut Joko, besaran anggaran Rp 600 triliun itu diperoleh berdasarkan kalkulasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Baca juga:

Banjir dan Kemacetan, Hambatan Jakarta Jadi Kota Global

"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp 600 triliun," ucap Sekda Joko disambut tepuk tangan peserta yang hadir dalam acara Sosialisasi Undang-Undang No.2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Selasa (9/7). (Asp)

#DKI Jakarta #Pemprov Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono akan Groundbreaking Pengembangan Blok M Hub Pekan Depan
Pramono menyebut proyek kawasan berorientasi transit itu digarap PT MRT Jakarta yang akan bekerja sama dengan salah satu pengembang besar.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Gubernur Pramono akan Groundbreaking Pengembangan Blok M Hub Pekan Depan
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Cabuti Tiang Listrik, Menata Jaringan Kabel Udara tak Terpakai
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan seluruh kabel udara dapat diturunkan ke bawah tanah secara bertahap dalam lima tahun mendatang.
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Pemprov DKI Jakarta Cabuti Tiang Listrik, Menata Jaringan Kabel Udara tak Terpakai
Indonesia
Gubernur Pramono Pastikan Penyusuaian Tarif Transportasi Umum Tak Bebani Masyaraka
Pramono berencana menaikkan tarif layanan Transjakarta dan Transjabodetabek pada 1 Januari 2027.
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Gubernur Pramono Pastikan Penyusuaian Tarif Transportasi Umum Tak Bebani Masyaraka
Indonesia
Gubernur Pramono Klaim Transportasi Jakarta Lebih Baik daripada New York
Pramono menyebut salah satu hal yang menjadi perhatian Mamdani yakni bagaimana Jakarta mengintegrasikan berbagai moda transportasi dengan dukungan subsidi pemerintah daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Gubernur Pramono Klaim Transportasi Jakarta Lebih Baik daripada New York
Indonesia
Ketua DPRD DKI Ingatkat Potensi Kebakaran Selama Kemarau El Nino
Masih banyak bangunan di Jakarta yang belum sepenuhnya memperhatikan standar keselamatan bencana kebakaran.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Ketua DPRD DKI Ingatkat Potensi Kebakaran Selama Kemarau El Nino
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Sikat Pungli di Kalijodo
Taman Kalijodo merupakan ruang publik yang harus terbebas dari aksi tindakan kriminal.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPRD DKI Minta Pemprov Sikat Pungli di Kalijodo
Indonesia
Wagub Rano Karno tak Larang Pemakaian Mobil Pribadi, Ajak Warga Pakai Transportasi Umum
Transportasi umum Jakarta akan memberikan kenyamanan, kemudahan, dan bebas kemacetan.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Wagub Rano Karno tak Larang Pemakaian Mobil Pribadi, Ajak Warga Pakai Transportasi Umum
Indonesia
Pemprov DKI Targetkan 9.000 Sekolah Jalankan Program Pengelolaan Sampah Elektronik
SMA Negeri 68 Jakarta Pusat menjadi titik awal pelaksanaan program E-Waste School Movement.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Pemprov DKI Targetkan 9.000 Sekolah Jalankan Program Pengelolaan Sampah Elektronik
Bagikan