DPRD Minta Pemprov DKI Jamin Ketersediaan Pangan bagi Warga Terkait Virus Corona


Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz (Foto: dprddkijakarta.go.id)
MerahPutih.Com - DPRD meminta Pemprov DKI untuk bisa menjamin ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat menyusul masuknya virus corona di Indonesia. Hal itu penting dilakukan untuk menghindari gejolak harga di pasaran.
Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz mengaku akan memanggil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan. Pasalnya sejak Presiden Jokowi mengumumkan adanya dua orang Indonesia yang positif virus Corona, sejumlah masyarakat panik dan membeli bahan pangan berlebihan (panic buying), sehingga beberapa produk menjadi langka.
Baca Juga:
Dampak Virus Corona, Pemprov DKI Diingatkan DPRD Soal Penerimaan Pajak
“Dalam waktu dekat kita akan memanggil yang berkaitan dengan penyediaan bahan pangan seperti DKPKP (Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian), PT Food Station Tjipinang Jaya, PD Dharma Jaya, dan juga Perumda Pasar Jaya," kata Aziz di Jakarta Jumat (6/3).

Menurut Aziz, pembahasan ini sangat perlu dilakukan agar akibat panic buying yang dilakukan warga tidak menimbulkan kenaikan harga pangan di pasaran.
“Kita akan Instruksikan kepada Dinas dan BUMD yang menagani pangan agar mengkontrol terus stok dan harga. Kita harus memastikan harga tetap stabil, karena ini memang cukup serius, melihat banyak orang borong beras dan makanan. Kita tidak ingin ada kelangkaan," papar dia.
Baca Juga:
Dikritik Jual 10 Kali Lipat Lebih Mahal, Pasar Jaya Gelar Operasi Pasar Masker
Tak hanya bahan pokok, warga juga berbondong-bondong mengincar bahan pangan yang dapat menangkal virus corona dan diyakini ampuh menguatkan sistem imun tubuh, hal tersebut membuat harga melonjak.(Asp)
Baca Juga:
Tekan Penyebaran Virus Corona, Pemprov DKI Koordinasi dengan Polda Metro Jaya
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
