Tekan Polusi Udara, DPRD Dorong Pemprov DKI Berlakukan Ganjil Genap 24 Jam


Situasi lalu lintas terpantau ramai lancar di Jalan Otto Iskandar Dinata, Jakarta Timur, Senin (21/8/2023). Foto: ANTARA/Syaiful Hakim
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk membuat kebijakan yang berani dalam menangani buruknya polusi udara Ibu Kota. Salah satunya dengan menambah waktu pelaksanaan sistem ganjil genap selama sehari penuh.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mendorong Pemprov DKI untuk membelakukan sistem ganjil genap selama 24 jam. Sebab, selama ini ganjil genap terbagi menjadi dua sesi, pagi dan sore hari.
Baca Juga
Tekan Polusi Udara, Pengamat Saran Ganjil Genap Diperluas dan Diberlakukan Setiap Hari
"Untuk mengurangi polusi segera dilakukan ganjil genap ini berlaku 24 jam," ujarnya di Jakarta, Kamis (24/8).
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, kebijakan ganjil genap saat ini belum mampu mengurangi polutan di Jakarta dari pembuangan gas emisi kendaraan bermotor. Karena, aturan ini sifatnya sementara membatasi kendaraan di waktu-waktu jam sibuk.
"Jadi betul-betul bukan aktivitasnya saja yang lagi ganjil genap dilakukan setelah jam kerja 10 pagi," ujarnya.
Baca Juga
Redam Polusi Udara, Ratusan Kilogram Garam Ditabur di Langit Jabodetabek
Ia menyakini, pembaruan sistem ganjil genap sehari nonstop ini bisa menekan polusi udara di DKI.
"Tapi ini berlaku 24 jam biar memang betul-betul bisa mengurangi karena kita sama sama mendengar polusi udara terbanyak adalah disumbangkan oleh kendaraan bermotor," paparnya.
Untuk menerapkan ganjil genap 24 jam ini, ucap Ida, Pemerintah DKI Jakarta bisa mengalokasikan anggaran dari anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).
"Anggaran kemacetan tidak ada, anggaran bisa dari BTT dulu kan dari COVID-19," tutupnya. (Asp).
Baca Juga
Pemprov DKI Larang ASN Bawa Kendaraan Tiap Hari Rabu Tekan Polusi Udara Jakarta
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya

DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki

Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?

DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP

Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa

Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra

Ratusan Keluarga Masih Buang Air Sembarangan di Jakarta, DPRD Minta Dibangun Kamar Mandi Komunal

DPRD Tolak Rencana Tarif Parkir di Jakarta Naik, Rp 5.000 Sudah Tertinggi di Indonesia

DPRD Gelar Paripurna Hari Minggu, Gubernur Pramono Bilang Begini di Forum

Anggota DPRD Ingatkan Pramono Soal Pungli Rumah Susun, Sirukim Harus Jadi Solusi
