DPRD Dorong KPK Selidiki Dugaan Pemprov DKI Beli Lahan Sendiri di Kalideres

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk turun tangan menyelidiki dugaan Pemprov DKI membeli lahannya sendiri yang berlokasi di Puri Gardenia II RT 007 RW 01, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengatakan, jika benar telah terjadi seperti disebutkan di atas, dia mencurigai adanya kongkalingkong yang bermuara pada tindak pidana penggelapan dan korupsi.

Baca Juga

Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Pindahkan Jaringan Kabel Udara ke Bawah Tanah

"Ada yang melaporkan atau tidak, KPK harus menyelidiki ini. Kerugian yang dialami negara tidak sedikit loh," kata August di Jakarta, Senin (7/8).

August pun akan mempertanyakan kebenarannya kepada pihak-pihak terkait, terutama Dinas Pertanaman dan Hutan Kota DKI Jakarta.

"Akan saya tanyakan dudukan permasalahannya, dan saya akan usulkan untuk dibahas dengan seluruh anggota dewan," pungkasnya.

Baca Juga

Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Dampingi Korban Kabel Menjuntai

Di tempat terpisah, Anggota DPRD komisi A William Aditya Sarana menegaskan, agar pihak Inspektorat Pemprov DKI harus turun tangan langsung.

Sebab, hal ini diduga sudah melibatkan banyak aparatur negara (PNS) dilingkungan pemprov DKI baik di Dinas Pertanaman dan Hutan Kota DKI maupun tingkat walikota hingga Kelurahan.

"Inspektorat harus turun tangan biar bisa dibersihkan semua yang terlibat," ujarnya.

Untuk diketahui, dugaan pembelian lahan milik Pemprov DKI oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemprov DKI seluas 6 312 meter persegi senilai Rp 54.573.800.000 merupakan fasos fasum yang diserahkan Puri Gardenia II kepada Pemprov DKI, dengan nilai proyek pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2018 Dinas Kehutanan DKI kala itu, sebesar Rp 131.182.150.000 .

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Pertanaman dan Hutan Kota Susi Marsitawati saat masih menjabat melalui surat keterangannya. (Asp).

Baca Juga

Pemprov DKI Diduga Membeli Lahan Sendiri di Jakbar yang Cacat Administrasi