DPRD DKI Kritik Metode Anies Distribusikan Bansos COVID-19

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 16 April 2020
DPRD DKI Kritik Metode Anies Distribusikan Bansos COVID-19

Warga Kampung Pemulung RT 06 RW 02 Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (10/4) menerima bantuan paket sembako dan makanan dari Kementerian Sosial. (ANTARA/HO-Linjamsos)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI, Judistira Hermawan menyoroti pendistribusian bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI di bawah koordinasi Gubernur Anies Baswedan kepada warga selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat virus corona yang tidak tetap sasaran.

Hal itu ia ungkapkan setelah dirinya memantau dan menanyakan langsung kepada RT/RW mengenai penyaluran bantuan sembako Pemda DKI itu.

Baca Juga

Pemprov DKI Tutup 5 Perusahaan Pelanggar PSBB di Jakarta

"Ini banyak bansos yang diturunkan oleh Pemprov ini tidak tepat sasaran," kata Judistira saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (16/4).

Tak tepat sasaran dimaksud, kata Judistira, ada warga yang memiliki kendaraan roda empat atau golongan masyarakat mampu menerima bantuan sembako itu. Tapi warga yang miskin malah menerima bantuan.

"Ada orang yang punya mobil, dapet. Nah terus ada lansia yang hidup sebatang kara malah tidak dapat," terang dia.

Warga menyusun bantuan sembako pemerintah sebagai bantuan pangan akibat wabah COVID-19 di kawasan RW 03 Kebon Kacang, Jakarta, Minggu (12/4/2020). Bantuan sembako Pemprov DKI Jakarta tersebut guna meringankan beban perekonomian warga setempat yang terdampak COVID-19 di wilayah DKI Jakarta selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.?
Warga menyusun bantuan sembako pemerintah sebagai bantuan pangan akibat wabah COVID-19 di kawasan RW 03 Kebon Kacang, Jakarta, Minggu (12/4/2020). Bantuan sembako Pemprov DKI Jakarta tersebut guna meringankan beban perekonomian warga setempat yang terdampak COVID-19 di wilayah DKI Jakarta selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.?

Anggota Komisi D ini pun mengaku akan mempertanyakan mengenai pendistribusian yang tidak tepat sasaran itu ke Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta.

"Ini kan kita pertanyakan pada pemerintah," tutup dia.

Baca Juga

Gerindra Minta Anies dan Riza Patria Segera Bekerja Atasi COVID-19

Pemprov DKI menargetkan 1,2 juta Kartu Keluarga (KK) menerima bantuan sosial bagi warga miskin dan rentan miskin terdampak COVID-19 di Ibu Kota.

Adapun bantuan yang diberikan Pemda DKI berupa Beras 5 kilogram, Sarden/Kornet 350 gram, Snack 300 gram, Minyak Goreng 0,9 liter-1,0 liter, Sabun Mandi 190 gram, dan Masker Kain 2 pics. (Asp)

#Bantuan Sosial #COVID-19
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bansos KAJ, KLJ, dan KPDJ 2026 Belum Cair, Ini Klarifikasi Dinsos
Dinsos DKI Jakarta menyebut bansos KAJ, KLJ, dan KPDJ 2026 belum cair karena masih dalam tahap administrasi. Bantuan dipastikan tetap disalurkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 Februari 2026
Bansos KAJ, KLJ, dan KPDJ 2026 Belum Cair, Ini Klarifikasi Dinsos
Indonesia
Viral Dituduh Jual Es Gabus dari Spons, Polisi Pastikan Dagangan Suderajat Aman
Penjual es gabus di Kemayoran, Suderajat, viral setelah dituduh menjual es berbahan spons. Ia pun diberi bantuan berupa motor dan modal usaha.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Viral Dituduh Jual Es Gabus dari Spons, Polisi Pastikan Dagangan Suderajat Aman
Indonesia
Kabar Gembira! Dana Tunggu Korban Banjir Sumatera Rp 600 Ribu Per Bulan Segera Cair
Dana tersebut diberikan untuk korban bencana yang tidak tinggal di hunian sementara (huntara) atau mengungsi di rumah kerabat atau saudaranya mulai dicairkan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 Desember 2025
Kabar Gembira! Dana Tunggu Korban Banjir Sumatera Rp 600 Ribu Per Bulan Segera Cair
Indonesia
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Ketidakpastian ini mereda setelah diketahui bahwa pengirimnya adalah organisasi non-pemerintah
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Bagikan Bansos Rp 50 Juta Akhir Tahun ini untuk Biaya Sekolah dan Bayar Utang
Tidak ditemukan sumber resmi pemerintah maupun pernyataan kredibel yang memverifikasi klaim tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Bagikan Bansos Rp 50 Juta Akhir Tahun ini untuk Biaya Sekolah dan Bayar Utang
Indonesia
Posyandu Bakal Jadi Tempat Aduan Bantuan Sosial
Posyandu selama ini dipersepsikan hanya sebagai tempat penimbangan balita, padahal secara fungsi merupakan pusat layanan terpadu bagi warga di tingkat desa
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Posyandu Bakal Jadi Tempat Aduan Bantuan Sosial
Indonesia
Bermain Judol, Ribuan Penerima Bantuan di Yogyakarta Dihentikan
Karena temuan PPATK hanya didasarkan pada data nomor induk kependudukan dan nomor rekening
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Bermain Judol, Ribuan Penerima Bantuan di Yogyakarta Dihentikan
Dunia
Program Bantuan Pangan Dihentikan, Setengah dari Negara Bagian AS Gugat Pemerintahan Donald Trump
Pemerintahan Trump disebut kejam karena tak memperhatikan rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
  Program Bantuan Pangan Dihentikan, Setengah dari Negara Bagian AS Gugat Pemerintahan Donald Trump
Indonesia
Penyaluran Bantuan Rp 900 Ribu Melalui PT Pos Masih Terkendala, Kemensos Janji Percepat Validasi
Saat ini dari 30,04 juta target penerima manfaat BLTS ada tujuh juta penerima manfaat yang belum memiliki rekening dan sekitar 11 juta rekening yang masih perlu dipastikan lagi validitasnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Penyaluran Bantuan Rp 900 Ribu Melalui PT Pos Masih Terkendala, Kemensos Janji Percepat Validasi
Indonesia
Kemensos Klaim 1 Tahun Prabowo, 77 Ribu Keluarga Tidak Lagi Dapat Bantuan PKH, Target 300 Ribu di 2026
Kementerian Sosial menargetkan pada tahun depan lebih dari 300 ribu KPM dalam PKH yang berhasil keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Kemensos Klaim 1 Tahun Prabowo, 77 Ribu Keluarga Tidak Lagi Dapat Bantuan PKH, Target 300 Ribu di 2026
Bagikan