DPRD DKI Kritik Alasan Disnakertrans Kekurangan Personel Awasi Perkantoran


Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menyayangkan alasan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) yang mengaku kesulitan melakukan pengawasan di perkantoran karena kekurangan personel.
"Nah ini kan yang sudah khawatirkan satu minggu dua minggu yang lalu, waspadai perkantoran cuma alasannya Disnaker, alasannya kurang personel," kata Baco saat dikonfirmasi, Kamis (30/7).
Baca Juga
Klaster Kantor Melonjak, Anak Buah Anies Tegaskan Tes COVID-19 Dibebankan di Perusahaan
Menurut Baco, bila kekurangan petugas untuk melakukan pengawalan protokol kesehatan di perusahaan alangkah baiknya petugas ditambah. Sehingga tidak terjadi klaster kasus corona di ibu kota.
"Ya kalau kurang personel ya tambah lah. Apa susahnya," tutur Baco Anggota Komisi A.

Baco menegaskan Disnakertrans harus gencar melakukan pengawasan di perkantoran dalam penerapan protap kesehatan COVID-19. Lanjut dia Disnakertrans juga diminta agar tidak segan-segan menindak perkantoran atau masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.
"Awasi itu seluruh perkantoran yang ada di gedung-gedung, mereka itu karyawannya masuk semua atau tidak, gimana? Dan kalau ada laporan harusnya cepat reaksi," papar dia.
Baca Juga
DKI Zona Merah COVID, Masjid Al Azhar Jaksel Tetap Gelar Salat Idul Adha
Baco mengungkapkan, kasus corona di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, sebab jumlah kasus COVID-19 di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara asal penyakit Tiongkok.
"Kita ini yang positif itu lebih dari China loh," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
