DPRD DKI Kritik Alasan Disnakertrans Kekurangan Personel Awasi Perkantoran

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 30 Juli 2020
DPRD DKI Kritik Alasan Disnakertrans Kekurangan Personel Awasi Perkantoran

Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menyayangkan alasan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) yang mengaku kesulitan melakukan pengawasan di perkantoran karena kekurangan personel.

"Nah ini kan yang sudah khawatirkan satu minggu dua minggu yang lalu, waspadai perkantoran cuma alasannya Disnaker, alasannya kurang personel," kata Baco saat dikonfirmasi, Kamis (30/7).

Baca Juga

Klaster Kantor Melonjak, Anak Buah Anies Tegaskan Tes COVID-19 Dibebankan di Perusahaan

Menurut Baco, bila kekurangan petugas untuk melakukan pengawalan protokol kesehatan di perusahaan alangkah baiknya petugas ditambah. Sehingga tidak terjadi klaster kasus corona di ibu kota.

"Ya kalau kurang personel ya tambah lah. Apa susahnya," tutur Baco Anggota Komisi A.

Fraksi Golkar desak Anies lakukan kajian sebelum lakukan relaksasi PSBB
Anggota DPRD DKI Fraksi Golkar Basri Baco. (MP/Asropih)

Baco menegaskan Disnakertrans harus gencar melakukan pengawasan di perkantoran dalam penerapan protap kesehatan COVID-19. Lanjut dia Disnakertrans juga diminta agar tidak segan-segan menindak perkantoran atau masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

"Awasi itu seluruh perkantoran yang ada di gedung-gedung, mereka itu karyawannya masuk semua atau tidak, gimana? Dan kalau ada laporan harusnya cepat reaksi," papar dia.

Baca Juga

DKI Zona Merah COVID, Masjid Al Azhar Jaksel Tetap Gelar Salat Idul Adha

Baco mengungkapkan, kasus corona di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, sebab jumlah kasus COVID-19 di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara asal penyakit Tiongkok.

"Kita ini yang positif itu lebih dari China loh," tutupnya. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Komisi A DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Bagikan