DPRD DKI Kritik Alasan Disnakertrans Kekurangan Personel Awasi Perkantoran

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 30 Juli 2020
DPRD DKI Kritik Alasan Disnakertrans Kekurangan Personel Awasi Perkantoran

Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menyayangkan alasan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) yang mengaku kesulitan melakukan pengawasan di perkantoran karena kekurangan personel.

"Nah ini kan yang sudah khawatirkan satu minggu dua minggu yang lalu, waspadai perkantoran cuma alasannya Disnaker, alasannya kurang personel," kata Baco saat dikonfirmasi, Kamis (30/7).

Baca Juga

Klaster Kantor Melonjak, Anak Buah Anies Tegaskan Tes COVID-19 Dibebankan di Perusahaan

Menurut Baco, bila kekurangan petugas untuk melakukan pengawalan protokol kesehatan di perusahaan alangkah baiknya petugas ditambah. Sehingga tidak terjadi klaster kasus corona di ibu kota.

"Ya kalau kurang personel ya tambah lah. Apa susahnya," tutur Baco Anggota Komisi A.

Fraksi Golkar desak Anies lakukan kajian sebelum lakukan relaksasi PSBB
Anggota DPRD DKI Fraksi Golkar Basri Baco. (MP/Asropih)

Baco menegaskan Disnakertrans harus gencar melakukan pengawasan di perkantoran dalam penerapan protap kesehatan COVID-19. Lanjut dia Disnakertrans juga diminta agar tidak segan-segan menindak perkantoran atau masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

"Awasi itu seluruh perkantoran yang ada di gedung-gedung, mereka itu karyawannya masuk semua atau tidak, gimana? Dan kalau ada laporan harusnya cepat reaksi," papar dia.

Baca Juga

DKI Zona Merah COVID, Masjid Al Azhar Jaksel Tetap Gelar Salat Idul Adha

Baco mengungkapkan, kasus corona di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, sebab jumlah kasus COVID-19 di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara asal penyakit Tiongkok.

"Kita ini yang positif itu lebih dari China loh," tutupnya. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Komisi A DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan