DPRD DKI Kritik Alasan Disnakertrans Kekurangan Personel Awasi Perkantoran
 Andika Pratama - Kamis, 30 Juli 2020
Andika Pratama - Kamis, 30 Juli 2020 
                Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menyayangkan alasan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) yang mengaku kesulitan melakukan pengawasan di perkantoran karena kekurangan personel.
"Nah ini kan yang sudah khawatirkan satu minggu dua minggu yang lalu, waspadai perkantoran cuma alasannya Disnaker, alasannya kurang personel," kata Baco saat dikonfirmasi, Kamis (30/7).
Baca Juga
Klaster Kantor Melonjak, Anak Buah Anies Tegaskan Tes COVID-19 Dibebankan di Perusahaan
Menurut Baco, bila kekurangan petugas untuk melakukan pengawalan protokol kesehatan di perusahaan alangkah baiknya petugas ditambah. Sehingga tidak terjadi klaster kasus corona di ibu kota.
"Ya kalau kurang personel ya tambah lah. Apa susahnya," tutur Baco Anggota Komisi A.
 
Baco menegaskan Disnakertrans harus gencar melakukan pengawasan di perkantoran dalam penerapan protap kesehatan COVID-19. Lanjut dia Disnakertrans juga diminta agar tidak segan-segan menindak perkantoran atau masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.
"Awasi itu seluruh perkantoran yang ada di gedung-gedung, mereka itu karyawannya masuk semua atau tidak, gimana? Dan kalau ada laporan harusnya cepat reaksi," papar dia.
Baca Juga
DKI Zona Merah COVID, Masjid Al Azhar Jaksel Tetap Gelar Salat Idul Adha
Baco mengungkapkan, kasus corona di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, sebab jumlah kasus COVID-19 di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara asal penyakit Tiongkok.
"Kita ini yang positif itu lebih dari China loh," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
 
                      APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
 
                      Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
 
                      Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
 
                      Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
 
                      Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
 
                      Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
 
                      DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
 
                      Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
 
                      




