DPRD DKI Jakarta Ganti Istilah di APBD DKI 2021

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 27 November 2020
DPRD DKI Jakarta Ganti Istilah di APBD DKI 2021

Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta. (ANTARA/Ricky Prayoga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD dan Pemprov DKI DKI Jakarta telah menyetujui nilai Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp82,5 triliun.

KUA-PPAS 2021 menjadi dasar Pemda DKI menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) tentang APBD 2021 yang akan dibahas kembali bersama DPRD.

Baca Juga

Fitra Desak BPK Audit Anggaran APBD DKI 2020 yang Dibahas di Puncak

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI, M Taufik Zoelkifli, atau biasa dipanggil MTZ menjelaskan, ada sejumlah pembaruan dari Raperda APBD 2021 ini.

Pertama, secara nomenklatur, tidak dikenal lagi ada istilah belanja langsung dan belanja tidak langsung. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

"Sekarang, istilah yang digunakan dalam pengeluaran daerah, adalah belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga. Pembaruan ini dibagi-bagi berdasarkan pemanfaatannya," jelas MTZ di Jakarta.

Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp82,5 triliun atau meningkat 30,4 persen dibandingkan dengan Perubahan APBD 2020.

Besaran Raperda APBD DKI 2021 Rp82,5 triliun ini meningkat 30,4 persen dibandingkan dengan Perubahan APBD 2020 yang hanya Rp63,23 triliun. Anggaran 2020 anjlok karena akibat pandemi COVID-19.

"Ini tentu sebuah hasil yang menggembirakan dari kerja keras semua kalangan yang bertahan dari pandemi," sebut MTZ.

Untuk diketahui, pendapatan daerah pada perubahan terakhir APBD 2020 hanya sekitar 38,08 triliun saja. Sedangkan, pada Raperda APBD 2021, meningkat 89,6 persen menjadi 72,20 triliun.

Memang angka APBD 2021 tidak akan setinggi APBD 2020 sebelum perubahan. Hal ini dikarenakan belum semua sektor PAD pulih dengan sempurna.

Maka, menurut MTZ lagi, penting untuk sejenak lakukan relaksasi pajak dan juga relaksasi target-target pendapatan lain.

"Misalnya, dari kekayaan daerah yang dipisahkan, melalui setoran dividen BUMD, kita hanya anggarkan pemasukan 660,34 miliar saja. Tahun lalu, kita canangkan 750 miliar," urainya dengan detail.

Pihaknya optimis, bahwa APBD 2021 akan membawa perbaikan bagi DKI Jakarta dengan cepat. Sejumlah pembaruan dan fokus anggaran yang ada, sudah dimatangkan menghadapi kondisi pemulihan ini. (Asp)

Baca Juga

APBD 2021 Dibahas, PSI Prediksi Tunjangan PNS DKI Kembali Dipotong

#DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI #APBD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga memastikan nasib para nelayan akan tetap diperhatikan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini
Inisiatif ini muncul setelah sebuah video viral di media sosial yang menunjukkan penumpang melompati pagar pembatas di Stasiun Cikini
Angga Yudha Pratama - Senin, 15 September 2025
'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Relokasi ini merupakan bagian dari rencana penataan kawasan Barito yang akan diubah menjadi Taman Bendera Pusaka
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Tanggul beton laut di Cilincing kini menjadi masalah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera memanggil PT KCN.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Bagikan