Andika Pratama
MerahPutih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI mempertanyakan Pemprov DKI terkait perhitungan belanja pegawai untuk membayar tunjangan PNS tahun 2021 yang hanya dianggarkan sebesar Rp 22,8 triliun.
Padahal Mei lalu Gubernur Anies Baswedan mengumumkan adanya pemotongan tunjangan PNS sebesar 75 persen yang membuat nilai belanja pegawai di APBD 2020 berubah dari Rp 20,8 T menjadi Rp 16 triliun, atau turun Rp 4,8 triliun.
"Sisa 25 persen tunjangan inilah yang dijanjikan akan diberikan pada 2021," ujar anggota Fraksi PSI DKI Jakarta, Viani Limardi di Jakarta, Kamis (5/11).
Baca Juga
Dua Kali Rapat di Puncak, DPRD dan Pemprov DKI Belum Bahas APBD 2021
Viani pun kembali mempertanyakan komitmen Gubernur Anies untuk melunasi janji tunjangan PNS karena tidak tercermin pada anggaran tahun 2021.
“Kita asumsikan kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai tahun 2021 dan 2020 adalah sama, yaitu Rp 20,8 triliun. Jika ditambah dengan Rp 4,8 triliun, maka seharusnya total nilai belanja pegawai tahun 2021 adalah Rp 25,6 triliun. Tapi mengapa hanya dianggarkan Rp 22,8 triliun? Artinya ada kekurangan anggaran belanja pegawai sebesar Rp 2,8 triliun,” paparnya.
Ia pun meminta kepada Pemda DKI untuk lebih cermat menghitung target pajak dan belanja pegawai.
"Jika perhitungan kami benar, maka nanti anggaran bisa defisit cukup besar dan penghasilan PNS lagi-lagi dipotong. Kasihan para PNS harus menanggung beban berat di tengah situasi yang sulit ini,” pungkas Viani.
Baca Juga
DPRD DKI Kembali Bahas APBD 2021 di Puncak, Gembong: Cari Ketenangan
Untuk diketahui, DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI sudah mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, pada Rabu (4/11) kemarin di Puncak Bogor. (Asp)
