Dua Kali Rapat di Puncak, DPRD dan Pemprov DKI Belum Bahas APBD 2021


Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta belum melaksanakan rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Tahun Anggaran 2020.
Saat ini, Eksekutif dan Legislatif tengah menggelar rapat pembahasan terkait APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
"Belum (rapat pembahasan APBD DKI Tahun Anggaran 2020). Menyelesaikan dulu APBD Perubahan," ujar Anggota Komisi A DPRD DKI, Gembong warsono, saat dikonfirmasi, Senin (26/10).
Baca Juga
DPRD pun merencanakan pelaksanaan pembahasan APBD DKI Tahun Anggaran 2021 pada November, setelah rampung melaksanakan pembahasan APBD Perubahan.
"Mudah-mudahan APBD Perubahan segera bisa dituntaskan sebelum akhir bulan sehingga awal November kita bisa mulai bahas APBD 2021," tuturnya
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diingatkan oleh Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia terkait dampak yang ditimbulkan jika terjadi keterlambatan APBD Tahun Anggaran 2021.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusunan APBD 2021 adalah pada awal bulan Juli. Namun hingga kini, jadwal pembahasan Kebijakan Umum dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPPAS) dan APBD Perubahan DKI belum rampung.
"Ini berarti bahwa sudah masuk hitungan ketiga bulan keterlambatan pembahasan KU-PPAS APBD 2021 dan sekarang belum ada tanda-tanda pembahasan akan dilakukan," ujar Direktur Kopel Indonesia Anwar Razak dalam keterangan tertulisnya.
Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa batas penetapan APBD, yaitu satu bulan sebelum tahun anggaran berikutnya.
"Berarti bulan November 2020 APBD 2021 sudah harus selesai," papar dia.
Hingga sekarang, kata Razak, belum ada tanda-tanda bahwa pembahasan KUPPAS APBD 2021 akan segera dimulai sehingga bisa jadi akan molor lagi hingga akhir bulan Oktober ini.
Baca Juga
Anies Gunakan Dana PEN untuk Proyek TIM dan JIS, PDIP: Sebaiknya UMKM Digalakkan
Melihat kondisi tersebut, kata dia, bisa jadi pembahasan APBD 2021 DKI Jakarta akan terancam molor seperti tahun-tahun sebelumnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
