Dua Kali Rapat di Puncak, DPRD dan Pemprov DKI Belum Bahas APBD 2021

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 26 Oktober 2020
Dua Kali Rapat di Puncak, DPRD dan Pemprov DKI Belum Bahas APBD 2021

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta belum melaksanakan rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Tahun Anggaran 2020.

Saat ini, Eksekutif dan Legislatif tengah menggelar rapat pembahasan terkait APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Belum (rapat pembahasan APBD DKI Tahun Anggaran 2020). Menyelesaikan dulu APBD Perubahan," ujar Anggota Komisi A DPRD DKI, Gembong warsono, saat dikonfirmasi, Senin (26/10).

Baca Juga

DPRD dan Pemprov DKI Kembali Bahas APBD-P 2020 di Puncak

DPRD pun merencanakan pelaksanaan pembahasan APBD DKI Tahun Anggaran 2021 pada November, setelah rampung melaksanakan pembahasan APBD Perubahan.

"Mudah-mudahan APBD Perubahan segera bisa dituntaskan sebelum akhir bulan sehingga awal November kita bisa mulai bahas APBD 2021," tuturnya

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diingatkan oleh Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia terkait dampak yang ditimbulkan jika terjadi keterlambatan APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusunan APBD 2021 adalah pada awal bulan Juli. Namun hingga kini, jadwal pembahasan Kebijakan Umum dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPPAS) dan APBD Perubahan DKI belum rampung.

"Ini berarti bahwa sudah masuk hitungan ketiga bulan keterlambatan pembahasan KU-PPAS APBD 2021 dan sekarang belum ada tanda-tanda pembahasan akan dilakukan," ujar Direktur Kopel Indonesia Anwar Razak dalam keterangan tertulisnya.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa batas penetapan APBD, yaitu satu bulan sebelum tahun anggaran berikutnya.

"Berarti bulan November 2020 APBD 2021 sudah harus selesai," papar dia.

Hingga sekarang, kata Razak, belum ada tanda-tanda bahwa pembahasan KUPPAS APBD 2021 akan segera dimulai sehingga bisa jadi akan molor lagi hingga akhir bulan Oktober ini.

Baca Juga

Anies Gunakan Dana PEN untuk Proyek TIM dan JIS, PDIP: Sebaiknya UMKM Digalakkan

Melihat kondisi tersebut, kata dia, bisa jadi pembahasan APBD 2021 DKI Jakarta akan terancam molor seperti tahun-tahun sebelumnya. (Asp)

#APBD DKI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan