Dua Kali Rapat di Puncak, DPRD dan Pemprov DKI Belum Bahas APBD 2021

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 26 Oktober 2020
Dua Kali Rapat di Puncak, DPRD dan Pemprov DKI Belum Bahas APBD 2021

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta belum melaksanakan rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Tahun Anggaran 2020.

Saat ini, Eksekutif dan Legislatif tengah menggelar rapat pembahasan terkait APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Belum (rapat pembahasan APBD DKI Tahun Anggaran 2020). Menyelesaikan dulu APBD Perubahan," ujar Anggota Komisi A DPRD DKI, Gembong warsono, saat dikonfirmasi, Senin (26/10).

Baca Juga

DPRD dan Pemprov DKI Kembali Bahas APBD-P 2020 di Puncak

DPRD pun merencanakan pelaksanaan pembahasan APBD DKI Tahun Anggaran 2021 pada November, setelah rampung melaksanakan pembahasan APBD Perubahan.

"Mudah-mudahan APBD Perubahan segera bisa dituntaskan sebelum akhir bulan sehingga awal November kita bisa mulai bahas APBD 2021," tuturnya

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diingatkan oleh Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia terkait dampak yang ditimbulkan jika terjadi keterlambatan APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusunan APBD 2021 adalah pada awal bulan Juli. Namun hingga kini, jadwal pembahasan Kebijakan Umum dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPPAS) dan APBD Perubahan DKI belum rampung.

"Ini berarti bahwa sudah masuk hitungan ketiga bulan keterlambatan pembahasan KU-PPAS APBD 2021 dan sekarang belum ada tanda-tanda pembahasan akan dilakukan," ujar Direktur Kopel Indonesia Anwar Razak dalam keterangan tertulisnya.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa batas penetapan APBD, yaitu satu bulan sebelum tahun anggaran berikutnya.

"Berarti bulan November 2020 APBD 2021 sudah harus selesai," papar dia.

Hingga sekarang, kata Razak, belum ada tanda-tanda bahwa pembahasan KUPPAS APBD 2021 akan segera dimulai sehingga bisa jadi akan molor lagi hingga akhir bulan Oktober ini.

Baca Juga

Anies Gunakan Dana PEN untuk Proyek TIM dan JIS, PDIP: Sebaiknya UMKM Digalakkan

Melihat kondisi tersebut, kata dia, bisa jadi pembahasan APBD 2021 DKI Jakarta akan terancam molor seperti tahun-tahun sebelumnya. (Asp)

#APBD DKI #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Serapan Belanja APBD DKI 2026 Baru 54,39 Persen, Perangkat Daerah Diminta Gercep Selesaikan Kegiatan
Perangkat daerah diminta mempercepat penyelesaian kegiatan agar realisasi anggaran tidak menumpuk pada November dan Desember.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
Serapan Belanja APBD DKI 2026 Baru 54,39 Persen, Perangkat Daerah Diminta Gercep Selesaikan Kegiatan
Indonesia
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Persoalan tersebut bermula ketika pembahasan APBD 2026 dilakukan pada 2025. Saat itu, besaran UMP Jakarta 2026 belum ditetapkan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
DPRD DKI dan TAPD menyepakati Perubahan APBD 2026 sebesar Rp 79,56 triliun. Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bansos tetap dijaga.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
Pramono: Pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas Dimulai Paling Lambat Januari 2027
Gubernur DKI Pramono Anung menargetkan pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas dimulai Januari 2027 dan rampung pada Agustus 2028.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Pramono: Pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas Dimulai Paling Lambat Januari 2027
Bagikan