Anies Gunakan Dana PEN untuk Proyek TIM dan JIS, PDIP: Sebaiknya UMKM Digalakkan
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak (Foto: dprdjakarta.go.id)
Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta mengkritik langkah Pemprov DKI yang menggunakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp12,5 triliun untuk proyek TIM dan stadion JIS ketimbang membangkitkan perekonomian warga.
Anggota DPRD Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak mengatakan, harusnya dana triliunan rupiah dari pemerintah pusat itu dialokasikan dalam menggeliatkan ekonomi masyarakat Jakarta dengan memberikan dana tunai ke UMKM.
Baca Juga:
"Mantan Menkeu mengatakan bahwa sebaiknya UMKM digalakkan, dan dana tunai diberikan," ujar Gilber di Jakarta, Senin (26/10).
Gilbert mengingatkan Pemprov DKI memberikan uang tunai ke UMKM bukan seperti sekarang ini dengan sebuah sembako. Uang tunai itu diyakininya dapat membantu warga untuk modal usaha.
Mantan Wakil Rektor UKI itu menyayangkan Gubernur Anies yang mengalokasi dana PEN sebesar Rp200 miliar diberikan untuk proyek TIM yang bermasalah sejak awal, dan proyek mercu suar Jakarta Internasional Stadium (JIS) sebesar Rp1.182 triliun.
Menurutnya, keputusan itu sangat melukai perasaan rakyat. Sebab ia menilai tidak sedikitpun ada rencana alokasi dana langsung bagi rakyat dari Pinjaman PEN.
"Padahal terminologi yang digunakan adalah untuk pemulihan ekonomi," terangnya.
Baca Juga:
Anies Buat Jalur Sepeda di Jalan Tol, Gerindra: Mau Ngapain?
Disamping itu ia mengomentari keputusan Anies yang memperpanjang kembali PSBB transisi selama 14 hari. Sebab kbijakan PSBB transisi, kata Gilbert, jelas tidak gagal menekan penularan COVID-19.
"Dampak pandemi COVID-19 sangat luas, tetapi paling nyata di sektor kesehatan dan ekonomi. Jumlah penderita sangat besar melebihi daya tampung RS, disertai jumlah kematian yang tinggi dan membutuhkan lahan pemakaman baru karena daya tampung lahan yang ada sudah terbatas," pungkasnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun