Anies Gunakan Dana PEN untuk Proyek TIM dan JIS, PDIP: Sebaiknya UMKM Digalakkan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 26 Oktober 2020
Anies Gunakan Dana PEN untuk Proyek TIM dan JIS, PDIP: Sebaiknya UMKM Digalakkan

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak (Foto: dprdjakarta.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta mengkritik langkah Pemprov DKI yang menggunakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp12,5 triliun untuk proyek TIM dan stadion JIS ketimbang membangkitkan perekonomian warga.

Anggota DPRD Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak mengatakan, harusnya dana triliunan rupiah dari pemerintah pusat itu dialokasikan dalam menggeliatkan ekonomi masyarakat Jakarta dengan memberikan dana tunai ke UMKM.

Baca Juga:

Kadishub DKI: Jalur Sepeda di Jalan Tol Khusus Road Bike

"Mantan Menkeu mengatakan bahwa sebaiknya UMKM digalakkan, dan dana tunai diberikan," ujar Gilber di Jakarta, Senin (26/10).

Gilbert mengingatkan Pemprov DKI memberikan uang tunai ke UMKM bukan seperti sekarang ini dengan sebuah sembako. Uang tunai itu diyakininya dapat membantu warga untuk modal usaha.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Dirut PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan saat groundbreaking rumah dp 0
Gubernur DKI Anies Baswedan bersama Dirut PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan saat groundbreaking rumah DP 0 rupiah (MP/Asropih)

Mantan Wakil Rektor UKI itu menyayangkan Gubernur Anies yang mengalokasi dana PEN sebesar Rp200 miliar diberikan untuk proyek TIM yang bermasalah sejak awal, dan proyek mercu suar Jakarta Internasional Stadium (JIS) sebesar Rp1.182 triliun.

Menurutnya, keputusan itu sangat melukai perasaan rakyat. Sebab ia menilai tidak sedikitpun ada rencana alokasi dana langsung bagi rakyat dari Pinjaman PEN.

"Padahal terminologi yang digunakan adalah untuk pemulihan ekonomi," terangnya.

Baca Juga:

Anies Buat Jalur Sepeda di Jalan Tol, Gerindra: Mau Ngapain?

Disamping itu ia mengomentari keputusan Anies yang memperpanjang kembali PSBB transisi selama 14 hari. Sebab kbijakan PSBB transisi, kata Gilbert, jelas tidak gagal menekan penularan COVID-19.

"Dampak pandemi COVID-19 sangat luas, tetapi paling nyata di sektor kesehatan dan ekonomi. Jumlah penderita sangat besar melebihi daya tampung RS, disertai jumlah kematian yang tinggi dan membutuhkan lahan pemakaman baru karena daya tampung lahan yang ada sudah terbatas," pungkasnya. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #COVID-19
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Langkah ini diambil agar Pemprov DKI Jakarta memiliki payung hukum yang kuat dalam menangani persoalan mendesak yang bersentuhan langsung dengan rakyat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Bagikan