DPRD Desak Hunian DP 0 Persen Pemprov DK di Cilangkap Rampung Lebih Cepat

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 14 Desember 2019
 DPRD Desak Hunian DP 0 Persen Pemprov DK di Cilangkap Rampung Lebih Cepat

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - DPRD DKI Jakarta berharap pembangunan Hunian DP 0 rupiah Nuansa Cilangkap, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dapat selesai lebih cepat.

PD Pembangunan Sarana Jaya selaku pihak yang membangun hunian tersebut menargetkan pembangunan hunian DP Rp 0 di Cilangkap itu dapat selesai dalam 18 bulan atau pada 2021.

Baca Juga:

Riset Ungkap Progam Rumah DP 0 Rupiah Mubazir, Anies: Saya dulu juga Surveyor

"Bagus, (pembangunan) itu memang ada di daerah yang dibutuhkan. Jadi warga DKI yang belum punya rumah segera punya rumah. Makanya kita berharap pembangunan lebih cepat lagi, tetapi tidak mengurangi kualitas pastinya," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi Jumat (13/12).

Hunian DP 0 rupiah didesak supaya dipercepat pembangunannya oleh DPRD DKI Jakarta
Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan hunian DP nol rupiah di Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur, Senin (29/7) (ANTARA FOTO/Adnan Nanda)

Program rumah DP 0 persen di Cilangkap ini merupakan yang kedua kalinya dibangun Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya, rumah DP 0 persen sudah sudah dibangun dan telah dihuni kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Suhaimi menilai, dengan percepatan pembangunan, maka realiasasi atas penyertaan modal daerah (PMD) yang diberikan DPRD kepada Sarana Jaya di APBD 2020 bermanfaat bagi warga.

"Lewat pembangunan ini, dukungan kita terhadap anggaran yang diberikan itu terlihat nyata direalisasikan," ungkapnya.

Suhaimi berharap nantinya peraturan teknis atau syarat warga untuk mendapatkan hunian ini dipermudah oleh pihak Bank serta pengelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.

"Saya meminta untuk mendapatkan rumah itu caranya dipermudah. Karena kemarin kita menerima keluhan soal perbankan, jadi saya harap cara dan syarat dari perbankan diperbaiki. Dari sisi keuangan tidak menyalahinaturan, tetapi dari sisi kemasyarakatannya juga gampang," terangnya.

Baca Juga:

Anies Bakal Kaji Rumah DP 0 Persen, Ada Apa?

Rumah dengan DP 0 persen akan dibangun secara vertikal, seperti apartemen. Rumah itu tidak bisa dibangun dengan rumah tapak karena keterbatasan lahan di ibu kota. Nantinya ada 800 unit hunian di lahan seluas 2,9 hektare yang akan digarap PD Pembangunan Sarana Jaya.(Asp)

Baca Juga:
#RUmah DP 0 Persen #Rumah Dp 0 Rupiah #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Proses pembebasan lahan yang berjalan secara bertahap sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
Yusuf Abdillah - Senin, 14 September 2026
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Bagikan