DPRD Desak Hunian DP 0 Persen Pemprov DK di Cilangkap Rampung Lebih Cepat

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 14 Desember 2019
 DPRD Desak Hunian DP 0 Persen Pemprov DK di Cilangkap Rampung Lebih Cepat

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - DPRD DKI Jakarta berharap pembangunan Hunian DP 0 rupiah Nuansa Cilangkap, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dapat selesai lebih cepat.

PD Pembangunan Sarana Jaya selaku pihak yang membangun hunian tersebut menargetkan pembangunan hunian DP Rp 0 di Cilangkap itu dapat selesai dalam 18 bulan atau pada 2021.

Baca Juga:

Riset Ungkap Progam Rumah DP 0 Rupiah Mubazir, Anies: Saya dulu juga Surveyor

"Bagus, (pembangunan) itu memang ada di daerah yang dibutuhkan. Jadi warga DKI yang belum punya rumah segera punya rumah. Makanya kita berharap pembangunan lebih cepat lagi, tetapi tidak mengurangi kualitas pastinya," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi Jumat (13/12).

Hunian DP 0 rupiah didesak supaya dipercepat pembangunannya oleh DPRD DKI Jakarta
Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan hunian DP nol rupiah di Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur, Senin (29/7) (ANTARA FOTO/Adnan Nanda)

Program rumah DP 0 persen di Cilangkap ini merupakan yang kedua kalinya dibangun Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya, rumah DP 0 persen sudah sudah dibangun dan telah dihuni kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Suhaimi menilai, dengan percepatan pembangunan, maka realiasasi atas penyertaan modal daerah (PMD) yang diberikan DPRD kepada Sarana Jaya di APBD 2020 bermanfaat bagi warga.

"Lewat pembangunan ini, dukungan kita terhadap anggaran yang diberikan itu terlihat nyata direalisasikan," ungkapnya.

Suhaimi berharap nantinya peraturan teknis atau syarat warga untuk mendapatkan hunian ini dipermudah oleh pihak Bank serta pengelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.

"Saya meminta untuk mendapatkan rumah itu caranya dipermudah. Karena kemarin kita menerima keluhan soal perbankan, jadi saya harap cara dan syarat dari perbankan diperbaiki. Dari sisi keuangan tidak menyalahinaturan, tetapi dari sisi kemasyarakatannya juga gampang," terangnya.

Baca Juga:

Anies Bakal Kaji Rumah DP 0 Persen, Ada Apa?

Rumah dengan DP 0 persen akan dibangun secara vertikal, seperti apartemen. Rumah itu tidak bisa dibangun dengan rumah tapak karena keterbatasan lahan di ibu kota. Nantinya ada 800 unit hunian di lahan seluas 2,9 hektare yang akan digarap PD Pembangunan Sarana Jaya.(Asp)

Baca Juga:
#RUmah DP 0 Persen #Rumah Dp 0 Rupiah #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Relokasi ini merupakan bagian dari rencana penataan kawasan Barito yang akan diubah menjadi Taman Bendera Pusaka
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Tanggul beton laut di Cilincing kini menjadi masalah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera memanggil PT KCN.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Berbagai program dan pembangunan infrastruktur terus dilakukan untuk mendukung target tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Bagikan