Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Isu rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali mencuat di tengah dinamika ekonomi global. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai kondisi anggaran negara saat ini masih cukup kuat untuk menjaga stabilitas.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Wihadi Wiyanto, menyatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih memiliki daya tahan untuk meredam tekanan eksternal, termasuk di sektor energi.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas usulan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, yang mendorong kenaikan harga BBM guna menekan beban subsidi dan defisit anggaran.
Menurut Wihadi, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan dan belanja negara, tetapi juga sebagai alat stabilisasi ekonomi yang mampu meredam dampak gejolak global.
“APBN sangat mampu bekerja sebagai shock absorber untuk menahan tekanan global, khususnya dari sektor energi, agar tidak langsung membebani masyarakat,” ujar Wihadi kepada wartawan di Jakarta dikutip Senin (13/4).
Baca juga:
Stok BBM Aman Terkendali, Penyelewengan BBM Bakal Dijerat Pakai Pasal Korupsi
Ia menambahkan, fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga dengan baik. Hal ini tercermin dari inflasi yang terkendali pada level 3,48 persen pada Maret 2026, pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 sebesar 5,39 persen, serta purchasing managers’ index (PMI) manufaktur yang tetap berada pada zona ekspansif.
Selain itu, kondisi APBN dinilai masih berada dalam koridor sehat. Defisit anggaran tetap terkendali dan rasio utang berada pada level aman.
Hingga Maret 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp 574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan (year on year/yoy). Dengan capaian tersebut, pemerintah dinilai memiliki ruang fiskal untuk menambah anggaran subsidi BBM di tengah tren kenaikan harga minyak dunia.
“APBN memiliki fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian anggaran prioritas melalui refocusing sehingga defisit tetap terjaga di bawah 3 persen meskipun menghadapi tekanan global,” jelasnya.
Baca juga:
Waka Banggar DPR dari Gerindra Pertanyakan Motif JK Usul Naikkan Harga BBM
Wihadi mengungkapkan DPR telah menerima penjelasan pemerintah terkait langkah penajaman atau refocusing anggaran melalui efisiensi belanja nonprioritas guna memperkuat subsidi energi. Kebijakan ini dinilai penting untuk mencegah dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional.
Politikus Partai Gerindra itu menilai kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi merupakan langkah strategis untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
“APBN masih berjalan dengan baik. Keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM justru dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan potensi penerimaan negara,” pungkasnya. (Knu)
