DPR Tetap Lakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Dubes saat PPKM Darurat

MerahPutih.com - Proses uji kepatutan dan kelayakan (Fit & Proper Test) terhadap calon duta besar luar Biasa dan berkuasa penuh (LBBP) Republik Indonesia (RI) untuk negara-negara sahabat, akan tetap berjalan sesuai jadwal di saat pelaksanaan PPKM darurat.

"Keputusan ini sesuai hasil rapat internal Komisi I DPR," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (6/7).

Baca Juga:

Terawan Nolak, Fadjroel Rachman Masuk Daftar Nama Calon Dubes

Meutya mengatakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon duta besar itu akan berlangsung selama tiga hari, yakni dari tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2021. Total ada enam sesi uji untuk peserta dan secara garis besar mekanisme uji kepatutan dan kelayakan ini akan dilakukan secara tertutup.

"Masing-masing calon duta besar akan menyampaikan visi dan misi selama tujuh menit dan dilanjutkan oleh sesi pendalaman. Pendalaman dilakukan oleh perwakilan masing-masing fraksi kepada setiap calon duta besar dengan total alokasi waktu tidak lebih dari 10 menit," ujarnya.

Meutya menjelaskan, pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan calon duta besar RI ini akan tetap mempertimbangkan aspek keamanan kesehatan yakni dengan mematuhi standar protokol kesehatan yang ketat.

"Komisi I DPR RI akan melakukan adjustment atau penyesuaian terhadap jumlah peserta rapat, waktu bicara peserta rapat serta layout penempatan peserta rapat. Ditargetkan selesai paling lama dua jam setengah untuk satu sesinya, dimana para calon duta besar diwajibkan untuk hadir secara fisik, " kata Meutya.

Meutya Hafid menegaskan, pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan calon Duta Besar LBBP untuk negara-negara sahabat perlu dilakukan meski di tengah-tengah penerapan PPKM Darurat guna tetap mendukung diplomasi luar negeri yang efektif.

"Dalam rapat internal komisi I memutuskan uji itu untuk tetap dijalankan meskipun di masa PPKM darurat, mengingat bahwa diplomasi luar negeri di era COVID-19 ini sangat penting, keterkaitan dengan vaksin dan kerjasama kesehatan serta ekonomi," jelasnya. (Pon)

Baca Juga:

Terawan Mundur dari Bursa Calon Dubes, DPR Minta Pemerintah Siapkan Pengganti