DPR Tekan Pemerintah Perkuat Mitigasi Kesehatan dan Perkuat Layanan Medis Hadapi Efek El Nino

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 07 April 2026
DPR Tekan Pemerintah Perkuat Mitigasi Kesehatan dan Perkuat Layanan Medis Hadapi Efek El Nino

Ilustrasi cuaca ekstrem. foto Freepik

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Fenomena El Nino 2026 memerlukan kesiapsiagaan pemerintah guna melindungi kesehatan masyarakat dari risiko penyakit akibat perubahan cuaca ekstrem dan kemarau panjang.

Peningkatan mitigasi ini berfungsi menekan lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) serta gangguan kesehatan lainnya yang muncul saat suhu meningkat drastis.

Baca juga:

Pemerintah Ngaku sudah Berpengalaman Hadapi El Nino Godzilla

Ancaman ISPA dan Dehidrasi di Musim Kemarau

Fenomena El Nino identik dengan musim kemarau panjang yang memicu berbagai persoalan medis serius bagi kelompok rentan. Selain kekeringan lahan, kondisi ini meningkatkan potensi dehidrasi dan gangguan pernapasan akibat penurunan kualitas udara.

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengingatkan agar seluruh pihak tidak meremehkan dampak perubahan iklim ini.

“Kita harus siap sejak awal. Dampak El Nino ini tidak hanya soal kekeringan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan,” tegas Edy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (7/4).

Penguatan Fasilitas Kesehatan Dasar

Langkah antisipatif dari pemerintah pusat maupun daerah menjadi kunci agar dampak kesehatan tidak meluas ke berbagai wilayah. Salah satu strategi utama melibatkan penguatan layanan kesehatan dasar pada tingkat Puskesmas guna menjamin ketersediaan logistik medis bagi warga.

Edy menekankan perlunya kesiapan tenaga medis dan stok obat-obatan yang memadai di seluruh daerah terdampak.

“Puskesmas dan fasilitas kesehatan harus disiapkan, termasuk tenaga kesehatan, obat-obatan, serta alat pelindung seperti masker,” jelas Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Baca juga:

Kekeringan Ekstrem El Nino Godzilla, Menteri Amran Klaim Stok Pangan RI Aman hingga 11 Bulan

Selain kesiapan fasilitas, koordinasi lintas sektor antara Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah harus berjalan harmonis. Masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi masif mengenai pola hidup sehat, menjaga hidrasi tubuh, serta membatasi aktivitas luar ruangan saat polusi meningkat.

“Jangan sampai kita terlambat merespons. Mitigasi harus dilakukan sejak dini agar dampaknya bisa diminimalisir,” tutup Edy.

#Dampak El Nino #Apa Itu El Nino #Fenomena El Nino #Kekeringan #Bencana Kekeringan #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly (Amure) menanggapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikasi imunisasi lengkap dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Indonesia
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Penaikan HET harus diikuti langkah pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan oknum untuk menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Indonesia
BMKG Prediksi Kemarau 2026 Berlangsung hingga Tujuh Bulan di Sejumlah Wilayah
BMKG memprediksi musim kemarau 2026 lebih kering dari normal seiring potensi El Nino. Jawa Barat diperkirakan mengalami puncak kemarau pada Agustus.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
BMKG Prediksi Kemarau 2026 Berlangsung hingga Tujuh Bulan di Sejumlah Wilayah
Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Bagikan