DPR Tegaskan RUU Sisdiknas Bakal Berpihak ke Para Pengajar, Termasuk Mengatur Taraf Hidup Pendidik

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 24 April 2026
DPR Tegaskan RUU Sisdiknas Bakal Berpihak ke Para Pengajar, Termasuk Mengatur Taraf Hidup Pendidik

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Revisi RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjadi fokus utama Komisi X DPR RI saat ini guna menjamin kesejahteraan guru dan kesejahteraan guru PAUD di seluruh Indonesia.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan pihaknya tengah memacu pembahasan perubahan aturan agar lebih berpihak kepada para pengajar. Aspirasi dari daerah akan menjadi bahan bakar utama dalam menyusun poin-poin krusial pada draf undang-undang yang baru.

"Karena saat ini Komisi X sedang melakukan revisi undang-undang Sisdiknas, beberapa hal yang menjadi aspirasi, termasuk kesejahteraan dan kompetensi guru di sini, itu juga tadi dikemukakan," jelas Hetifah, Kamis (23/4).

Baca juga:

Kasus Guru Atun, Komisi X DPR: jangan Ada lagi Siswa yang Menghina Pendidik

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menambahkan bahwa temuan di lapangan akan menjadi pertimbangan strategis nasional. Aturan tersebut tidak hanya berdampak bagi Kabupaten Toba, tetapi juga menciptakan perubahan masif bagi sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Kondisi ironis masih menyelimuti nasib guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menerima honorarium jauh di bawah standar layak. Padahal, sektor ini merupakan fondasi utama pembentukan karakter anak bangsa.

Fakta ini mendorong Komisi X untuk segera melakukan intervensi melalui instrumen undang-undang agar ketimpangan kualitas hidup pengajar tidak terus berlanjut.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, memastikan bahwa timnya akan mengawal ketat isu penggajian ini melalui Panitia Kerja (Panja).

Baca juga:

DPR Desak RUU Sisdiknas Masukkan Nutrisi Mental dan Spiritual Siswa

Ia menekankan pentingnya memasukkan kepastian taraf hidup pendidik ke dalam pasal-pasal yang sedang digodok.

"Tentu saja karena sekarang sedang ada Panja RUU Sisdiknas maka isu-isu yang kita bahas hari ini terkait dengan gaji guru, khususnya guru PAUD, bisa langsung kita akomodir di pasal-pasal RUU Sisdiknas," tegas Kurniasih.

Selain urusan gaji, parlemen juga mengevaluasi jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) agar lebih adaptif dengan kebutuhan SDM di daerah. Langkah komprehensif ini diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan memberikan keadilan nyata bagi seluruh pahlawan tanpa tanda jasa.

#UU Sisdiknas #Guru #Gaji Guru #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
242.482 Guru PPPK Bakal Ditempatkan Ulang, Disesuaikan Kebutuhan Daerah
Kemendikdasmen mengupayakan penempatan tetap berada dalam wilayah kewenangan pemerintah daerah masing-masing dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
242.482 Guru PPPK Bakal Ditempatkan Ulang, Disesuaikan Kebutuhan Daerah
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Bagikan