DPR Soroti Dugaan Intervensi Kepala Daerah kepada ASN di Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 28 November 2023
DPR Soroti Dugaan Intervensi Kepala Daerah kepada ASN di Pemilu 2024

Ilustrasi Pemilu 2024. ANTARA/ilustrator/Kliwon

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepala Daerah dituntut netral selama Pemilu 2024. Salah satunya dengan tak melakukan pemaksaan terhadap pegawainya untuk memilih calon tertentu.


Anggota Komisi II DPR RI Rosiyati MH Thamrin meminta agar kepala daerah tidak melakukan intervensi kepada para pegawainya untuk memilih salah satu kandidat atau partai tertentu.

Baca Juga:

Wapres Ma'ruf Amin Minta Bawaslu Awasi dengan Ketat Netralitas Kepala Daerah

Hal ini untuk menjaga netralitas ASN, dan menjunjung asas jujur adil dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Saya minta untuk kepala daerah itu jangan mengintervensi ASN supaya memilih salah satu kandidat atau satu partai. Jadi biarkan mereka ASN memilih berdasarkan hasil hati nuraninya," ujar Rosi dikutip di Jakarta, Selasa (28/11).

Masih adanya beberapa tindak kecurangan yang ia dengar baik yang dilakukan oleh kepala daerah, kepala desa/lurah di beberapa daerah ini sangat disayangkan olehnya.

Rosi pun berharap pada pesta demokrasi ini, kecurangan intervensi tersebut untuk dapat ditindak tegas agar ASN tidak memiliki rasa ketakutan dan terpaksa.

Baca Juga:

Mendagri Ancam Copot Penjabat Kepala Daerah yang Tak Mampu Atasi Inflasi

“Saya harap ASN jangan takut dalam menentukan pilihan. Kena kalau kita salah menentukan, itu kan dosanya 5 tahun”

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga meminta berbagai pihak penyelenggara Pemilu 2024 untuk mempersiapkan dan mengawasi berjalannya proses Pemilu dengan sebaik-baiknya.

Hal itu agar penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berjalan sesuai asas Pemilu yakni Luberjurdil dan menjadikan Indonesia yang lebih baik lagi.

"Jadi jangan takut terhadap intimidasi, kita di bilik suara itu tidak ada yang lihat, hanya Allah yang melihat kita, apa yang menjadi pilihan kita," tandas legislator dapil Kalimantan Selatan I itu. (Knu)

Baca Juga:

Gagal Jadi Cawapres Prabowo, Erick Thohir Puji Kinerja Gibran Sukses Jadi Kepala Daerah

#DPR RI #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Legislator PKS Tegaskan MBG Harus Hadirkan Manfaat Nyata, bukan Timbulkan Kekhawatiran Baru
Keselamatan dan kesehatan siswa tidak boleh dikompromikan dalam kondisi apa pun.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 September 2025
Legislator PKS Tegaskan MBG Harus Hadirkan Manfaat Nyata, bukan Timbulkan Kekhawatiran Baru
Indonesia
Presiden Prabowo Berpidato di PBB, Komisi I DPR Sebut Kemerdekaan Palestina Harus segera Terwujud
Presiden Prabowo dinilai mewakili suara hati nurani rakyat Indonesia yang selama istikamah mendukung Palestina,
Dwi Astarini - Sabtu, 27 September 2025
Presiden Prabowo Berpidato di PBB, Komisi I DPR Sebut Kemerdekaan Palestina Harus segera Terwujud
Indonesia
Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'
Pemulihan KLB ini jangan dibebankan ke daerah. BGN perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 26 September 2025
Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'
Indonesia
Kasus Keracunan Massal MBG, Wakil Ketua DPR Minta Program Diperkuat Melalui Perpres
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menanggapi kasus keracunan massal MBG. Ia meminta program ini diperkuat melalui Pepres.
Soffi Amira - Jumat, 26 September 2025
Kasus Keracunan Massal MBG, Wakil Ketua DPR Minta Program Diperkuat Melalui Perpres
Indonesia
PKB Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat demi Cegah Konflik Horizontal
Dalam konstitusi, keberadaan masyarakat adat dijamin sebagai warga negara Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
PKB Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat demi Cegah Konflik Horizontal
Indonesia
DPR RI Minta Aparat Jangan Main Pukul, Desak TNI-Polri Pecat Anggota Arogan
Abdullah memastikan Komisi III DPR akan mengawasi proses hukum kasus-kasus kekerasan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 25 September 2025
DPR RI Minta Aparat Jangan Main Pukul, Desak TNI-Polri Pecat Anggota Arogan
Indonesia
Badan POM Tarik 19 Produk Herbal Ilegal, Komisi IX DPR Minta Sanksi Tegas bagi Produsen Nakal
Merupakan langkah nyata dalam melindungi konsumen dari produk berbahaya.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Badan POM Tarik 19 Produk Herbal Ilegal, Komisi IX DPR Minta Sanksi Tegas bagi Produsen Nakal
Indonesia
Legislator Tegaskan Jumlah Siswa Sedikit tak Boleh Jadi Alasan Tutup Sekolah
Penutupan sekolah harus dikaji ulang dengan matang agar tidak merugikan generasi muda di daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Legislator Tegaskan Jumlah Siswa Sedikit tak Boleh Jadi Alasan Tutup Sekolah
Indonesia
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Wahyudin mengaku pasrah dengan keputusan partai dan lembaga legislatif.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Indonesia
Reformasi Polri, Komisi III DPR Minta Tim Harus Libatkan Masyarakat
Pembentukan Tim Reformasi Polri harus benar-benar dijalankan dengan keseriusan, bukan sebatas upaya pencitraan.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Reformasi Polri, Komisi III DPR Minta Tim Harus Libatkan Masyarakat
Bagikan