Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Anggota DPR Komisi IX Saleh Daulay mengkritisi tak terbukanya data persebaran penderita dan pergerakan penderita COVID-19. Hal itu seharusnya dibuka ke publik sebagai bahan antisipasi myarakat.
Saleh mengatakan, sampai saat ini semua masyarakat belum tahu peta persebarannya. Selama ini hanya diberi data bahwa provinsi A jumlah yang positifnya sekian, provinsi B sekian, dan seterusnya. Sementara, pergerakan dan data-data orang-orang yang ODP dan PDP tidak diketahui.
Baca Juga:
COVID-19 Belum Mereda, PBNU Minta Umat Islam Jalani Bulan Ramadan di Rumah
"Padahal, mereka yang status ODP dan PDP ini sangat penting untuk dijaga dan diwaspadai," kata Saleh dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (4/4).
Saleh berujar, jika punya perlengkapan terbaik sekalipun, tanpa peta rasanya agak sulit untuk bergerak. Ibarat perang, zona tempurnya harus jelas.
"Karena ini pakai konsep pertahanan rakyat semesta, masyarakat harus dilibatkan secara aktif," terang Saleh.
Dalam rapat kerja gabungan bersama Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Menkes, Menaker, dan Kepala BP2MI, Kamis (3/4), ia menyampaikan agar masalah ini dijadikan prioritas.
Kala itu, Getua Gugus Tugas Doni Monardo menyebut bahwa masalah itu bisa ditangani secara cepat dengan menggunakan teknologi. Masalahnya, kata Doni, terkendala dengan persoalan hukum menyangkut kerahasiaan data pasien.
“Teknologi yang disebut Pak Doni waktu itu adalah dengan mendata semua nomor HP yang positif, PDP, dan ODP. Dengan teknologi yang ada, akan bisa dilakukan tracing (pelacakan) pergerakan dan perpindahan HP. Dari situ lalu kemudian bisa dirumuskan petanya. Sederhananya seperti itu. Saya kira, aplikasi tentang itu sudah ada," jelas dia.
“Lagian, kalau berkaca pada pendapat PB IDI, lebih terbuka lagi. Menurut IDI, membuka identitas pasien COVID-19 tidak membuka rahasia medis. Bahkan, nama dan alamatnya pun boleh dibuka. Apalagi ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan kesehatan publik," imbuh Saleh.
Saleh mendesak Kementerian Kesehatan harus memberikan data-data tersebut ke Gugus Tugas. Kalau hanya sekedar nomor telepon, dipastikan tidak melanggar hukum. Nama, alamat, dan identitas pasien tidak disebutkan sama sekali.
"Dalam hal ini, sifat menjaga kerahasiaan medis tetap terjaga," terang dia.
Baca Juga:
Saleh beranggapan, peta persebaran virus ini harus segera dibuat. Apalagi, menurut prediksi BIN, puncak penyebaran virus Corona adalah pada bulan Juli di mana akan tercatat 106.287 kasus.
"Kita harus bekerja keras agar prediksi ini tidak terjadi. Semua pihak harus berpartisipasi memutus mata rantai penyebarannya," jelas Saleh.
Saleh mendesak agar pemerintah memaparkan dan mempublikasikan peta persebaran virus corona. Masyarakat dinilai sangat perlu mengetahui peta persebaran itu.
"Dengan begitu, mereka dapat menghindari dan berbuat sesuatu untuk memutus mata rantai penyebarannya," jslas politikus PAN ini. (Knu)
Baca Juga:
Gubernur Jateng Keluarkan Maklumat Larangan Mudik saat Pandemi COVID-19
