Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, melakukan kunjungan lapangan mendesak untuk mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kunjungan ini dipicu oleh insiden keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa di dua lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yaitu di Dapur SPPG Cipari dan Dapur SPPG Neglasari, Kabupaten Bandung Barat.

Menurut Cucun, pengawasan ini harus segera dilakukan agar program prioritas Presiden yang krusial untuk meningkatkan gizi anak bangsa tidak tercoreng akibat kelemahan teknis di lapangan.

Baca juga:

Program MBG Jadi Sorotan, Literatur Insitut Ingatkan soal Kesehatan dan Kebersihan Dapur

"Kita tidak ingin program yang baik dan visioner ini rusak hanya karena lemahnya pelaksanaan atau pengawasan di lapangan," ungkapnya saat meninjau langsung dapur MBG dan Posko Kesehatan di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (25/9).

Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan pentingnya penerapan ketat Standard Operational Procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di semua SPPG. Ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari penerimaan, pengolahan, hingga distribusi bahan pangan yang wajib memenuhi standar keamanan pangan.

Untuk mencegah terulangnya insiden serupa, Cucun mengusulkan agar setiap dapur SPPG dilengkapi alat uji pangan dan mewajibkan tes organoleptik—mencakup aspek melihat, mencium, dan mencicipi—yang harus dilakukan baik di dapur maupun di sekolah sebelum makanan disajikan kepada siswa.

DPR juga mendorong penguatan payung hukum Program MBG melalui Peraturan Presiden (Perpres). Dengan adanya Perpres, BGN tidak akan bekerja sendiri, melainkan bersinergi lintas kementerian seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, BPOM, dan lembaga terkait lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

"Pemulihan KLB ini jangan dibebankan ke daerah. BGN perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar penanganan menjadi tanggung jawab nasional," tegas Cucun.

Baca juga:

Kasus Keracunan Massal MBG, Wakil Ketua DPR Minta Program Diperkuat Melalui Perpres

Selain itu, DPR memandang perlunya dibentuk forum komunikasi rutin yang melibatkan sekolah, komite sekolah, dan SPPG. Forum ini diharapkan menjadi wadah pengawasan kolektif yang memperkuat rasa tanggung jawab bersama terhadap suksesnya program MBG.

Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang tanggap darurat, termasuk masyarakat, tenaga kesehatan, dan pihak sekolah.

"Solidaritas inilah yang menjadi kekuatan bangsa kita," tutupnya.