DPR Semprot Kemenhub Soal Kuota Mudik Gratis Pelni yang Diduga Pilih Kasih, Ingatkan Jangan Jawa Sentris

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 24 Februari 2026
DPR Semprot Kemenhub Soal Kuota Mudik Gratis Pelni yang Diduga Pilih Kasih, Ingatkan Jangan Jawa Sentris

Para penumpang yang turun di Pelabuhan Jayapura, Papua. (ANTARA/HO- Dokumentasi Sakti)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menuntut Kementerian Perhubungan dan PT Pelni untuk segera memeratakan stimulus transportasi laut bagi warga di wilayah kepulauan Indonesia Timur menjelang masa angkutan Lebaran.

Langkah ini diambil guna memastikan program tiket gratis dan diskon pelayaran tidak hanya menumpuk di Pulau Jawa, mengingat konektivitas laut merupakan urat nadi utama bagi masyarakat di Maluku hingga Papua.

Baca juga:

Mudik Lebaran 2026, DPR Minta Pemerintah Siapkan Transportasi Aman dan Subsidi Tiket

Stop Diskriminasi Kuota Mudik

Kesenjangan distribusi bantuan transportasi menjadi sorotan tajam dalam persiapan mudik tahun ini. Saadiah menilai alokasi kuota yang ada saat ini masih belum menyentuh esensi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi mereka yang mengandalkan jalur perintis.

"Jangan sampai program tiket gratis dan diskon ini hanya ke arah Jawa saja. Masyarakat di Maluku, Papua, dan wilayah timur lainnya juga butuh perhatian yang sama. Kami menuntut perluasan kuota mudik gratis hingga ke pelosok timur Indonesia agar keadilan itu dirasakan merata," ujar Saadiah dalam keterangannya, Selasa (24/2).

Ia menegaskan bahwa distribusi bantuan tidak boleh bersifat Jawasentris. Kemenhub dan PT Pelni diminta meninjau ulang alokasi kuota agar benar-benar menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Soroti Layanan Buruk dan Overkapasitas

Selain masalah kuota, fasilitas di Pelabuhan Tanjung Perak sebagai gerbang utama menuju Indonesia Timur turut menjadi perhatian. Dengan proyeksi arus penumpang yang mencapai puluhan ribu orang, kualitas pelayanan di atas kapal dan terminal tidak boleh diabaikan. Saadiah memperingatkan operator agar tidak hanya mengejar profit, tetapi juga menjaga martabat penumpang.

"Pelayanan harus ditingkatkan, jangan ada lagi keluhan soal makanan yang tidak layak. Kapasitas juga harus diawasi ketat, jangan dipaksakan melebihi batas," tegasnya.

Baca juga:

1,5 Juta Tiket Mudik Ludes! Kereta ke Purwokerto dan Surabaya Jadi Rute Favorit

Data operasional menunjukkan PT PELNI menyiapkan 50.000 tiket gratis kelas ekonomi serta diskon 30% untuk 25 kapal PSO mulai 11 Maret hingga 5 April 2026.

Fokus pengawasan kini tertuju pada rute terpadat seperti Balikpapan-Surabaya dan Makassar-Surabaya yang diprediksi akan mengalami lonjakan penumpang secara signifikan.

#Mudik #Mudik 2026 #Arus Mudik #Info Mudik #Mudik Gratis #Posko Mudik #Mudik Lebaran #Persiapan Mudik #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 18 menit lalu
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
PPPK merupakan bagian penting dari aparatur negara yang berada di garis depan pelayanan publik dan menjalankan berbagai program pemerintahan di daerah.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Juni 2026
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Tak Diantisipasi, Migrasi Besar-besaran ke Pertalite Bisa Terjadi
Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani meminta pemerintah mengantisipasi dampak kenaikan harga Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Tak Diantisipasi, Migrasi Besar-besaran ke Pertalite Bisa Terjadi
Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Indonesia
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
DPR resmi mengesahkan RUU Polri menjadi undang-undang. Ada beberapa poin perubahan yang disorot.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan bisa membubarkan DPR lewat dekrit. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Bagikan