DPR Sebut Potensi Konflik Pilkada Lebih Tinggi Ketimbang Pilpres

MerahPutih.com - Pilkada serentak 2024 sudah di depan mata. Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan meminta Polri mengantisipasi gangguan keamanan yang terjadi selama Pilkada.

Menurut Hinca, potensi konflik saat Pilkada lebih tinggi ketimbang Pilpres atau Pileg 2024 lalu.

“Sesusah-susahnya penanganan pengamanan saat pilpres (pemilihan presiden), lebih sulit pilkada," ujar Hinca kepada wartawan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dikutip, Selasa (16/7).

Hinca mencontohkan perbedaan pilihan bisa menimbulkan konflik di perkampungan bahkan satu keluarga dalam rumah yang sama.

Intensitas itu berpotensi semakin meningkat yang tidak hanya menyisakan perbedaan pendapat, namun juga perkelahian.

Apalagi berkaca dari Pilpres 2024 yang ada tiga paslon saja membuat perbedaan pendapat di tengah masyarakat sengit.

"Bayangkan pilkada nanti, ada ratusan calon kepala daerah dengan tempat pemilihan yang berbeda-beda pula. Tentu ini tantangan bagi aparat penegak hukum," imbuh Hinca yang berasal dari Sumatera Utara ini.

Baca juga:

KPU Gandeng TNI-Polri untuk Bantu Keamanan dan Distribusi Logistik Pilkada 2024

Serentaknya jadwal pilkada, di tengah keterbatasan personil polisi tentu harus diantisipasi. Dulu, sebelum pilkada dilaksanakan serentak, antar unit di kabupaten/kota yang berbeda bisa saling sokong satu sama lain.

"Biasanya bisa diperbantukan dari kabupaten atau kota terdekat, sekarang sudah tidak bisa dengan pilkada serentak ini," kata Hinca yang juga politikus Partai Demokrat ini.

Baca juga:

Petakan Cuaca Buruk di Pilkada Serentak, KPU RI Gandeng BMKG

Hinca mengimbau agar kepolisian dapat memaksimalkan satuan personilnya dengan semangat saling membantu.

"Sebab ini pilkada serentak, maka energinya harus dua kali lipat dari biasanya," tutup Hinca.

Baca juga:

Bawaslu Bakal Segera Buka Indeks Kerawanan Pilkada 2024

Sekadar informasi, untuk menjaga suasana damai menjelang Pilkada serentak 2024, Operasi Nusantara Cooling System (Ops NCS) Polri terus melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat di level daerah.

Kasatgas Preemtif Ops NCS Polri, Brigjen M Rudy Syafirudin menyebut, operasi ini merupakan program Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Tujuannya untuk membangun narasi besar yakni persatuan dan kesatuan, serta kemajuan bangsa di atas kepentingan kelompok.

Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi polarisasi akibat berita hoax, isu SARA dan propaganda yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. (knu)