Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPR Sebut Penundaan Pasukan Indonesia ke Gaza Sebagai Langkah Realistis Hadapi Dinamika Global

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 18 Maret 2026
DPR Sebut Penundaan Pasukan Indonesia ke Gaza Sebagai Langkah Realistis Hadapi Dinamika Global

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono (DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza resmi mengalami penundaan pengiriman oleh pemerintah sebagai bagian dari strategi diplomasi yang matang.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan kontribusi Indonesia dalam misi International Stabilization Force (ISF) berjalan efektif dan tepat sasaran tanpa memicu risiko stabilitas regional yang lebih besar.

Baca juga:

Pengiriman 8.000 Prajurit TNI ke Gaza Ditunda

Langkah Realistis di Tengah Dinamika Geopolitik

Keputusan menunda keberangkatan personel militer ini dipandang sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah dalam merespons situasi di lapangan yang masih fluktuatif.

Dave Laksono menjelaskan bahwa Indonesia tidak pernah menyurutkan niat untuk membantu Palestina, namun segala persiapan harus matang secara logistik maupun keamanan.

"Keputusan ini harus dipahami sebagai langkah diplomatis yang realistis, bukan pengurangan komitmen," ujar Dave Laksono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (18/3).

Baca juga:

Pasukan TNI Siaga untuk ke Gaza, Operasional Tunggu Komando Board of Peace

Komitmen Konstitusional dan Koordinasi Global

Sebagai negara yang memegang teguh amanat konstitusi untuk menjaga perdamaian dunia, Indonesia terus menjalin komunikasi intensif dengan PBB dan mitra internasional.

Penundaan ini diharapkan memberikan ruang bagi pemerintah untuk memetakan dinamika keamanan terkini agar misi kemanusiaan tersebut tidak berujung pada kerugian personel.

"Sehingga ketika kondisi memungkinkan, kehadiran pasukan perdamaian Indonesia dapat memberikan dampak nyata bagi terciptanya keamanan dan stabilitas di Gaza," tegas legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut. (Knu)

#Gaza #Gaza Di Indonesia #Dewan Perdamaian Gaza #Pasukan Perdamaian #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar perubahan skema pendanaan tidak menghambat keberlangsungan program yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Indonesia
AS Serang Iran Habis-Habisan, DPR: Indonesia Harus Serukan Gencatan Senjata
Militer AS melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran pada Rabu malam waktu Amerika atau Kamis (30/7) dini hari waktu Teheran.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
AS Serang Iran Habis-Habisan, DPR: Indonesia Harus Serukan Gencatan Senjata
Indonesia
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Langkah darurat ini dinilai sebagai keputusan krusial untuk mencegah berulangnya tragedi serta melindungi keselamatan jiwa dokter maupun pasien.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Perpres tersebut perlu menempatkan Program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional yang lebih komprehensif dengan pendekatan siklus kehidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Berita Foto
Pimpinan DPR Dengar Keluhan Guru TK dari IGTKI-PGRI soal Status Honorer
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Umum IGTKI-PGRI, Eka Putri Handayani di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 30 Juli 2026
Pimpinan DPR Dengar Keluhan Guru TK dari IGTKI-PGRI soal Status Honorer
Indonesia
Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Rapat tersebut memfasilitasi tiga pokok pembahasan, yakni remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
 Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Indonesia
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Penggunaan perangkat digital yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial hingga memengaruhi kesehatan mental peserta didik.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Pengungkapan fakta secara utuh sangat penting agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat sekaligus memberikan keadilan bagi keluarga korban.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Ketidakpastian kepemimpinan bank sentral dinilai berpotensi memperbesar tekanan terhadap pasar keuangan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Indonesia
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Jatuhnya korban jiwa dalam konflik horisontal yang terjadi menjadi indikator bahwa mekanisme resolusi konflik di tingkat masyarakat masih perlu diperkuat.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Bagikan