DPR Sebut Penundaan Pasukan Indonesia ke Gaza Sebagai Langkah Realistis Hadapi Dinamika Global

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 18 Maret 2026
DPR Sebut Penundaan Pasukan Indonesia ke Gaza Sebagai Langkah Realistis Hadapi Dinamika Global

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono (DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza resmi mengalami penundaan pengiriman oleh pemerintah sebagai bagian dari strategi diplomasi yang matang.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan kontribusi Indonesia dalam misi International Stabilization Force (ISF) berjalan efektif dan tepat sasaran tanpa memicu risiko stabilitas regional yang lebih besar.

Baca juga:

Pengiriman 8.000 Prajurit TNI ke Gaza Ditunda

Langkah Realistis di Tengah Dinamika Geopolitik

Keputusan menunda keberangkatan personel militer ini dipandang sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah dalam merespons situasi di lapangan yang masih fluktuatif.

Dave Laksono menjelaskan bahwa Indonesia tidak pernah menyurutkan niat untuk membantu Palestina, namun segala persiapan harus matang secara logistik maupun keamanan.

"Keputusan ini harus dipahami sebagai langkah diplomatis yang realistis, bukan pengurangan komitmen," ujar Dave Laksono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (18/3).

Baca juga:

Pasukan TNI Siaga untuk ke Gaza, Operasional Tunggu Komando Board of Peace

Komitmen Konstitusional dan Koordinasi Global

Sebagai negara yang memegang teguh amanat konstitusi untuk menjaga perdamaian dunia, Indonesia terus menjalin komunikasi intensif dengan PBB dan mitra internasional.

Penundaan ini diharapkan memberikan ruang bagi pemerintah untuk memetakan dinamika keamanan terkini agar misi kemanusiaan tersebut tidak berujung pada kerugian personel.

"Sehingga ketika kondisi memungkinkan, kehadiran pasukan perdamaian Indonesia dapat memberikan dampak nyata bagi terciptanya keamanan dan stabilitas di Gaza," tegas legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut. (Knu)

#Gaza #Gaza Di Indonesia #Dewan Perdamaian Gaza #Pasukan Perdamaian #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Bagikan