DPR Sahkan AKD, PDIP Dapat Kursi Ketua Komisi I hingga Banggar
Frengky Aruan - Selasa, 22 Oktober 2024
Ketua DPR Puan Maharani (MP/Didik Setiawan)
MerahPutih.com - DPR RI mengesahkan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani itu, disahkan jatah kursi pimpinan AKD DPR periode 2024-2029.
Berdasarkan tabel yang ditampilkan dalam rapat paripurna, PDIP mendapat empat kursi ketua. Rinciannya, Komisi I, Komisi V, Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).
"Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi apakah komposisi fraksi-fraksi pada pimpinan ketua dan wakil ketua di Alat Kelengkapan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 sebagaimana tabel yang ditayangkan dapat disetujui?" tanya Puan.
"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir.
Baca juga:
Diketahui jumlah komisi DPR bertambah dari 11 menjadi 13. Jumlah itu bertambah dua dari periode DPR periode 2019-2024.
Tak hanya komisi, jumlah badan DPR juga bertambah dari dari lima menjadi enam badan. (Pon)
Berikut jatah ketua dan wakil ketua komisi dan badan DPR periode 2024-2029:
- PDIP: 4 Ketua, 16 wakil ketua
- Golkar: 3 Ketua, 17 wakil ketua
- Gerindra: 3 Ketua, 16 wakil ketua
- NasDem: 3 ketua, 6 wakil ketua
- PKB: 2 Ketua, 9 wakil ketua
- PKS: 2 Ketua, 6 wakil ketua
- PAN: 2 ketua, 4 wakil ketua
- Demokrat: 1 ketua, 6 wakil ketua
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran
Polemik RUU PPRT, DPR Soroti Ketidakjelasan Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Standar Kompetensi dan Pendidikan Bagi PRT
Pemerintah Diminta Jelaskan Strategi di Balik Rencana Penghapusan Utang UMKM dan Defisit RAPBN 2026
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Diminta Lakukan Lima Langkah Strategis untuk Jawab Tuntutan Demonstran dan Keresahan Publik
Uji Kelayakan Calon Hakim Agung, Komisi III Soroti Triyono Martanto dan Isu 'Jeruk Makan Jeruk' di Ruang Sidang
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita
Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing
Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial
DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional
