DPR RI Minta Sekolah Negeri Tidak Melebihi Kuota Rombongan Belajar
Ilustrasi (DPRD DKI Jakarta)
Merahputih.com - Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, menekankan pentingnya pembatasan penerimaan siswa baru di sekolah negeri. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan sekolah swasta yang kini banyak mengalami kekurangan siswa, bahkan hingga terpaksa tutup.
Ia menegaskan bahwa sekolah negeri seharusnya hanya menerima siswa sesuai dengan jumlah rombongan belajar (rombel) yang tersedia, tanpa melebihi kapasitas.
Baca juga:
Rumah dan Sekolah Rusak, Ini Identitas Korban Meninggal Gempa Tapanuli Utara Pagi Tadi
"Saya tegaskan, sekolah negeri harus menerima siswa sesuai jumlah rombel yang ada, jangan ditambah-tambah," ujar Ali dikutip Antara, Jumat (21/3).
Menurutnya, jika tahun sebelumnya sekolah negeri membuka tiga rombel, maka jumlah tersebut harus tetap menjadi standar di tahun ajaran baru. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi sekolah swasta yang kekurangan siswa.
"Jika tidak sesuai standar rombel, sekolah itu bisa dikatakan 'sakit' karena kelebihan kapasitas," jelasnya.
Baca juga:
Program Sekolah Swasta Gratis Dijalankan secara Bertahap, Uji Coba Dilakukan Tahun Ini
Dengan penerapan kebijakan ini, siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri secara otomatis akan memilih sekolah swasta atau pesantren.
Komisi X DPR RI akan mengawasi penerimaan siswa baru di sekolah negeri agar sesuai standar, demi mencegah penutupan sekolah swasta akibat kekurangan siswa.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Enak Nih! Guru Sekolah Garuda Bakal Dapat Rumah Dinas
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden