DPR RI Minta Sekolah Negeri Tidak Melebihi Kuota Rombongan Belajar

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 21 Maret 2025
DPR RI Minta Sekolah Negeri Tidak Melebihi Kuota Rombongan Belajar

Ilustrasi (DPRD DKI Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, menekankan pentingnya pembatasan penerimaan siswa baru di sekolah negeri. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan sekolah swasta yang kini banyak mengalami kekurangan siswa, bahkan hingga terpaksa tutup.

Ia menegaskan bahwa sekolah negeri seharusnya hanya menerima siswa sesuai dengan jumlah rombongan belajar (rombel) yang tersedia, tanpa melebihi kapasitas.

Baca juga:

Rumah dan Sekolah Rusak, Ini Identitas Korban Meninggal Gempa Tapanuli Utara Pagi Tadi

"Saya tegaskan, sekolah negeri harus menerima siswa sesuai jumlah rombel yang ada, jangan ditambah-tambah," ujar Ali dikutip Antara, Jumat (21/3).

Menurutnya, jika tahun sebelumnya sekolah negeri membuka tiga rombel, maka jumlah tersebut harus tetap menjadi standar di tahun ajaran baru. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi sekolah swasta yang kekurangan siswa.

"Jika tidak sesuai standar rombel, sekolah itu bisa dikatakan 'sakit' karena kelebihan kapasitas," jelasnya.

Baca juga:

Program Sekolah Swasta Gratis Dijalankan secara Bertahap, Uji Coba Dilakukan Tahun Ini

Dengan penerapan kebijakan ini, siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri secara otomatis akan memilih sekolah swasta atau pesantren.

Komisi X DPR RI akan mengawasi penerimaan siswa baru di sekolah negeri agar sesuai standar, demi mencegah penutupan sekolah swasta akibat kekurangan siswa.

#Sekolah Swasta #DPR RI #Sekolah
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Enak Nih! Guru Sekolah Garuda Bakal Dapat Rumah Dinas
Selain itu, ada peraturan presiden (perpres) yang mengatur tentang tunjangan bagi guru Sekolah Garuda.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Februari 2026
Enak Nih! Guru Sekolah Garuda Bakal Dapat Rumah Dinas
Indonesia
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Gaji dan tunjangan yang diterima saat ini bahkan tidak cukup untuk menunjang mobilitas tugas maupun keperluan pribadi yang mendasar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 Februari 2026
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Indonesia
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Saat ini terdapat tiga skenario utama dalam pembentukan BUK yang tertuang dalam naskah akademik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Indonesia
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Komisi IX DPR RI berencana memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan dalam rapat kerja mendatang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Indonesia
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Salah satu yang sangat dipentingkan adalah bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji melalui keamanan dan keselamatan daripada keuangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Indonesia
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Ini menjadi alarm keras bagi kedaulatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Indonesia
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Nasir menyampaikan keprihatinannya atas proses hukum yang menimpa Hogi Minaya, yang dinilainya perlu dilihat secara lebih utuh dan berkeadilan, tidak semata-mata hitam-putih berdasarkan pasal.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Indonesia
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Kita bukan negara follower. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Israel terus melanggar norma kemanusiaan dan hukum internasional tanpa sanksi yang jelas. ?
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Indonesia
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Bagikan