DPR RI Minta Sekolah Negeri Tidak Melebihi Kuota Rombongan Belajar
Ilustrasi (DPRD DKI Jakarta)
Merahputih.com - Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, menekankan pentingnya pembatasan penerimaan siswa baru di sekolah negeri. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan sekolah swasta yang kini banyak mengalami kekurangan siswa, bahkan hingga terpaksa tutup.
Ia menegaskan bahwa sekolah negeri seharusnya hanya menerima siswa sesuai dengan jumlah rombongan belajar (rombel) yang tersedia, tanpa melebihi kapasitas.
Baca juga:
Rumah dan Sekolah Rusak, Ini Identitas Korban Meninggal Gempa Tapanuli Utara Pagi Tadi
"Saya tegaskan, sekolah negeri harus menerima siswa sesuai jumlah rombel yang ada, jangan ditambah-tambah," ujar Ali dikutip Antara, Jumat (21/3).
Menurutnya, jika tahun sebelumnya sekolah negeri membuka tiga rombel, maka jumlah tersebut harus tetap menjadi standar di tahun ajaran baru. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi sekolah swasta yang kekurangan siswa.
"Jika tidak sesuai standar rombel, sekolah itu bisa dikatakan 'sakit' karena kelebihan kapasitas," jelasnya.
Baca juga:
Program Sekolah Swasta Gratis Dijalankan secara Bertahap, Uji Coba Dilakukan Tahun Ini
Dengan penerapan kebijakan ini, siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri secara otomatis akan memilih sekolah swasta atau pesantren.
Komisi X DPR RI akan mengawasi penerimaan siswa baru di sekolah negeri agar sesuai standar, demi mencegah penutupan sekolah swasta akibat kekurangan siswa.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?

Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima

DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau

Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai

Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR

DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih

RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih

DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah

Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras

RUU PPRT akan Perkuat Peran P3RT sebagai Penjamin Keamanan dan Keterampilan Pekerja Rumat Tangga
