DPR-Pemerintah Kompak HUT Ke-80 RI Digelar di Jakarta, IKN Jadi 'Penonton' Dulu?

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 22 Juli 2025
DPR-Pemerintah Kompak HUT Ke-80 RI Digelar di Jakarta, IKN Jadi 'Penonton' Dulu?

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf. (Dok. Media DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mendukung penuh pelaksanaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 RI di Jakarta.

Ia menilaia bahwa menggelar acara di Jakarta akan jauh lebih efisien dibandingkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang pembangunannya masih berjalan.

Menurut Dede Yusuf, memindahkan ribuan orang ke IKN untuk peringatan HUT RI akan memakan anggaran yang sangat besar dan dinilai tidak efisien, terutama mengingat kondisi anggaran saat ini.

"Kita bayangkan efisiensi, ribuan orang harus diterbangkan ke sana di tengah anggaran yang saat ini kita lagi tahu kondisinya. Menurut saya itu tidak akan efisien, tapi kalau dilakukan di sini (Jakarta) itu akan efisien," ujar Dede, Senin (21/7).

Baca juga:

Upacara HUT ke-80 RI di Jakarta, Jokowi Minta Masyarakat Dukung Prabowo

Meskipun demikian, Dede Yusuf menekankan perlunya pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) atau Keputusan Presiden (Kepres) baru agar perayaan di Jakarta sesuai dengan undang-undang yang mewajibkan peringatan HUT kemerdekaan dilaksanakan di Ibu Kota.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro juga menjelaskan bahwa perayaan HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 akan dipusatkan di Jakarta karena pembangunan IKN yang belum rampung.

"Di IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan, jadi kami konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan IKN dulu," kata Juri.

Meski begitu, ia menambahkan bahwa akan tetap ada upacara di IKN yang diikuti oleh Otorita IKN, sementara upacara di titik proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta.

Baca juga:

Pacu Jalur akan Meriahkan Perayaan HUT ke-80 RI di Istana

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengonfirmasi bahwa tim kepanitiaan HUT Ke-80 RI telah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dengan PCO sebagai salah satu bagiannya.

Sementara itu, logo dan tema resmi HUT Ke-80 RI yang seharusnya dirilis pada Jumat (18/7) diundur hingga Minggu (20/7).

Sosialisasi logo dan tema akan dilakukan melalui pembagian cenderamata saat "car free day" di sepanjang M.H. Thamrin-Sudirman, Jakarta pada Minggu (20/7).

#HUT RI #Upacara HUT RI #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah tak menolak bantuan asing untuk wilayah terdampak bencana.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Indonesia
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Dengan adanya Satgas, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Indonesia
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Kakek Masir (71) kini menjalani proses hukum karena mencuri lima ekor burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Bagikan