DPR-Pemerintah Kompak HUT Ke-80 RI Digelar di Jakarta, IKN Jadi 'Penonton' Dulu?

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 22 Juli 2025
DPR-Pemerintah Kompak HUT Ke-80 RI Digelar di Jakarta, IKN Jadi 'Penonton' Dulu?

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf. (Dok. Media DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mendukung penuh pelaksanaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 RI di Jakarta.

Ia menilaia bahwa menggelar acara di Jakarta akan jauh lebih efisien dibandingkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang pembangunannya masih berjalan.

Menurut Dede Yusuf, memindahkan ribuan orang ke IKN untuk peringatan HUT RI akan memakan anggaran yang sangat besar dan dinilai tidak efisien, terutama mengingat kondisi anggaran saat ini.

"Kita bayangkan efisiensi, ribuan orang harus diterbangkan ke sana di tengah anggaran yang saat ini kita lagi tahu kondisinya. Menurut saya itu tidak akan efisien, tapi kalau dilakukan di sini (Jakarta) itu akan efisien," ujar Dede, Senin (21/7).

Baca juga:

Upacara HUT ke-80 RI di Jakarta, Jokowi Minta Masyarakat Dukung Prabowo

Meskipun demikian, Dede Yusuf menekankan perlunya pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) atau Keputusan Presiden (Kepres) baru agar perayaan di Jakarta sesuai dengan undang-undang yang mewajibkan peringatan HUT kemerdekaan dilaksanakan di Ibu Kota.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro juga menjelaskan bahwa perayaan HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 akan dipusatkan di Jakarta karena pembangunan IKN yang belum rampung.

"Di IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan, jadi kami konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan IKN dulu," kata Juri.

Meski begitu, ia menambahkan bahwa akan tetap ada upacara di IKN yang diikuti oleh Otorita IKN, sementara upacara di titik proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta.

Baca juga:

Pacu Jalur akan Meriahkan Perayaan HUT ke-80 RI di Istana

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengonfirmasi bahwa tim kepanitiaan HUT Ke-80 RI telah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dengan PCO sebagai salah satu bagiannya.

Sementara itu, logo dan tema resmi HUT Ke-80 RI yang seharusnya dirilis pada Jumat (18/7) diundur hingga Minggu (20/7).

Sosialisasi logo dan tema akan dilakukan melalui pembagian cenderamata saat "car free day" di sepanjang M.H. Thamrin-Sudirman, Jakarta pada Minggu (20/7).

#HUT RI #Upacara HUT RI #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Gaji dan tunjangan yang diterima saat ini bahkan tidak cukup untuk menunjang mobilitas tugas maupun keperluan pribadi yang mendasar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 Februari 2026
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Indonesia
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Saat ini terdapat tiga skenario utama dalam pembentukan BUK yang tertuang dalam naskah akademik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Indonesia
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Komisi IX DPR RI berencana memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan dalam rapat kerja mendatang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Indonesia
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Salah satu yang sangat dipentingkan adalah bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji melalui keamanan dan keselamatan daripada keuangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Indonesia
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Ini menjadi alarm keras bagi kedaulatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Indonesia
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Nasir menyampaikan keprihatinannya atas proses hukum yang menimpa Hogi Minaya, yang dinilainya perlu dilihat secara lebih utuh dan berkeadilan, tidak semata-mata hitam-putih berdasarkan pasal.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Indonesia
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Kita bukan negara follower. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Israel terus melanggar norma kemanusiaan dan hukum internasional tanpa sanksi yang jelas. ?
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Indonesia
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Indonesia
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Tantangan kesehatan di masa depan banyak bersumber dari zoonosis seperti virus Nipah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Bagikan