DPR Pastikan Sudah Tidak Ada Antrean Pembelian Elpiji 3 Kilogram di Pangkalan
Warga membeli elpji 3 kilogram bersubsidi di salah satu pangkalan resmi, di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
MerahPutih.com - DPR Pastikan Sudah Tidak Ada Antrean Pembelian Elpiji 3 Kilogram di Pangkalan
Komisi XII DPR telah meninjau langsung ketersediaan serta kelancaran distribusi LPG 3 kg, setelah ramai publik mengkritik pembelian barang bersubsidi tersebut di pangkalan.
Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya memastikan distribusi bahan bakar LPG bersubsidi kemasan tabung 3 kg telah berjalan lancar hingga ke subpangkalan telah lancar.
"Sebelumnya, kami di dapil masing-masing sudah melakukan pengecekan dan itu aman tidak ada masalah," jelas Bambang.
Baca juga:
Pemerintah DKI Didesak Revisi Pergub Elpiji 3 Kilogram Antisipasi Kelangkaan
DPR juga melakukan inspeksi di tiga lokasi, yaitu stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji (SPPBE) PT Sodikun, pangkalan Iqbal Affandi, dan subpangkalan Nur Hafidz.
Setelah mengunjungi SPPBE, rombongan Komisi XII DPR melanjutkan inspeksi ke pangkalan dan subpangkalan untuk memastikan kelancaran distribusi hingga di tingkat hilir.
"Kami timbang LPG 3 kg yang tersegel terisi 8 kg lebih, kalau kosong tabungnya saja 5 kg, berarti isinya 3 kg itu cocok dan pas. Kemudian harga juga sesuai, Rp 16.000 per tabung di pangkalan," katanya.
Pemilik pangkalan Iqbal Affandi, Sidik memastikan distribusi LPG 3 kg di wilayah Srengseng, Jakarta Barat, berjalan lancar dan stok dalam kondisi aman. Antrean yang sebelumnya terjadi kini sudah tidak ada lagi.
Bambang menyampaikan apresiasi kepada semua pihak termasuk Pertamina Patra Niaga yang telah berperan dalam menjaga distribusi LPG 3 kg agar tetap berjalan optimal. (*)
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif