DPR Pastikan Sudah Tidak Ada Antrean Pembelian Elpiji 3 Kilogram di Pangkalan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 Februari 2025
DPR Pastikan Sudah Tidak Ada Antrean Pembelian Elpiji 3 Kilogram di Pangkalan

Warga membeli elpji 3 kilogram bersubsidi di salah satu pangkalan resmi, di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR Pastikan Sudah Tidak Ada Antrean Pembelian Elpiji 3 Kilogram di Pangkalan

Komisi XII DPR telah meninjau langsung ketersediaan serta kelancaran distribusi LPG 3 kg, setelah ramai publik mengkritik pembelian barang bersubsidi tersebut di pangkalan.

Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya memastikan distribusi bahan bakar LPG bersubsidi kemasan tabung 3 kg telah berjalan lancar hingga ke subpangkalan telah lancar.

"Sebelumnya, kami di dapil masing-masing sudah melakukan pengecekan dan itu aman tidak ada masalah," jelas Bambang.

Baca juga:

Pemerintah DKI Didesak Revisi Pergub Elpiji 3 Kilogram Antisipasi Kelangkaan

DPR juga melakukan inspeksi di tiga lokasi, yaitu stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji (SPPBE) PT Sodikun, pangkalan Iqbal Affandi, dan subpangkalan Nur Hafidz.

Setelah mengunjungi SPPBE, rombongan Komisi XII DPR melanjutkan inspeksi ke pangkalan dan subpangkalan untuk memastikan kelancaran distribusi hingga di tingkat hilir.

"Kami timbang LPG 3 kg yang tersegel terisi 8 kg lebih, kalau kosong tabungnya saja 5 kg, berarti isinya 3 kg itu cocok dan pas. Kemudian harga juga sesuai, Rp 16.000 per tabung di pangkalan," katanya.

Pemilik pangkalan Iqbal Affandi, Sidik memastikan distribusi LPG 3 kg di wilayah Srengseng, Jakarta Barat, berjalan lancar dan stok dalam kondisi aman. Antrean yang sebelumnya terjadi kini sudah tidak ada lagi.

Bambang menyampaikan apresiasi kepada semua pihak termasuk Pertamina Patra Niaga yang telah berperan dalam menjaga distribusi LPG 3 kg agar tetap berjalan optimal. (*)

#DPR #Gas Elpiji 3 Kg
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 57 menit lalu
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Institusi kepolisian harus terlindungi dari intervensi politik maupun pengaruh kelompok oligarki.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Bagikan