DPR Nilai Kasus Penangkapan Robertus Robet Lebay


Politisi PDIP Charles Honoris. (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com - Penagkapan aktivis, Robertus Robet karena potongan video penghinaan ABRI viral menuai banyak tanggapan dari berbagai pihak. Mulai dari yang setuju hingga bertentangan.
Salah satu tanggapan keluar dari mulut Anggota Komisi 1 DPR, Charles Honoris. Ia menilai bahwa lagu yang dinyanyikan Robertus bukan ditujukan kepada institusi TNI hari ini, tetapi kepada kebijakan rezim militer Suharto.
"Setahu saya lagu tersebut kerap menghiasi demo-demo pro-demokrasi di era transisi menuju demokrasi," kata Charles dalam keterangannya, Kamis (7/3).
Poltikus PDIP ini menagnggap, wacana revisi UU TNI tentang penempatan perwira TNI di institusi non-militer memang memicu kekhawatiran di berbagai kalangan.
Masih banyak masyarakat yang trauma terhadap kebijakan dwifungsi ABRI di era otoriter pemerintahan Suharto. "Sehingga wajar apabila ada penolakan terhadap wacana tersebut," jelas Charles.
Ia juga beranggapan, penerapan UU ITE jangan sampai memberangus kebebasan berekspresi dan kebebasan sipil.
Sebab, penerapan pasal 28 UU ITE terhadap kasus Robert ini tidak tepat karena tidak ada unsur kesengajaan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan.
"Konteksnya yaitu mengingatkan agar masa kelam rezim militer Orde Baru tidak terulang kembali," ungkapnya.
Charles pun berharap semua pihak juga bisa melihat kasus ini secara objektif dalam kerangka menjaga nilai-nilai demokrasi. "Jangan ada yang mengkait-kaitkan dengan politik praktis atau pilpres," pungkas Charles. (Kan)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Draf RUU Tentang Perampasan Aset Saat Ini Disebut Beda Dengan Draf Zaman Jokowi

Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo

Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR

Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri

Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora

Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
