DPR Nilai Bantuan Pangan 2 Liter Minyak Goreng Tingkatkan Daya Beli Masyarakat
Seorang pedagang menunjukkan minyak goreng murah Minyakita saat sosialisasi yang dilakukan Kemendag di Pasar Tambahrejo Surabaya, Jawa Timur, Selasa (6/12/2011). FOTO ANTARA/Eric Ireng/Spt/aa.
Merahputih.com - Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan stimulus ekonomi senilai Rp 16,23 triliun dengan menambah paket bantuan sosial (bansos). Sebelumnya, paket ini hanya berisi 10 kg beras dan 1 liter minyak, tetapi kini ditingkatkan menjadi 10 kg beras dan 2 liter MinyaKita. Tambahan ini merupakan usulan langsung dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menjelaskan usulan ini saat rapat kerja bersama pemerintah pada Kamis (18/9).
"Kami barusan berlima (pimpinan Banggar) konsultasi dengan pimpinan DPR. Ini permintaan langsung dari pimpinan DPR agar Rp 16,23 triliun itu khususnya untuk yang 10 kg beras saja, tidak cukup 10 kg beras. Mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 (liter)," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/9).
Baca juga:
Bantuan Pangan Ditambah; Bukan Hanya Beras Tapi Ada 2 Liter Minyak Goreng
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyanggupi usulan tersebut dalam rapat paripurna pengesahan UU RAPBN 2026 pada Selasa (23/9), dan menyatakan bahwa program Bantuan Pangan akan berjalan pada periode Oktober–November 2025.
DPR menilai tambahan ini sangat penting untuk memperkuat daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Sempat ada wacana untuk menambah minyak goreng hingga 5 liter, namun usulan itu urung dilanjutkan karena dikhawatirkan melenceng dari tujuan awal program.
Baca juga:
Harga Pangan Hari Ini Selasa (23/9): Beras & Daging Kompak Turun, MinyaKita Naik Tipis
Di sisi lain, Said Abdullah juga menyatakan bahwa RAPBN 2026 disepakati bersama pemerintah untuk menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tolok ukur utama keberhasilan pembangunan. Menurutnya, APBN bukan hanya instrumen fiskal, melainkan perangkat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“RAPBN 2026 hanya satu alat untuk memerangi kemiskinan. Karena itu, kebijakan pendidikan harus menumbuhkan kebebasan,” tegas Said.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Transaksi Judol Warga Jakarta di Atas Rp 3 T, Pramono Ancam Coret Ribuan Nama Penerima Bansos
Penyaluran Bantuan Rp 900 Ribu Melalui PT Pos Masih Terkendala, Kemensos Janji Percepat Validasi
Hari Ini BLT Rp 900 Ribu ke 35 Juta Penerima Cair, Begini Cara Ambilnya
Mulai 20 Oktober 2025, Pemerintah Kucurkan BLT Tambahan ke 35 Juta Orang
Menkeu Purbaya Klaim Penyaluran Dana Rp 200 Triliun Berdampak pada Kenaikan Konsumsi Listrik Nasional
Pekerja Bakal Dapat Bantuan Beras 10 Kilogram dan 2 Liter Minyak Goreng
200.684 Orang Jakarta Dapat Bansos Rp 300 Ribu Pemenuhan Kebutuhan Dasar
DPR Nilai Bantuan Pangan 2 Liter Minyak Goreng Tingkatkan Daya Beli Masyarakat
33 Ribu Pendamping Dikerahkan Cek 12 Juta Pemerima Bantuan Sosial Diduga Salah Sasaran
Harga Pangan Hari Ini Selasa (23/9): Beras & Daging Kompak Turun, MinyaKita Naik Tipis