DPR Nilai Bantuan Pangan 2 Liter Minyak Goreng Tingkatkan Daya Beli Masyarakat
Seorang pedagang menunjukkan minyak goreng murah Minyakita saat sosialisasi yang dilakukan Kemendag di Pasar Tambahrejo Surabaya, Jawa Timur, Selasa (6/12/2011). FOTO ANTARA/Eric Ireng/Spt/aa.
Merahputih.com - Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan stimulus ekonomi senilai Rp 16,23 triliun dengan menambah paket bantuan sosial (bansos). Sebelumnya, paket ini hanya berisi 10 kg beras dan 1 liter minyak, tetapi kini ditingkatkan menjadi 10 kg beras dan 2 liter MinyaKita. Tambahan ini merupakan usulan langsung dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menjelaskan usulan ini saat rapat kerja bersama pemerintah pada Kamis (18/9).
"Kami barusan berlima (pimpinan Banggar) konsultasi dengan pimpinan DPR. Ini permintaan langsung dari pimpinan DPR agar Rp 16,23 triliun itu khususnya untuk yang 10 kg beras saja, tidak cukup 10 kg beras. Mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 (liter)," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/9).
Baca juga:
Bantuan Pangan Ditambah; Bukan Hanya Beras Tapi Ada 2 Liter Minyak Goreng
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyanggupi usulan tersebut dalam rapat paripurna pengesahan UU RAPBN 2026 pada Selasa (23/9), dan menyatakan bahwa program Bantuan Pangan akan berjalan pada periode Oktober–November 2025.
DPR menilai tambahan ini sangat penting untuk memperkuat daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Sempat ada wacana untuk menambah minyak goreng hingga 5 liter, namun usulan itu urung dilanjutkan karena dikhawatirkan melenceng dari tujuan awal program.
Baca juga:
Harga Pangan Hari Ini Selasa (23/9): Beras & Daging Kompak Turun, MinyaKita Naik Tipis
Di sisi lain, Said Abdullah juga menyatakan bahwa RAPBN 2026 disepakati bersama pemerintah untuk menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tolok ukur utama keberhasilan pembangunan. Menurutnya, APBN bukan hanya instrumen fiskal, melainkan perangkat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“RAPBN 2026 hanya satu alat untuk memerangi kemiskinan. Karena itu, kebijakan pendidikan harus menumbuhkan kebebasan,” tegas Said.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Bansos PKD Desember 2025 Cair, 213.789 Warga Jakarta Terima Bantuan Rp 300 Ribu
Walkot Solo Keluhkan Bansos Salah Sasaran, DPRD Desak Pemkot Pasang Stiker Gakin di Rumah
Harga Minyakita Kerap Di Atas HET, DPR Minta Pengawasan Ketat Usai Terbitnya Permendag
Kemendag Intensifkan Pengawasan Distribusi MINYAKITA Jelang Nataru
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Kasih Duit Rp 50 Juta untuk Masyarakat yang Butuh Bantuan Jelang Akhir Tahun
[HOAKS atau FAKTA]: Dana Bansos Rp 500 Triliun Dipakai untuk Bayar Buzzer Kampanye Buat Jokowi
Tersiram Minyak Panas, Karyawan SPPG Solo Alami Luka Bakar Serius
Prabowo Bakal Resmikan Kilang Terbesar di Indonesia, Bisa Produksi 2 Juta Barel Minyak
Bermain Judol, Ribuan Penerima Bantuan di Yogyakarta Dihentikan
Pemerintah Ubah Aturan, Minyakita Hanya Akan Didistribusikan Oleh BUMN